Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menyampaikan bahwa tes usap (swab test) melalui metode Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) kini bisa turun harga sejalan dengan harga reagen yang menurun. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Abdul Kadir mengatakan harga reagen dan bahan medis habis pakai (BMHP) yang dipesan dari produsen juga mengalami penurunan harga jual.
“Disebabkan karena penurunan dari pada harga reagen dan BMHP. Jadi pada tahap-tahap awal, harga reagen yang kita beli kebanyakan harganya masih tinggi sehingga kita tetap mengacu pada harga tersebut,” kata Kadir dalam konferensi pers, Senin (16/8/2021) lalu.
Abdul Kadir mengatakan Kemenkes telah melakukan evaluasi bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI. Dengan demikian, harga tes PCR bisa turun. Tarif tertinggi RT PCR kini sebesar Rp 495 ribu untuk daerah di Jawa-Bali dan Rp 525 ribu untuk daerah luar Jawa-Bali.
Itulah pernyataan resmi Kemenkes terkait dengan turunnya harga tes PCR yang lebih 50% dari harga semula. Jika kita menyimak tarif resmi sekarang ini antara Rp800 ribu sampai 1 juta rupiah, jangan membacanya hanya bagi mereka yang memerlukan secara mandiri, tetapi juga PCR yang dilakukan pemerintah dalam rangka Testing bagi kelompok sasaran secara gratis, tetapi tentunya pemerintah yang membayar dari APBN sesuai dengan harga BMHPnya, mungkin dengan ada special rate.
Ada pertanyaan yang tersisa dari penjelasan Kemenkes itu, yakni apakah turunnya harga PCR karena memang BMHP nya sudah turun, dan kalau sudah turun sejak kapan, atau karena adanya perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Menteri Kesehatan (Menkes) untuk menurunkannya lebih 50%. Mungkin Presiden bilang kepada Menkes, India kenapa bisa lebih murah dari Indonesia, padahal sama-sama impor.
Kalau memang bahan bakunya sudah turun, kenapa kebijakan Kementerian itu keluar sesudah ada perintah Presiden untuk menurunkan. Sejak awal Presiden sudah mengingatkan para menterinya dalam suasana pandemi Covid-19, kita berada dalam keadaan darurat (emergency situation), yang sudah pada tingkat mengancam jiwa manusia. Bukan saja mengancam, tetapi sudah menimbulkan kematian 120ribu lebih penduduk Indonesia. Itu bukan sekedar angka tetapi jumlah manusia. Jumlah itu sama dengan habisnya penduduk satu kota kecil, seperti Sibolga, atau satu Kabupaten di wilayah Papua atau NTT.
Pemerintah sudah “babak belur”dan rakyat merasakan bebannya, penerapan PSBB, PPKM Mikro, PPKM Darurat, dan saat ini PPKM level 3 dan 4. Tetapi di sisi lain masyarakat merasakan warna yang berbeda yang ditampilkan oleh beberapa menteri terkait beririsan langsung dengan bencana wabah ini.
Khususnya terkait pengadaan obat dan BMHP untuk kepentingan Testing dan Treatment Covid-19 yang menjadi kewajiban pemerintah. Dirasakan Kemenkes tidak berdaya dengan kelangkaan obat anti virus, ketersediaan oksigen, penyediaan vitamin untuk imunitas, dipihak lain rakyat diingatkan terus dan itu memang perlu dan penting untuk menerapkan 3 M (Memakai masker, Mencuci tangan, dan Menjaga jarak).
mbangan antara 3 T dengan 3 M ini, seharusnya menjadi landasan berpijak Kementerian menerapkan kebijakan untuk kepentingan publik.
Sepertinya Kemenkes keteteran dan kedodoran dalam membuat dan menerapkan kebijakan publiknya sesuai keadaan situasi emergency ini. Mungkin karena banyak sebab. Antara lain terlalu jauhnya “intervensi” kementerian lain yang terkesan “powerfull” terhadap Kemenkes, sehingga wajah kebijakan publiknya menjadi tidak lurus ke kepentingan masyarakat.
Lihat saja, kebijakan harga tes PCR, Kemenkes tidak berdaya dengan harga distributor PBF/Alkes, maupun importir. Tidak ada kontrol dan keterbukaan berapa harga pokok pembelian, margin keuntungan yang diambil (sudah memperhitungkan komponen jasa pelayanan, reagen, bahan medis habis pakai/BMHP, biaya administrasi, overhead), apalagi untuk situasi wabah yang berlangsung selama 1,5 tahun ini. Tiba-tiba diumumkan karena alasan harga distributor sudah turun, harga PCR turun drastis.
Terkesan Pemerintah (Kementerian Kesehatan dan Kementerian BUMN), tidak dapat “memerintah” untuk menekan harga, padahal sudah diberikan kemudahan bea impor oleh Kemenkeu. Bahkan hanya sebagai channelling atau juru bicara distributor untuk memakai harga yang ditetapkan distributor.
Sudah puluhan juta rakyat yang dites PCR, bahkan ada yang berulang-ulang karena kebutuhan perjalanan yang diwajibkan, maupun dalam rangka Testing, dengan menggunakan dana pemerintah dan masyarakat.
Untuk diketahui, alokasi dana APBN 2020 Covid-19 Rp 677 triliun. Dan tentu di dalamnya sudah termasuk biaya terkait tes usap PCR. Bayangkan berapa triliun dari dana itu, mengalirkan ke pundi-pundi distributor/importir, sehingga Said Didu mantan Sesmen BUMN mensinyalir ada distributor dapat membeli pesawat jet pribadi. Bagaimana kebenarannya hanya Pak Didu yang bisa menjelaskannya. Saya tidak punya data soal itu.
Tetapi distributor untung besar, akal sehat kita menyatakan hal itu. Karena ada pembanding dengan tarif di India (sama-sama sumber bahan impor), dan hari-hari ini harga dapat ditekan lebih 50%, tidak ada kita mendengar distributor/importir menjerit rugi lantas menutup perusahaannya.
Saya tidak dapat menduga, apakah Presiden mengetahui sejauh itu bagaimana struktur harga BMHP sampai mencapai Harga Tertinggi di masyarakat “berlipat-lipat” selama 1,5 tahun ini. Karena para menteri terkait tentu berirama sama menyampaikan laporan kepada Presiden.
Last but not least, Perintah Presiden menurunkan harga tes Swab PCR, dan ditindaklanjuti dengan keluarnya kebijakan Kemenkes untuk menurunkan harga sekitar 50-55%, merupakan momentum BPK, dan BPKP melakukan audit forensik atau untuk tujuan tertentu, sehingga terang benderang bagaimana sebenarnya prilaku struktur harga reagen dan BMHP lainnya, dan meminta pertanggung jawaban pertanggung jawab mutlak Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di Birokrasi Pemerintahan.
Cibubur, 19 Agustus 2021
Dr. CHAZALI H. SITUMORANG
Pemerhati Kebijakan Publik dan Dosen FISIP UNAS
