Operasi AS di Venezuela dan Ujian Kredibilitas Diplomasi Indonesia

Operasi militer Amerika Serikat (AS) di Venezuela yang diikuti dengan “penculikan” Presiden Nicolas Maduro merupakan anomali dalam politik internasional. Venezuela tidak pernah melakukan deklarasi perang ataupun menimbulkan ancaman militer langsung terhadap AS. Karena itu, tidak terdapat alasan yang terjustifikasi bagi AS untuk melakukan operasi militer di Venezuela. Selain itu, penculikan terhadap presiden sebuah negara berdaulat yang kemudian ditahan dan disidangkan di pengadilan AS, tidak dapat diterima oleh nalar. Yang mengejutkan, setelah keberhasilan operasi militer AS di Venezuela, Presiden Trump menyatakan beberapa wilayah lainnya juga menjadi perhatian AS selanjutnya. Wilayah tersebut diantaranya Greenland, Kuba, Kolombia dan Meksiko. Peristiwa yang sarat anomali dalam politik internasional ini dapat dibaca dari beberapa lensa teoritik.

Lensa Teoritik

Pertama, peristiwa ini seolah-olah meneguhkan kembali relevansi pandangan realisme dalam menggambarkan politik internasional. Negara dengan superioritas powerfull dapat mengungguli negara lain yang memiliki power lebih lemah. Power AS dalam politik internasional memungkinkan negara adidaya tersebut mengabaikan hukum, norma, moralitas, maupun institusi internasional sekaligus. AS tidak membutuhkan otoritarisasi badan dunia sekelas PBB atau memperhatikan landasan hukum internasional untuk melakukan operasi militer di Venezuela. Sebaliknya, AS dapat memengaruhi atau bahkan memaksa negara lain untuk tunduk patuh pada agenda kepentingan AS. Dengan power yang kuat, AS dapat terbebas dari kemungkinan sanksi internasional apapun. Dalam kondisi dunia yang anarki, atau tanpa otoritas di atas negara, maka moralitas dan hukum internasional nampak menjadi sekunder. Sebaliknya, power dan kepentingan nasional menjadi hal sentral dalam politik internasional.

Kedua, peristiwa ini juga seolah menegaskan relevansi pemikiran geopolitik klasik dalam hubungan antar-negara. Intensi untuk ”menguasai” kawasan yang strategis ataupun kaya sumber daya alam, masih menjadi salah satu basis kebijakan luar negeri AS. Hal ini dikonfirmasi oleh beragam pernyataan eksplisit Presiden Trump maupun pejabat AS lainnya, yang mengaitkan kebijakan AS dengan kontrol terhadap minyak Venezuela. Pemerintah AS mengklaim 30-50 juta barel minyak mentah Venezuela yang terblokade, lantas akan menjualnya di pasar global, dan kemudian mengontrol hasil penjualannya. Trump juga menyatakan perusahaan-perusahaan minyak AS akan berinvestasi mengelola ladang-ladang minyak di Venezuela. Tuduhan AS bahwa Presiden Maduro terlibat dalam narco-terrorism tidak pernah dibuktikan sebelumnya dan nampak semata sebagai alasan pembenaran bagi kebijakan AS. Intensi geopolitik klasik ini juga nampak dalam ambisi Trump menguasai Greenland dan kawasan lainnya yang dianggap strategis oleh AS.

Ketiga, Revolution in Military Affairs (RMA) tercermin dalam superioritas militer AS dalam mengatasi pertahanan Venezuela. AS melalukan serangan siber terhadap sektor pertahanan udara Venezuela yang melumpuhkan kemampuan Venezuela mendeteksi pesawat dan helikopter AS. Padahal sektor pertahanan udara Venezuela tidak dapat dianggap enteng karena disokong teknologi pertahanan udara dari Rusia dan China. Kombinasi superioritas teknologi militer, kapabilitas tentara, dan kecanggihan alutsista AS menjadikan operasi militer berjalan efektif dan efisien.

Keempat, peristiwa aktual Venezuela ini, menambah daftar operasi militer AS yang terjadi di kawasan Amerika Latin. Meksiko, Kuba, Panama, Nikaragua, Grenada, Haiti, Dominika adalah daftar negara yang pernah menjadi korban intervensi militer AS di masa lampau. Sejarah juga mencatat intervensi AS terhadap politik internal negara-negara kawasan Amerika Latin seperti yang terjadi di Guatemala, Chilie, Brazil, Bolivia, Honduras. Karena itu, dalam lensa teoritik yang lain, hal ini merupakan penanda bagaimana AS berupaya menjaga dominasinya di kawasan Amerika Latin. Noam Chomsky misalnya, pernah mengilustrasikan terdapat tiga blok besar di dunia, yaitu Blok Jepang, Blok Eropa, dan Blok AS. AS berupaya menjaga dominasinya melalui intervensi politik, ekonomi, maupun militer. Dalam tatanan ini, Amerika Latin ditempatkan dalam orbit blok AS, seolah-olah Amerika Latin merupakan milik AS secara sah.

Sikap Indonesia

Peristiwa ini menandakan bahwa negara adidaya semacam AS kerap mengabaikan norma, hukum, maupun institusi internasional. Logika survival, keamanan dan power tetap dominan dalam tatanan dunia yang anarki. Peristiwa ini juga dapat dibaca sebagai upaya negara adidaya untuk mempertahankan kekuasaan ekonomi politik globalnya. Meski peristiwa ini tidak berdampak langsung bagi Indonesia, namun peristiwa ini seharusnya tetap menjadi perhatian serius bagi pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia, yang kerap mengklaim Indonesia sebagai negara besar yang berpengaruh dan dihormati di tingkat global serta memiliki suara yang didengar dunia, seharusnya tidak sekedar menjadi penonton.

Alih-alih mengeluarkan kecaman keras terhadap Presiden Trump dan AS atas tindakan unilateralnya terhadap Venezuela, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri, justru hanya mengeluarkan pernyataan singkat nan normatif melalui media sosial. Tidak tercermin gambaran Indonesia sebagai negara besar yang berpengaruh dan dihormati di tingkat global serta memiliki suara yang didengar dunia. Bukankah Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Majelis Umum PBB 2025 menyatakan bahwa Indonesia tahu rasanya hidup dalam penindasan, perbudakan, dan dominasi kolonial? Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa dunia internasional tidak boleh menyerah menghadapi upaya pengabaian terhadap hukum internasional. Namun ironinya, dalam konteks Venezuela ini, pemerintah Indonesia tidak menyatakan sikap tegas. Sekedar mengkritik kebijakan AS pun tidak, terlebih mengecam keras AS dan Presiden Trump rasanya hal yang mustahil bagi Indonesia. Presiden Prabowo yang kerap garang dan serampangan menuduh para pengkritiknya di dalam negeri sebagai ”antek-antek asing”, seharusnya juga bereaksi keras terhadap kekuatan ”asing” yang nyata-nyata mengacak-acak perdamaian dunia. Entahlah. (*)

PRIHANDONO WIBOWO

Dosen Hubungan Internasional UPN ”Veteran” Jawa Timur