JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka mendapat rapor merah dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan. Hasil survei yang mereka publikasikan menunjukkan 75% warga mengaku stres akibat kebijakan pemerintah. Sebanyak 67% responden bahkan menyebut perilaku Presiden Prabowo sebagai sumber stres mereka.
Temuan tersebut tertuang dalam Rapor Kinerja 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran yang diluncurkan secara daring pada Minggu (11/10/2026) malam. Laporan itu tidak hanya menyoroti tekanan yang dirasakan masyarakat, tetapi juga mengevaluasi kinerja presiden, wakil presiden, kabinet, serta berbagai kebijakan pemerintah.
Direktur CELIOS sekaligus Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran Kabinet Bayangan, Bhima Yudhistira, mengatakan pertanyaan mengenai tingkat stres masyarakat dimasukkan ke dalam survei atas desakan publik.
“Banyak yang meminta agar pertanyaan ini dimasukkan ke dalam kuesioner, yaitu bagaimana perasaan masyarakat umum,” kata Bhima.
Di tengah berbagai persoalan tersebut, survei itu juga mencatat pesan yang cukup jelas mengenai kriteria pemimpin Indonesia pada 2029. Sebanyak 80% responden memilih pemimpin yang mau mendengarkan rakyat.
Angka tersebut berada di atas kriteria pemimpin yang berkomitmen memberantas korupsi, yang dipilih 71% responden, serta pemimpin independen yang bukan kader partai politik, sebesar 38%. Sementara itu, latar belakang militer hanya dipilih 8% responden dan status sebagai kader partai politik 6%.
Bagi pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, yang dalam peluncuran laporan tersebut berperan sebagai “wali murid” penerima rapor, angka 80% itu merupakan salah satu temuan paling penting.
“Sederhana sekali permintaan rakyat sebenarnya, pemimpin yang mau mendengarkan rakyat. Dan inilah yang gagal,” ujar Bivitri.
Ia menggunakan analogi rapor sekolah untuk menggambarkan evaluasi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Ternyata penyebab sebenarnya Prabowo-Gibran ini gagal naik kelas adalah karena dia tidak mau mendengarkan rakyat,” tuturnya.
Bivitri berharap laporan tersebut membuka ruang bagi masyarakat untuk membayangkan kepemimpinan yang berbeda di masa mendatang.
“Percayalah, sejak 1998 sebenarnya kita tidak pernah punya sirkulasi elite. Barangkali ini titik di mana kita mesti menggaungkan bahwa kita butuh pemimpin baru,” katanya.
Nilai Prabowo 2,8, Gibran 2,2 dari 10
Penilaian dalam rapor tersebut memperlihatkan rendahnya skor yang diberikan para ahli maupun masyarakat terhadap kepemimpinan nasional.
Prabowo memperoleh nilai 2,8 dari 10 dari kalangan ahli dan 4,6 dari masyarakat umum. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat nilai 2,2 dari ahli dan 4,9 dari masyarakat. Sementara itu, Kabinet Merah Putih secara keseluruhan memperoleh nilai 2,9 dari ahli dan 4,7 dari masyarakat.
Di kalangan responden masyarakat, nilai 1 menjadi skor yang paling banyak diberikan kepada Prabowo, yakni 23%. Sebanyak 48% responden memberikan nilai antara 1 dan 4.
“Kalau ini sekolah, teman-teman bisa menyimpulkan sendiri, kira-kira lulus tidak ujian kepemimpinannya,” kata Bhima.
Evaluasi para ahli juga menyoroti kapasitas presiden dalam mengambil keputusan strategis. Sebanyak 71% ahli menilai kapasitas tersebut tidak memadai, sedangkan 22% menyebutnya kurang memadai.
Selain itu, 93% ahli mengaku khawatir terhadap gaya kepemimpinan dan komunikasi publik Prabowo.
Di kalangan masyarakat, 61% responden menilai kondisi fisik dan mental Presiden kurang mendukung untuk memimpin. Hanya 8% yang menilainya sangat baik.
Penilaian tersebut beriringan dengan perubahan sikap sebagian pemilih Pilpres 2024. Dari responden yang sebelumnya memilih Prabowo, sebanyak 55% menyatakan tidak akan memilihnya kembali. Sebanyak 27% menyatakan akan kembali memilihnya, sedangkan 19% belum menentukan sikap.
Harga Kebutuhan Pokok Jadi Masalah Mendesak
Tekanan ekonomi menjadi salah satu persoalan utama yang disoroti laporan tersebut. Sebanyak 53% responden mengaku kondisi ekonomi rumah tangganya lebih buruk dibandingkan setahun sebelumnya. Hanya 16% yang merasa kondisi ekonominya membaik.
Beban fiskal juga menjadi perhatian masyarakat. Sebanyak 82% responden menilai pajak dan pungutan pemerintah terlalu berat, sementara 62% menilai upaya pemerintah membuka lapangan kerja buruk.
Ketika diminta menyebutkan tiga persoalan paling mendesak yang perlu ditangani pemerintah, sebanyak 78% responden memilih harga kebutuhan pokok. Persoalan lapangan kerja dan perlindungan pekerja berada di urutan berikutnya dengan 58%, disusul penegakan hukum dan reformasi birokrasi sebesar 35%.
Bhima menilai angka inflasi yang rendah belum sepenuhnya mencerminkan tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Ia menyebut rendahnya inflasi pada era pemerintahan Prabowo sebagai inflasi semu. Menurut dia, beras medium sulit ditemukan di tingkat konsumen di perkotaan. Harga sayur, ayam, dan telur juga mengalami kenaikan seiring bertambahnya dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Di sejumlah daerah, masyarakat bahkan harus mengantre untuk mendapatkan BBM bersubsidi.
“Inflasi seolah rendah, tetapi tekanan pada dompet masyarakat sebenarnya cukup tinggi. Ini bukan hanya persepsi atau opini, data menunjukkan hal yang sama,” ujarnya.
Dua program unggulan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), turut mendapat sorotan.
Dalam survei ahli, 50% responden meminta program MBG dihentikan sepenuhnya, sedangkan 37% meminta penghentian sementara sampai evaluasi menyeluruh dilakukan. Di kalangan masyarakat umum, 76% responden setuju program MBG dihentikan.
Untuk KDMP, sebanyak 91% ahli tidak setuju bahwa program tersebut telah dirancang dan dijalankan secara memadai. Di kalangan masyarakat, 66% responden menyatakan tidak setuju dengan program itu.
Di bidang tata kelola pemerintahan dan lingkungan, sebanyak 92% ahli mengaku khawatir terhadap arah kebijakan pemerintah. Sebanyak 96% menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak efektif.
Selain itu, 80% ahli melihat keterlibatan militer dalam urusan sipil meningkat. Sementara itu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum tercatat 4,7 dari 10. Sebanyak 36% responden juga menilai kebebasan sipil tidak terlindungi.
Kabinet dan Kementerian Ikut Mendapat Rapor Merah
Selain melakukan survei, Kabinet Bayangan memberikan penilaian sektoral terhadap kinerja kementerian melalui evaluasi 15 anggotanya yang berasal dari kalangan akademisi dan pegiat masyarakat sipil.
Nilai terendah, yakni 1 dari 10, diberikan kepada Menko Polkam lama Djamari Chaniago dan penggantinya, Dudung Abdurachman. Skor yang sama diberikan kepada Kapolri lama Listyo Sigit Prabowo dan penggantinya, Suyudi Ario Seto.
Sejumlah pejabat lain memperoleh nilai 2, antara lain Zulkifli Hasan, Sudaryono, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, serta Menteri Desa Yandri Susanto.
Adapun nilai tertinggi dalam evaluasi tersebut hanya mencapai 6, yang antara lain diraih Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti.
Menteri Sekretaris Negara Kabinet Bayangan, Feri Amsari, memberikan nilai 3 kepada Mensesneg Prasetyo Hadi. Ia menilai Kementerian Sekretariat Negara tidak menjalankan tugasnya secara memadai untuk memastikan presiden bekerja sesuai aturan.
“Kebijakan-kebijakan utama bahkan tidak memiliki peraturan perundang-undangan. Misalnya KDMP dan MBG tidak memiliki dasar undang-undang,” kata Feri.
Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya juga mendapat nilai 3 dari Ahmad Jilul Qur’ani Farid. Jilul mengaitkan tujuh kali perombakan kabinet atau reshuffle dalam dua tahun, termasuk pergantian tiga Menteri Keuangan, dengan tidak berfungsinya Sekretariat Kabinet sebagai dapur kebijakan.
“Yang terjadi adalah personifikasi kekuasaan di Seskab. Mereka yang bisa dekat dengan Seskab-lah yang paling bisa mengakses Presiden,” ujarnya.
Di sektor pemerintahan dalam negeri, Armand Suparman memberikan nilai 3 kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia menyoroti pemotongan transfer ke daerah dan dana bagi hasil, padahal sekitar 90% dari 548 kabupaten/kota disebut memiliki kapasitas fiskal rendah.
Menurut Armand, pemerintah daerah justru diarahkan meminjam melalui PT SMI untuk memperoleh dana yang sebenarnya menjadi hak mereka.
“Pusat makin berkuasa dan daerah makin sekarat,” katanya.
Kritik juga diarahkan pada penanganan bencana lingkungan. Iqbal Damanik memberikan nilai 3 kepada sejumlah pejabat terkait, yakni Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, Bahlil Lahadalia, Raja Juli Antoni, dan Nusron Wahid.
Ia mengingatkan janji Presiden pada 24 Agustus lalu bahwa karhutla akan padam dalam waktu kurang dari sebulan. Namun, menurut laporan tersebut, api telah memasuki Taman Nasional Gunung Palung dan Sebangau, sementara asapnya mencapai Kamboja dan Manila.
CELIOS memperkirakan kerugian ekonomi akibat karhutla mencapai Rp123,1 triliun.
“Itu bukan karena bencananya yang datang, tetapi memang perencanaan kita yang tidak memasukkan penanganan dan mitigasi bencana secara serius,” ujar Iqbal.
Di sektor pertahanan, Curie Maharani menyoroti kenaikan anggaran pertahanan menjadi Rp335,3 triliun dalam RAPBN 2027, atau lebih dari dua kali lipat anggaran 2024. Menurut dia, peningkatan anggaran tersebut belum disertai keterbukaan dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) maupun aturan yang jelas mengenai perantara.
“Kita mungkin bisa membeli sekarang, tetapi apakah ke depannya kita bisa mengoperasikan ataupun memelihara alutsista itu, itu diragukan,” kata Curie.
Sementara itu, Irma Hidayana memberikan nilai 3 kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Ia menilai kritik dari tenaga kesehatan dan kalangan ahli kerap diabaikan.
“Kritik masyarakat selalu dibungkam, ahli tidak didengarkan,” ujarnya.
Di bidang pendidikan, Iman Zanatul Haeri menyoroti anggaran pendidikan yang terserap untuk program MBG dan sekolah-sekolah khusus.
“Kekurangan guru kita sekitar 500 ribu, tetapi yang dikirimkan malah 288 ribu TV,” katanya.
Survei Libatkan 1.142 Responden Masyarakat
Dalam keterangan metodologinya, CELIOS dan Kabinet Bayangan menyebut survei masyarakat umum melibatkan 1.142 responden berusia di atas 17 tahun yang tersebar di berbagai provinsi.
Responden dijaring melalui Meta Ads dengan metode non-probability sampling. Hasil survei kemudian diberi pembobotan agar komposisinya mendekati karakteristik penduduk Indonesia.
Adapun survei ahli melibatkan 129 responden dari berbagai bidang, meliputi ekonomi, sosial, antropologi, gender, lingkungan, dan kesehatan. Responden ahli dijaring menggunakan metode snowball sampling.
Seluruh data dikumpulkan pada 15 September hingga 9 Oktober 2026.
Peneliti CELIOS sekaligus Menteri Pertanian dan Ketahanan Kabinet Bayangan, Isnawati Hidayah, mengatakan kuesioner telah melalui pengujian validitas dan reliabilitas. Penilaian para menteri menggunakan metode positional scoring, yakni pengembangan metode Borda count dengan pembobotan yang diadaptasi dari sistem penilaian Ballon d’Or.
“Kami memang bukan lembaga survei, kami lembaga penelitian. Tapi kami memastikan setiap yang kami lakukan bisa dipertanggungjawabkan, meskipun dalam riset apa pun tidak ada yang sempurna dan selalu ada limitasi,” kata Isnawati.
CELIOS menyatakan penelitian tersebut tidak didanai pemerintah, perusahaan, maupun donor.
Enam Rekomendasi untuk Pemerintah
Rapor Kinerja Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran ditutup dengan enam rekomendasi. Pertama, pemerintah diminta menghentikan pemotongan dana desa untuk membiayai KDMP.
Kedua, pemerintah diminta membentuk zaken kabinet atau kabinet yang mengutamakan keahlian dan kompetensi, alih-alih menjadikan jabatan menteri sebagai sarana pembagian kekuasaan politik.
Ketiga, laporan tersebut mengusulkan pajak kekayaan bagi kelompok superkaya. Berdasarkan perhitungan penyusun laporan, pajak sebesar 1-2% atas kekayaan di atas Rp84 miliar berpotensi menambah penerimaan negara hingga Rp142,2 triliun per tahun.
Keempat, pemerintah diminta mengerem penarikan utang karena pembayaran bunga utang telah menyerap 24% penerimaan pajak.
Kelima, ukuran keberhasilan ekonomi perlu diubah agar tidak semata-mata berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga memperhitungkan kesejahteraan masyarakat dan daya dukung lingkungan.
Keenam, pemerintah diminta menciptakan lapangan kerja yang layak, termasuk memulihkan sistem merit di instansi pemerintah, badan usaha milik negara (BUMN), dan Danantara.
Bhima mengatakan laporan tersebut akan dikirimkan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan.
“Didengar atau tidak, kebijakan berubah atau tidak, bolanya ada pada Presiden dan para menterinya. Kalau tidak didengarkan, yang rugi adalah pemerintahan Prabowo-Gibran itu sendiri,” kata Bhima.
Laporan lengkap Rapor Kinerja 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran dapat diakses melalui https://s.id/raporpemerintah2026.
Peluncuran laporan tersebut juga dapat disaksikan melalui rekaman di https://youtu.be/iT6JTrPlf-A?si=eWAGJOUOncX4Tc6q. (*)
Editor: Tommy dan Abdel Rafi
