SURABAYA, CAKRAWARTA.com –Pemanfaatan teknologi digital dan artificial intelligence atau akal imitasi (AI) dalam praktik kehumasan kian meluas. Namun, jika digunakan tanpa landasan empati dan etika, teknologi justru berpotensi menggerus ruh komunikasi publik dan menjauhkan institusi dari masyarakat yang dilayaninya.
Ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) Jawa Timur, Suko Widodo, menilai bahwa persoalan utama bukan terletak pada kehadiran teknologi, melainkan pada cara teknologi diposisikan dalam proses komunikasi.
“Teknologi menjadi problematik ketika tidak lagi berfungsi sebagai alat bantu, tetapi berubah menjadi penentu utama keputusan komunikasi. Di titik itulah komunikasi berisiko kehilangan dimensi kemanusiaannya,” kata Suko dalam keterangannya melalui media ini, Jumat (6/2/2026).
Menurut dia, disrupsi sejati tidak terjadi pada penggunaan AI atau otomasi, melainkan ketika proses komunikasi dilepaskan dari pertimbangan empatik, etis, dan kontekstual. Jika pesan humas hanya didorong oleh efisiensi algoritmik yang mengandalkan kecepatan, keterulangan, dan optimasi klik, tanpa refleksi atas dampaknya bagi manusia dan masyarakat, maka ruh komunikasi perlahan tereduksi.
Kompetensi Manusia Tetap Penentu
Suko menegaskan bahwa di tengah kemampuan mesin mengelola data dan memproduksi konten secara masif, kompetensi manusia justru menjadi semakin krusial. Keterampilan teknis, menurut dia, bukan lagi keunggulan utama karena teknologi unggul di wilayah tersebut.
“Yang tak tergantikan adalah kemampuan penilaian manusia seperti empati, sensitivitas etis, serta kemampuan memahami makna di balik data,” ujar pria yang juga merupakan Dosen Komunikasi FISIP Universitas Airlangga. Mesin, lanjutnya, dapat menghasilkan pesan, tetapi hanya manusia yang mampu memastikan pesan itu bermakna, bertanggung jawab, dan sesuai dengan konteks sosial-budaya.
Ia menambahkan, praktisi humas masa depan dituntut mampu membaca situasi sosial, memahami emosi publik, serta menimbang konsekuensi komunikasi secara moral.
Ketergantungan berlebihan pada teknologi tanpa sentuhan humanis, lanjut Suko, berisiko menimbulkan masalah reputasi yang tidak selalu tampak dalam jangka pendek. Ancaman terbesar justru berupa erosi kepercayaan publik yang terjadi secara perlahan.
“Organisasi yang komunikasinya terasa mekanis dan oportunistik akan dipersepsikan tidak tulus, bahkan manipulatif. Dalam jangka panjang, publik tidak selalu bereaksi dengan kemarahan, tetapi dengan ketidakpedulian,” katanya.
Dalam perspektif teori komunikasi, hilangnya keterlibatan emosional publik merupakan bentuk kegagalan reputasi yang paling serius karena sulit dipulihkan.
Etika Tidak Bertentangan dengan Viralitas
Suko juga menilai keliru anggapan bahwa konten beretika dan humanis tidak mampu bersaing di tengah dominasi algoritma media sosial. Menurut dia, kunci utamanya terletak pada strategi narasi.
“Storytelling berbasis pengalaman manusia, penggunaan emosi yang autentik bukan sensasional, keberanian mengambil posisi nilai yang jelas, serta membangun dialog dengan publik memiliki daya sebar yang kuat,” ujarnya. Algoritma memang merespons emosi, tetapi empati, harapan, dan kejujuran juga memiliki kekuatan viral jika dikemas secara kreatif dan relevan.
Lebih jauh, Suko menilai sudah saatnya indikator keberhasilan humas diredefinisi. Engagement rate masih penting, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya tolok ukur.
“Ke depan, humas perlu mengukur kualitas relasi, tingkat kepercayaan publik, konsistensi nilai komunikasi, serta dampak sosial jangka panjang,” katanya. Keberhasilan humas, menurut dia, seharusnya diukur dari seberapa bermakna dan berkelanjutan hubungan yang dibangun dengan publik.
Karena itu, kepada praktisi humas generasi muda, Suko Widodo berpesan agar tidak mengorbankan kedalaman makna demi viralitas sesaat. “Viral bersifat temporer, sementara reputasi bersifat akumulatif dan jangka panjang,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya merestorasi fondasi reflektif profesi komunikasi, yakni etika, nalar kritis, dan kepekaan sosial. Menurut pandangan ISKI, lanjutnya, komunikator masa depan harus diposisikan sebagai penjaga makna, pengelola kepercayaan, dan mediator kepentingan publik.
“Tanpa fondasi itu, profesi komunikator berisiko kehilangan relevansinya di tengah kemajuan teknologi,” pungkasnya.(*)
Kontributor: Tommy
Editor: Abdel Rafi
