JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digembar-gemborkan pemerintah sebagai proyek mulia untuk menyehatkan anak bangsa kini terancam berubah jadi skandal nasional. Pasalnya, kasus dugaan keracunan massal yang mencuat di berbagai daerah menimbulkan kecemasan publik.
Senator DPD RI Dailami Firdaus, Wakil Ketua Komite III DPD RI, angkat suara lantang. Ia memperingatkan agar program ini jangan sampai berubah menjadi mimpi buruk bagi anak-anak Indonesia.
“Makan bergizi gratis jangan sampai berubah menjadi makan berisiko! Keselamatan anak-anak adalah harga mati,” tegasnya, Selasa (23/9/2025) dini hari.
Menurut Dailami, kasus keracunan yang melanda sejumlah daerah mulai dari Jawa hingga Sulawesi, adalah bukti bahwa tata kelola MBG masih jauh dari aman.
“Program yang dimaksudkan untuk mencerdaskan bangsa justru bisa jadi ancaman kesehatan bila pengelolaan amburadul,” kritiknya.
Ia menyoroti fakta banyak dapur baru belum siap mengolah ribuan porsi makanan. Risiko kontaminasi dari penyimpanan, proses memasak, hingga distribusi tanpa rantai dingin atau panas yang memadai, membuat anak-anak berada di “zona kritis”.
“Memasak untuk sepuluh orang jelas berbeda dengan memasak untuk ribuan. Jika dapur belum teruji, yang jadi taruhan adalah kesehatan generasi penerus,” kata Dailami.
Senator ini mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap pemasok bahan baku hingga dapur pengolah makanan. Ia bahkan mendorong adanya dashboard insiden nasional untuk mempublikasikan data keracunan secara terbuka.
“Transparansi bukan pilihan, tapi keharusan. Publik berhak tahu sejauh mana keamanan pangan anak-anak terjamin,” tegasnya.
Dailami juga mengingatkan bahwa bergizi bukan berarti asal kenyang. Menu sederhana berbasis bahan lokal seperti telur, sayuran segar, ikan, hingga daging ayam, dinilai jauh lebih sehat ketimbang makanan kemasan atau olahan berlebihan.
“MBG bukan hanya soal memberi makan, tapi juga membangun kebiasaan sehat jangka panjang,” tambahnya.
Alarm Serius untuk Pemerintah
Senator Dailami merinci enam langkah konkret yang harus segera dilakukan:
- Penegakan standar keamanan pangan dari hulu ke hilir.
- Audit menyeluruh pemasok dan dapur.
- Tahapan operasional dapur baru sebelum melayani massal.
- Transparansi insiden keracunan melalui laporan terbuka.
- Perbaikan menu dengan gizi seimbang berbasis bahan lokal.
- Pelatihan dan sertifikasi tenaga dapur dalam skala besar.
“Setiap kasus keracunan adalah alarm keras, bukan insiden biasa. Jangan sampai anak-anak kita jadi korban kelalaian negara,” tutup Dailami dengan nada tegas. (*)
Kontributor: Ervan
Editor: Abdel Rafi
