Thursday, May 9, 2024
HomeEkonomikaSistem Pasar Ta'awun Sebagai Upaya Solutif Atasi Kesenjangan Ekonomi Dan Ketidakadilan Pasar

Sistem Pasar Ta’awun Sebagai Upaya Solutif Atasi Kesenjangan Ekonomi Dan Ketidakadilan Pasar

Ilustrasi pasar. (foto: Bustomi/cakrawarta)

SURABAYA – “Pasar ta’awun akan melayani golongan yang mampu membeli maupun yang tidak. Hal itu akan memberikan konsep bahwa pasar ta’awun merupakan sarana mempertemukan mereka yang membutuhkan dengan mereka memberi,” ujar Prof. Dr. Muhammad Nafik Hadi Ryandono, SE., M.Si., dalam pengukuhan dirinya sebagai Guru Besar dalam bidang Ilmu Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam di Aula Garuda Mukti Universitas Airlangga Surabaya, Rabu (25/10/2023).

“Ilmu ekonomi konvensional tidak membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Paradigma ini melahirkan persaingan dalam memperebutkan sumberdaya di alam semesta ini yang diwujudkan dalam sistem pasar persaingan,” imbuhnya.

Menurut Dosen FEB Unair itu, pasar persaingan tidak menyediakan sumber daya yang gratis. Dengan itu,  mereka hanya akan melayani golongan yang mampu membeli, sisanya tidak terlayani. Akhirnya kesenjangan ekonomi akan terjadi dan sulit diminimalisir. Padahal, dalam ekonomi telah memberikan solusi terbaik bagi yang mampu membeli maupun yang tidak. “Sistem pasar tersebut ialah sistem pasar ta’awaun,” tegasnya.

Prof. Dr. Muhammad Nafik Hadi Ryandono, SE., M.Si., saat dikukuhkan sebagai Guru Besar dalam bidang Ilmu Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam di Aula Garuda Mukti Universitas Airlangga Surabaya, Rabu (25/10/2023). (foto: humas unair)

Bagi mereka yang mampu membeli, lanjutnya, mereka akan mendapatkan barang dengan sistem jual-beli seperti biasa. Sedangkan bagi yang tidak mampu, akan mendapatkan secara gratis yang bersumber dari dana sosial Islam, yaitu zakat, infak, dan shodaqoh (ZIS). Dampaknya, kuantitas komoditas yang beredar dan terserap akan lebih banyak sehingga harganya akan lebih murah.

“Penetapan harga pada pasar ta’awun yang normal akan menyebabkan terjadinya ketidakadilan pasar dan kezaliman terhadap harta dan darah manusia,” katanya.

Akan tetapi, jelasnya, apabila harga ditetapkan lebih tinggi dari harga pasar normal maka tingkat ZIS akan menurun dan akan berdampaknya turunnya ZIS. Dengan itu, sebagian masyarakat tidak akan mampu membeli komoditas. Namun, apabila harga ditetapkan lebih rendah maka pedagang akan mengalami penurunan keuntungan maka ini kezaliman terhadap harta pedagang.

“Apabila mekanisme pasar telah berjalan normal maka pemerintah haram mengintervensi pasar tetapi apabila mekanisme pasar berjalan tidak normal maka pemerintah wajib melakukan intervensi dalam rangka untuk menormalkan pasar,” pungkasnya.

(pkip/mar/bti)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular