JAKARTA, CAKRAWARTA.com — Pegiat perlindungan konsumen Tulus Abadi menilai kebijakan pengelolaan sewa tenan stasiun yang diterapkan PT Kereta Api Indonesia (KAI) semakin menunjukkan orientasi kapitalistik dan berpotensi menyingkirkan pelaku usaha kecil dan mikro.
Menurut Tulus, transformasi layanan perkeretaapian yang dilakukan KAI, baik pada layanan kereta jarak jauh maupun KRL, memang patut diapresiasi. Namun, di sisi lain, kebijakan komersialisasi aset stasiun dinilai tidak sejalan dengan semangat pelayanan publik dan keberpihakan terhadap UMKM.
“Manajemen KAI terlihat lebih mengutamakan pemodal besar dan justru mengorbankan pedagang kecil yang selama puluhan tahun berusaha di stasiun,” ujar Tulus di Jakarta, Jumat (9/1/2026).
Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia itu mengungkapkan, sejumlah penyewa tenan di Stasiun Kutoarjo, Jawa Tengah, mengadu terkait lonjakan tarif sewa yang dinilai tidak wajar. Salah satu penyewa yang telah berjualan selama sekitar 34 tahun dikenai tarif sewa hingga Rp 89 juta per bulan.
Padahal, usaha yang dijalankan hanya warung sederhana yang menjual nasi rames dan jajanan ringan. “Dengan skala usaha seperti itu, tarif sewa puluhan juta rupiah per bulan jelas tidak rasional dan mustahil dipenuhi,” kata Tulus.
Ia menegaskan, kebijakan tersebut tidak hanya tidak adil, tetapi juga berpotensi melanggar regulasi yang mewajibkan pengelola infrastruktur publik menyediakan ruang bagi UMKM sedikitnya 30 persen dari total area komersial.
Tulus mendesak manajemen KAI untuk membatalkan atau merevisi kebijakan sewa tenan di stasiun dengan menetapkan tarif yang wajar dan terjangkau. Menurut dia, KAI sebagai BUMN transportasi publik memiliki tanggung jawab sosial yang tidak bisa dilepaskan dari orientasi bisnis semata.
“Stasiun bukan pusat perbelanjaan. KAI memiliki jejak historis sebagai penyedia angkutan massal yang seharusnya berpihak pada kepentingan publik, termasuk pedagang kecil,” ujarnya.
Tulus, yang juga pernah menjabat Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia periode 2015-2025, menilai tekanan komersialisasi aset BUMN diduga turut memengaruhi arah kebijakan tersebut. Ia menyebut kondisi itu sebagai ironi di tengah mandat pelayanan publik yang diemban perusahaan negara.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT KAI belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan penyewa tenan di Stasiun Kutoarjo maupun desakan revisi kebijakan sewa yang dinilai memberatkan UMKM.(*)
Kontributor: Tommy
Editor: Abdel Rafi
