JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menerima kedatangan tiga kepala daerah dalam satu hari di ruang kerjanya di Gedung C, Kantor Kementerian Transmigrasi, Kalibata, Jakarta, Kamis (7/8/2025).
Ketiga kepala daerah tersebut adalah Bupati Toli-Toli, Sulawesi Tengah, H. Amran H. Yahya; Bupati Mesuji, Lampung, Hj. Elfianah Khanami; dan Bupati Sigi, Sulawesi Tengah, Muhammad Rizal Intjenae.
Dalam pertemuan terpisah, ketiganya menyampaikan berbagai permasalahan di kawasan transmigrasi masing-masing daerah. Masalah yang paling mendesak antara lain kondisi infrastruktur jalan yang rusak, minimnya fasilitas pendidikan dan kesehatan, sulitnya pemasaran hasil pertanian, hingga rendahnya minat investasi.
“Di Toli-Toli, ada kawasan transmigrasi yang benar-benar terisolasi. Jalan tidak memadai, bahkan jembatan penghubung hanya terbuat dari batang pohon kelapa,” ujar Amran.
Menurut dia, kondisi tersebut telah menyulitkan aktivitas masyarakat. Anak-anak kesulitan menuju sekolah, warga sakit tidak bisa cepat mendapat pertolongan medis, dan hasil pertanian tidak dapat dipasarkan secara optimal.
Hal serupa juga disampaikan oleh Bupati Mesuji dan Bupati Sigi yang berharap perhatian lebih besar dari pemerintah pusat, terutama untuk menyambung program transmigrasi dengan pembangunan infrastruktur dasar.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menyatakan bahwa persoalan transmigrasi tidak bisa diselesaikan oleh satu kementerian saja. Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto membentuk kabinet besar agar setiap persoalan dapat ditangani dengan cepat, efisien, dan lintas sektor.
“Kementerian Transmigrasi bersinergi dengan Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, ATR/BPN, Kelautan dan Perikanan, Koperasi, dan lainnya,” kata Viva.
Ia menambahkan, khusus untuk persoalan jalan dan jembatan, pihaknya akan segera mengkoordinasikan dengan Kementerian PUPR. “Tidak hanya jalan, tetapi juga bendungan bisa dibangun kementerian ini,” ujarnya.
Viva Yoga juga menggarisbawahi pentingnya melihat transmigrasi sebagai strategi pembangunan jangka panjang. Ia mencatat, sejak dimulai pada tahun 1950, program ini telah melahirkan 1.567 desa, 466 kecamatan, 116 kabupaten, dan tiga provinsi baru.
“Kabupaten Mesuji adalah contoh konkret keberhasilan transmigrasi. Dari 105 desa, 95 di antaranya adalah desa transmigrasi,” ujarnya.
Namun demikian, ia mengakui masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Karena itu, kementeriannya mendorong pembangunan yang berkesinambungan di kawasan transmigrasi.
Di akhir pertemuan, Viva menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk terus memberdayakan masyarakat transmigran dan masyarakat lokal di sekitar kawasan tersebut.
“Tujuan besar kami adalah meningkatkan pendapatan warga, mengentaskan kemiskinan, dan memastikan transmigrasi benar-benar menjadi instrumen keadilan pembangunan,” kata Viva. (*)
Kontributor: Ardi W
Editor: Abdel Rafi
