HO CHI MINH CITY, CAKRAWARTA.com – Sepuluh tahun lalu, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy menolak ajakan berbisnis beras di Vietnam. Kini, dalam perjalanannya menuntaskan izin usaha budidaya lobster di negeri itu, tawaran serupa justru datang lagi dimana kali ini dari para pengusaha besar lintas sektor, mulai dari pertanian, batubara, hingga perikanan.
“Saya orang dusun, rumah saya dikelilingi sawah milik eyang. Dulu saya jenuh dengan urusan sawah,” ujarnya, mengingat kembali momen di tahun 2015 saat menertawakan peluang bisnis beras yang datang pertama kali, Jumat (1/8/2025).
Namun, kali ini berbeda. Tawaran datang dari mitra usaha terpercaya di Vietnam yang juga terlibat dalam perdagangan batubara dan lobster benih bening (BBL). Mereka mengajak pengusaha NU asal Situbondo itu untuk ikut menggarap peluang besar dalam bisnis beras khusus berkualitas premium, yang saat ini memiliki kuota impor resmi dari Pemerintah Indonesia sebesar 420.000 ton untuk tahun 2025.
“Saya tetap konsisten menolak impor beras CBP (Cadangan Beras Pemerintah) yang merugikan petani dalam negeri. Tapi untuk beras khusus, yang harganya Rp25.000 hingga Rp65.000 per kilogram dan tidak banyak ditanam petani Indonesia, saya melihat ruang besar untuk berdagang tanpa mengorbankan petani nasional,” tegas pria yang akrab disapa Gus Lilur.
Dalam kunjungannya ke Vietnam Selatan, Gus Lilur melakukan survei langsung ke tiga provinsi lumbung padi utama yaitu Dong Thap, An Giang, dan Can Tho. Ia mengaku kagum dengan ribuan pabrik penggilingan padi di sana dan mengaku terinspirasi untuk membangun jaringan pabrik serupa di berbagai kabupaten di Indonesia.
“Kalau konglomerat Indonesia bisa buka jutaan hektare sawah baru di Papua, kenapa kita tidak? Saya siap membangun dari hulu hingga hilir,” ungkap pria yang juga Ketua umum Netra Bakti Indonesia (NBI) itu.
Gus Lilur yang selama ini dikenal melalui kiprahnya di sektor tambang dan budidaya perikanan, kini kembali menegaskan tekadnya untuk menjadi bagian penting dari gerakan besar kedaulatan pangan nasional. Melalui holding bernama BAPANTARA Grup (Bandar Pangan Nusantara) yang telah memiliki 18 anak perusahaan, ia siap melangkah lebih jauh di sektor agribisnis.
“Indonesia adalah negara agraris. Tidak boleh ada rakyatnya yang lapar hanya karena tak mampu beli beras,” ujarnya dengan penuh semangat.
Langkah bisnis ini tidak hanya dilihat sebagai ekspansi semata, melainkan juga sebagai bentuk komitmen sosial dan nasionalisme pangan. Sebuah perjalanan tak terduga dari seorang petani dusun yang kini menantang peta bisnis pangan nasional, dari Vietnam untuk Indonesia. (*/adv)
Editor: Tommy dan Abdel Rafi
