JAKARTA – Tahapan pemilu sudah memasuki masa kampanye, ratusan juta rakyat Indonesia menaruh harapan besar terhadap pemilu yang berjalan netral.
Namun harapan itu sepertinya tinggal harapan, jika kita melihat gejala yang terjadi saat ini, dimana intervensi politik terus dilakukan oleh pemerintah secara telanjang demi melancarkan kemenangan anaknya yang ikut maju sebagai cawapres dalam kontestasi Pilpres 2024.
Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Presidium Perhimpunan Aktivis 98 (PA98), Fauzan Luthsa, hari ini, Kamis (30/11/2023) di Jakarta.
Fauzan, biasa dia dipanggil dengan tegas menyatakan bahwa pemilu 2024 pasti tidak akan netral. Hal ini disebabkan adanya kepentingan politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang notebene sebagai kepala pemerintahan.
“Kita bisa lihat dari gejala yang semakin terang benderang dimana setelah putusan MK yang meloloskan batas usia bagi capres dan cawapres dikabulkan, Jokowi terus mendorong keluarnya peraturan yang menguntungkan kubu paslon nomor 2,” tegas Fauzan.
Fauzan menambahkan meskipun Preside Jokowi berulang kali menegaskan sikap netralnya pada Pemilihan Presiden 2024. Tak sebatas itu, instruksi netral selama pemilu disampaikannya untuk para pemimpin daerah, aparatur sipil negara, hingga personel TNI-Polri.
“Hak itu tak mudah untuk meyakinkan publik, apalagi putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju di pemilihan sebagai bakal calon wakil presiden,” jelas Fauzan.
Apa lagi, Fauzan melanjutkan. Indikasi orkestrasi kekuasaan untuk mempertahankan kekuasaan sudah tampak sejak lama.
”Indikasi-indikasi orkestrasi kekuasaan dengan instrumen politik tidak mudah dibuktikan di atas meja. Tetapi, sinyal-sinyal itu makin kuat terasa,” ujarnya.
Menurut Fauzan, satu-satunya langkah yang harus diambil Presiden Jokowi adalah cuti sampai tahapan pemilu 2024 selesai. Potensi penyalahgunaan wewenang itu mulai dari penguatan pengaruh, dan mobilisasi kekuatan. Menggunakan instrumen negara untuk kepentingan partai politik, itu yang tidak kita inginkan.
Untuk menutup potensi itu, mau tidak mau, netralitas harus betul-betul dijaga. Jika tidak, yang akan terjadi kemudian adalah manipulated democracy atau demokrasi yang dimanipulasi.
“Pemilu 2024 akan berjalan netral jika Jokowi cuti sampai tahapan pemilu selesai,” tegas Fauzan.
(an/rafel)
