Akhirnya pemerintah mundur perlahan seperti kambing melihat harimau lapar.
Baru kemarin gagah bicara tentang “kedaulatan devisa”, “ketahanan ekonomi nasional”, dan “hasil bumi untuk bangsa”, eh begitu mendengar nama Amerika Serikat, lutut langsung seperti agar-agar ditinggal semalaman di luar kulkas.
Ciut. Lembek. Gemetar.
Persis anak kecil yang siang tadi berani main petasan, malamnya nangis cuma karena dengar suara tokek.
Padahal yang dibicarakan bukan kerupuk. Bukan sandal jepit. Bukan jualan cilok depan sekolah.
Ini sumber daya alam. Isi perut bumi Indonesia. Barang tambang yang digali dari gunung, dari hutan, dari laut, dari tanah yang konon diwariskan leluhur untuk kemakmuran rakyat.
Tetapi anehnya, ketika devisa hasil ekspor diminta masuk ke sistem nasional, harus lewat satu pintu BUMN, justru dikecualikan pintu VIP bernama Amerika Serikat.
Anda tahu, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya tampil gagah dengan pidato yang nadanya seperti genderang perang ekonomi.
Dengan suara tegas dan gestur penuh keyakinan, ia bicara tentang PP Nomor 21 Tahun 2026 sebagai langkah besar menjaga devisa nasional agar tidak lagi beterbangan seperti burung liar tanpa kandang.
Bahkan ia melempar keputusan besar: ekspor komoditas strategis mesti lewat satu pintu BUMN, supaya negara punya kendali, punya posisi tawar, dan tidak terus menjadi penonton di tanah tambangnya sendiri.
Saat itu publik membayangkan sebuah republik yang akhirnya berdiri tegak di hadapan pasar global, tidak lagi membungkuk sambil menghitung kurs dolar.
Namun baru dua tiga hari berlalu, suasana mendadak berubah seperti adegan film yang dipotong sensor.
Menko Airlangga Hartarto, mungkin disuruh Prabowo, muncul dengan nada jauh lebih lunak, mengatakan ada pengecualian untuk negara mitra. “Termasuk Amerika Serikat.”
Seketika pidato Prabowo yang semula terdengar seperti terompet kedaulatan ekonomi mendadak terasa seperti pengeras suara hajatan yang kehabisan baterai.
Lucu memang republik ini. Kalau rakyat telat bayar pajak motor, dikejar seperti maling ayam.
Tetapi kalau devisa triliunan dolar mengalir keluar negeri lewat skema perdagangan global, pemerintah malah berkata lembut: “Ya… nanti dimonitor.”
“Dimonitor.” Kata paling aman dalam birokrasi Indonesia. Kalau tak berani bertindak, cukup ucapkan kalimat sakti itu.
Persis satpam komplek yang melihat maling motor, tetapi hanya sibuk mencatat warna helm.
Padahal apa saja yang diekspor Indonesia ke Amerika? Banyak. Banyak sekali.
Dari sektor tambang saja, Amerika menikmati batubara Indonesia untuk energi industri mereka. Tahun-tahun terakhir, ekspor batubara Indonesia ke AS mencapai jutaan ton per tahun dengan nilai ratusan juta dolar.
Belum lagi emas. Nah, ini yang lebih mengilap daripada janji kampanye.
Emas Indonesia, terutama dari Papua dan berbagai wilayah tambang besar, ikut mengalir ke pasar global yang didominasi jaringan perdagangan dan industri keuangan Barat, termasuk Amerika Serikat.
Indonesia termasuk salah satu produsen emas terbesar dunia. Produksi emas nasional bisa mencapai lebih dari seratus ton per tahun. Sebagian besar tentu diekspor atau masuk rantai perdagangan internasional.
Sedangkan batubara Indonesia produksinya lebih gila lagi: lebih dari tujuh ratus juta ton per tahun. Angka yang kalau ditumpuk mungkin bisa bikin gunung baru bernama “Bukit Devisa yang Kabur”.
Belum lagi nikel. Ah, nikel ini anak emas baru republik.
Amerika sangat berkepentingan pada nikel Indonesia karena dipakai untuk baterai kendaraan listrik.
Dunia sedang menuju era mobil listrik, dan Indonesia punya cadangan nikel terbesar di planet ini. Jadi ketika Washington bicara soal “kerja sama strategis”, sering kali yang mereka lihat bukan senyum pejabat kita, melainkan isi perut Sulawesi dan Maluku.
Selain nikel, ada tembaga. Ada bauksit. Ada timah. Ada LNG. Ada minyak sawit mentah. Ada gas alam. Ada kobalt.
Semuanya mengalir ke pasar global yang sistem keuangannya masih didominasi dolar Amerika.
Jadi ketika pemerintah membuat aturan DHE SDA, devisa hasil ekspor sumber daya alam wajib masuk sistem nasional, Amerika mendadak diperlakukan seperti tamu kehormatan di pesta hajatan desa.
Mengapa Amerika begitu istimewa? Jawabannya sederhana, tetapi pahit: dolar.
Dunia hari ini masih tunduk pada dolar seperti murid SD tunduk pada bel sekolah.
Perdagangan global, utang internasional, sistem perbankan, transfer lintas negara, cadangan devisa, semuanya masih berputar pada mata uang Amerika.
Akibatnya, negara-negara berkembang sering berada pada posisi psikologis yang aneh: merdeka secara politik, tetapi minder secara finansial.
Kalau Indonesia terlalu keras pada perusahaan atau transaksi terkait Amerika, ada kekhawatiran investasi terganggu, perdagangan terganggu, akses finansial terganggu.
Maka muncullah diplomasi khas negara berkembang: galak ke rakyat sendiri, sopan luar biasa kepada kekuatan global.
Ini seperti orang tua yang berani membentak anak sendiri, tetapi langsung senyum-senyum kalau debt collector datang.
Padahal konstitusi kita cukup jelas. Pasal 33 UUD 1945 bukan ditulis oleh makelar tambang.
Di sana disebut bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bukan untuk sebesar-besar kenyamanan pasar global.
Tetapi realitas global memang kejam. Negara kaya teknologi sering tak perlu punya tambang besar. Mereka cukup punya sistem keuangan, pengaruh politik, teknologi, dan kekuatan militer.
Sementara negara kaya sumber daya sering sibuk bertengkar soal izin tambang sambil menunggu harga komoditas dunia seperti petani menunggu hujan.
Ironisnya lagi, Indonesia sering tampak gagah dalam pidato, tetapi gugup dalam implementasi.
Nasionalisme kita kadang seperti spanduk besar di jalan protokol: tulisannya garang, warnanya mencolok, tetapi kainnya tipis begitu diterpa angin pasar global.
Maka rakyat pun bingung. Kalau DHE SDA dianggap penting demi stabilitas ekonomi nasional, mengapa ada pengecualian?
Kalau aturan itu benar demi kedaulatan devisa, mengapa justru negara paling kuat mendapat karpet merah?
Jangan-jangan republik ini memang masih hidup dalam logika lama: berani kepada yang lemah, hati-hati kepada yang kuat.
Dan di situlah ironi terbesar negeri tambang ini. Gunung kita tinggi. Laut kita luas. Emas kita berkilau. Batubara kita menghitam memenuhi kapal-kapal raksasa.
Tetapi mental kita kadang masih seperti bangsa kecil yang takut kehilangan tepukan pundak dari negara adidaya.
Padahal sejarah selalu mengajarkan: bangsa besar bukan ditentukan oleh seberapa banyak tambangnya, melainkan seberapa besar keberanian menjaga martabatnya.
Karena emas bisa habis. Batubara bisa tandas. Nikel bisa terkuras. Gunung bisa berlubang. Hutan bisa hilang.
Tetapi rasa percaya diri sebuah bangsa, kalau sudah dijual murah, itulah tambang terakhir yang paling sulit digali kembali.(*)
AHMADIE THAHA (Cak AT)
Wartawan Senior
