MANADO – Keengganan Ketua DPR RI Setya Novanto untuk memenuhi panggilan KPK sebagaimana disampaikan melalui kuasa hukumnya yang berkata bahwa pemanggilan tersangka kasus dugaan korupsi program KTP Elektronik mesti atas izin Presiden, akhirnya direspon oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung.
Ditemui saat membuka Kongres ke-20 Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di Manado, Jokowi menegaskan bahwa dirinya memiliki prinsip menyerahkan semua persoalan hukum kepada peraturan yang berlaku.
Menurut mantan walikota Solo itu, semua sudah diatur menurut Undang-Undang (UU).
“Buka undang-undangnya semua. Buka undang-undangnya. Aturan mainnya seperti apa, disitulah diikuti,” kata Jokowi, Rabu (15/11/2017).
(bti)
