Jakarta, – Pengumuman Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengenai kebijakan tarif impor baru pada Rabu (2/4/2025) pekan lalu membuat banyak negara terhentak.
Indonesia dikenakan bea masuk sebesar 32% dalam kebijakan tarif impor tinggi ini. Bagi Indonesia, juga negara lain, kebijakan ini merupakan tantangan amat berat. Khususnya, bagi eksportir Indonesia, yang selama ini memprimadonakan pasar AS menjadi tujuan utama ekspor. Utamanya industri tekstil, alas kaki, furniture, karet, hingga perikanan.
Namun, menurut Ketua Umum APT2PHI (Asosiasi Pedagang dan Tani Tanaman Pangan dan Holtikultura Indonesia) Rahman Sabon Nama, Indonesia tidak perlu panik, juga tidak perlu membalas dengan menabuh genderang perlawanan terhadap resiprokal tarif Trump yang merupakan perang perdangan.
“Indonesia harus tetap menjaga hubungan baik dengan Amerika (AS) dengan terus menjalin komunikasi diplomatik dengan pemerintahan Trump terkait pengenaan 32 persen tarif cukai impor terhadap Indonesia tanpa harus menabuh genderang perang perlawanan terhadap resiprokal tarif kebijakan Trump,” kata Rahman pada media ini di Jakarta, Rabu (9/4/2025).
Memang, kata dia, atmosfer perang dagang hari ini, termasuk kebijakan tarif impor oleh Trump, akan berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Sehingga, harus dihadapi dengan penanganan profesional, cermat dan strategis.
Menurutnya, perang dagang skala global yang berdampak pada multikrisis global, bukan tak mungkin menyeret Indonesia kembali pada kisis ekonomi dan keuangan krisis 1998.
“Diperkirakan banyak industri akan gulung tikar jatuh bangkrut terutama industri tekstik dan produk tekstil TPT dan akan terjadi PHK massal dibarengi dengan Inflasi akan terkerek naik,” kata Rahman.
Dia menjelaskan bahwa penyebab inflasi tinggi, diperkirakan akan terjadi faktor moneter dan imported inflation. Pengaruh moneter diakibatkan dari volume minimnya uang beredar dengan barang dan jasa yang tersedia.
“Faktor imported inflation yaitu kenaikan harga barang impor menyebabkan kenaikan harga barang dalam negeri, karena nilai rupiah mengalami depresiasi dan akibat dari neraca perdagangan kita tidak selalu surplus dalam situasi krisis seperti saat ini,” jelas Rahman.
Oleh karena itu, dia anjurkan, agar pemerintahan Prabowo Subianto perlu segera melakukan langkah- langkah terobosan untuk ketahanan ekonomi nasional guna menyelamatkan Indonesia dari krisis yang lebih parah.
Salah satu langkah penting pemerintahan Prabowo menurut alumnus Lemhanas ini adalah, melalui paket kebijaksanaan ekonomi. Baik dalam hal penyerderhanaan tata niaga ekspor impor maupun perluasan perdagangan internasional ke negara Asia, Amerika Latin, Eropa ,Timur Tengah, Afrika dan anggota BRICKS.
“Harus ada terobosan kebijakan bersama antara Menteri Keuangan, Menteri ESDM Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan dalam rangka memperlancar ekspor impor barang produksi pertambangan minyak dan gas bumi dan non migas serta hasil pertanian dan perkebunan seperti karet dan sawit dan perlu ada pembaharuan mengatur investasi asing untuk kepentingan ekspor,” kata Rahman.
Dia pun mengingatkan pengalaman saat krisis 1998. Kala itu Kepala Badan Intelijen Negara ditugasi mewaspadai kaki tangan George Soros dan pihak asing yang diduga ikut bermain dalam perdagangan valas di tengah ketidakstabilan nilai tukar yang akan memperburuk stabilisasi barang-barang dalam negeri.
“Di situ, diperlukan regulasi tentang perdagangan valuta asing oleh Bank Indonesia,” ujarnya.
Menyinggung kebergantungan Indonesia pada AS dalam hal impor bahan pangan semisal kedelai, Rahman mengatakan, untuk melindungi ketahanan pangan perlu langkah terobosan agar daya beli rakyat terjangkau terhadap komoditi impor kacang kedelai dan bungkil kedelai akibat masih tingginya biaya produksi kacang kedelai dalam negeri dan rendahnya produktivitas.
“Hal itu untuk menyelamatkan ekonomi rakyat terhadap pelaku usaha peternakan dan pengrajin tahu tempe, industri kecap dan untuk menyelamatkan daya beli rakyat,” katanya.
Untuk itu dia menyarankan agar Bulog diberikan kembali hak monopoli impor kacang kedelai. Tujuannya untuk memudahkan pengontrolan dan juga agar harga jual kedelai lebih terjangkau . APT2PHI menyarankan pada pemerintah agar Bulog diberikan subsidi kurs Rp 7000 $US dengan kurs Rp 17.000/$US .
Dengan demikian, menurutnya, Bulog dapat menjual kacang kedelai dengan harga lebih rendah guna menekan laju kenaikan harga dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Ketua umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) itu lebih jauh mengatakan, untuk mengurangi kebergantungan impor gandum dari Amerika, maka pemerintah perlu melakukan regulasi kebijakan diversifikasi tanaman sorgum sebagai bahan baku tepung terigu penganti gandum.
Tanaman ini, imbuhnya, cocok untuk wilayah Indonesia bagian Timur yaitu NTT, Maluku, Sulawesi Tenggara dan Papua.
“Saya yakin pemerintahan Prabowo akan mengambil kebijakan lebih memihak pada petani produsen, mengingat Presiden Prabowo adalah mantan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI),” pungkas anggota Dewan Pakar DPN HKTI itu.
(Rafel/Tommy)
