Jakarta, – Menanggapi aksi demontrasi yang terjadi serentak di sejumlah kota, Senin (17/2) kemarin, sejumlah aktivis pergerakan mengakui mahasiswa memang harus kritis terhadap keadaan bangsa namun di sisi lain apabila program pemerintah bagus dan kekeliruan sudah dikoreksi mesti didukung.
“Mahasiswa harus tetap kritis menjadi radar rakyat dalam menangkap ketidakberesan di Indonesia namun tetap harus mendukung program pemerintah apabila memang program itu bagus dan sudah dikoreksi,” kata Fauzan Irvan, mantan Presiden BEM UPI, Bandung, Selasa (18/2) sore.
Secara terpisah Khalid Zabidi, aktivis reformasi 98 dari ITB mengatakan bahwa mahasiswa mesti obyektif dan rasional, perlu memahami pemerintahan Presiden Prabowo baru 100 hari lebih, perlu waktu untuk lakukan evaluasi.
“Mahasiswa perlu memahami, Presiden Prabowo baru 100 hari dan sudah lakukan banyak kebijakan yang pro rakyat dan melakukan terobosan dalam berbagai cara bagaimana bisa menjalankan program terbaik buat rakyat,” kata Khalid yang juga adalah kader Partai Golkar.
Khalid cenderung menilai, kemarahan para mahasiswa ini bisa jadi karena gagalnya komunikasi dan publikasi pemerintah yang tidak sampai kepada mahasiswa sehingga terjadi kesalahpahaman di level masyarakat.
Kaji Lagi
Fauzan Irvan, mantan aktivis BEM SI mengingatkan mahasiswa mengenai pentingnya mengkaji aspirasi yang disuarakannya
Ia menunjuk contoh masalah kebijakan Presiden soal efisiensi anggaran, yang mereka khawatirkan beasiswa akan berhenti, kenaikan UKT dan tukin dosen tidak di bayarkan.
Menurut Fauzan hal tersebut sebenarnya sudah dijawab oleh pemerintah, saat Menkeu dan DPR memberikan konperensi pers beberapa saat lalu,
“Sebenarnya, pemerintah melalui Menkeu Sri Mulyani dan DPR Sufmi Dasco telah menjelaskan bahwa kekhawatiran itu tidak benar, karena tidak ada penghentian beasiswa dan kenaikan UKT serta tidak dibayarkannya tukin dosen” tutur Fauzan.
Terkait tukin dosen, Fauzan Irvan mendesak pemerintah harus memenuhi komitmennya sehingga bisa menentramkan para mahasiswa. “Saya berharap tukin dosen segera di bayarkan oleh pemerintah agar para mahasiswa bisa tentram,” minta Fauzan Irfan.
Mantan Presiden BEM UPI Bandung tahun 2018 meminta mahasiswa perlu mengkaji lagi kebijakan pemerintahan Prabowo mana yang tidak sesuai dengan aspirasi mahasiswa sehingga jadi masukan bagi perbaikan program pemerintahan.
“Baiknya, dikaji lagi, mana kebijakan atau program yang dianggap tidak sesuai dengan aspirasi mahasiswa agar terjadi perbaikan dalam pelaksanaannya,” tutur Fauzan Irvan.
(Ahmad/Tommy)
