JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Di tengah hiruk pikuk ibu kota, ada kisah sunyi yang mulai bersuara. Bukan dari gedung tinggi atau pusat kekuasaan, melainkan dari ruang tunggu puskesmas, tempat harapan warga kecil menemukan tempat berpijak. Di sinilah, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta perlahan membangun benteng keadilan sosial: pelayanan kesehatan yang cepat, tegas, dan manusiawi.
Laporan resmi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Triwulan I Tahun 2024 mencatat angka membanggakan: nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan di Jakarta mencapai 93,00, melampaui target 88,60. Bukan sekadar angka, tapi potret kepercayaan yang pulih—bahwa negara hadir, bukan hanya saat kampanye, tapi juga di balik meja pemeriksaan dan antrean obat.
Ketua Umum Relawan Kesehatan (REKAN) Indonesia, Agung Nugroho, menyebut capaian ini sebagai bukti keberanian birokrasi dalam menegakkan hak dasar rakyat.
“Kami mencatat bagaimana Dinas Kesehatan DKI Jakarta bersikap tanpa kompromi saat ada aduan masyarakat. Ada fasilitas kesehatan yang langsung ditindak jika lalai. Ini keberpihakan yang nyata. Ini keberanian,” tegas Agung dalam keterangannya, Senin (5/5/2025).
Menurut pemantauan lapangan yang dilakukan Relawan Kesehatan Indonesia sepanjang tahun 2024, waktu tunggu pasien di sejumlah puskesmas menurun drastis menjadi 28 menit, khususnya di puskesmas yang telah menerapkan sistem antrean digital. Tak hanya itu, lebih dari 92% dari 4.200 aduan masyarakat diselesaikan hanya dalam tiga hari kerja—cepat, responsif, dan transparan.
Lebih dari sekadar reformasi teknis, Jakarta menunjukkan wajah baru pelayanan publik: berani berubah, mendengar keluhan warga, dan menjadikannya bahan bakar untuk melompat lebih tinggi.
“Layanan kesehatan itu bukan soal teknologi saja, tapi soal keberpihakan. Apakah kita mau benar-benar melihat warga sebagai subjek, bukan objek. Dan Dinkes Jakarta, menurut kami, sudah memulai lompatan penting ke arah itu,” tambah Agung.
Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur—yang masih menghadapi tantangan distribusi tenaga medis dan lambannya respons pengaduan—DKI Jakarta telah menjadi contoh nyata bahwa perubahan itu mungkin, bahkan dalam sistem yang kompleks.
“Ini bukan akhir. Tapi ini fondasi. Kami berharap Jakarta bisa menjadi cahaya penuntun bagi daerah lain. Karena keadilan sosial harus dimulai dari hal yang paling dasar: kesehatan,” pungkas Agung.
Di tengah kritik terhadap birokrasi yang lamban dan impersonal, kisah dari Jakarta ini memberi pelajaran penting: bahwa pelayanan publik bisa ramah, cepat, dan berpihak. Bahwa puskesmas bisa menjadi benteng keadilan sosial—dan Jakarta sudah lebih dulu membuktikannya. (***)
Editor: Abdel Rafi
