JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Harga sejumlah bahan pangan melonjak tajam di berbagai daerah dalam beberapa pekan terakhir. Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) menilai kenaikan ini salah satunya dipicu oleh pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang meningkatkan permintaan bahan pangan secara signifikan.
Ketua FKBI, Tulus Abadi, mengungkapkan bahwa harga telur ayam di DKI Jakarta kini menembus Rp 38.000 per kilogram, padahal harga normal biasanya hanya berkisar Rp 29.000 hingga Rp 32.000 per kilogram. Lonjakan serupa terjadi pada komoditas daging ayam, daging sapi, dan sayuran.
“Inflasi di beberapa daerah sudah mencapai rata-rata 6,6 persen, lebih tinggi dari inflasi nasional. Kenaikan permintaan akibat program MBG jelas menjadi salah satu faktor pemicu,” kata Tulus kepada Cakrawarta.com, Kamis (6/11/2025).
Menurutnya, pemerintah gagal mengantisipasi lonjakan permintaan pangan yang muncul seiring dengan pelaksanaan MBG di berbagai daerah. “Demand naik drastis, tapi pasokan tidak ikut bertambah. Terjadi gap yang akhirnya mendorong harga naik tajam,” ujarnya.
Tulus menegaskan, pemerintah harus segera menambah dan memperkuat pasokan bahan pangan di pasar, terutama di wilayah yang program MBG-nya telah berjalan masif. Jika tidak segera diatasi, ia khawatir pasar makin terdistorsi dan inflasi semakin tak terkendali.
“Pemerintah harus bertindak cepat dan bersinergi dengan pelaku distribusi, peternak, hingga pelaku pasar. Pemangkasan rantai pasok, kemudahan perizinan, dan percepatan logistik harus dilakukan agar pasokan bisa segera meningkat,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan, risiko inflasi bisa semakin parah menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang biasanya memicu lonjakan permintaan bahan pokok. “Kalau sebulan ke depan tidak ada langkah konkret, tekanan harga bisa makin berat di momen Nataru,” ujar Tulus.
Lebih lanjut, Tulus menilai kondisi ini menciptakan paradoks kebijakan.
“Apalah artinya seporsi makan bergizi gratis untuk anak-anak jika para orang tuanya justru menanggung beban kenaikan harga sembako yang lebih besar,” tuturnya.
FKBI mendesak pemerintah melakukan evaluasi cepat atas implementasi program MBG agar manfaat sosialnya tidak berbalik menjadi tekanan ekonomi bagi masyarakat kecil.
“Program yang niatnya mulia jangan sampai berujung paradoks dan menyakiti daya beli rakyat,” pungkas Tulus.(*)
Editor: Abdel Rafi
