JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Pemerintah terus mendorong penyelesaian persoalan agraria di kawasan transmigrasi. Salah satu langkah nyatanya adalah penyerahan Sertipikat Hak Milik (SHM) kepada 642 kepala keluarga transmigran di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Penyerahan dilakukan secara simbolis kepada 100 perwakilan transmigran dalam acara peluncuran program Trans Tuntas di Balai Makarti, Kalibata, Jakarta, Rabu (18/6/2025). Wajah-wajah penuh haru dan syukur tampak mewarnai ruangan. Setelah lebih dari dua dekade tinggal dan menggarap lahan di kawasan transmigrasi, kepastian hukum itu akhirnya datang.
Para penerima SHM berasal dari empat kawasan transmigrasi di Sukabumi, yakni Cimanggu, Cikopeng, Gunung Gedongan, dan Puncak Gembor. Mereka adalah bagian dari ribuan transmigran lokal yang sejak tahun 2001 telah membangun kehidupan di wilayah tersebut.
Penyerahan sertipikat dilakukan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Hadir pula Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Bupati Sukabumi Asep Japar, serta pejabat dari dinas terkait Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sukabumi.
“Ini bukan sekadar penyerahan sertipikat, ini bentuk nyata keadilan agraria bagi rakyat yang telah puluhan tahun hidup dan berkarya di lahan transmigrasi,” ujar AHY dalam sambutannya.
Sementara itu, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menegaskan bahwa program peningkatan status tanah menjadi SHM akan terus diperluas ke seluruh kawasan transmigrasi di Indonesia.
“Kami akan lakukan secara massif. Tidak hanya di Sukabumi, tapi di seluruh Indonesia. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan persoalan lahan transmigrasi bisa tuntas pada periode ini,” ujarnya kepada wartawan.
Meski demikian, Viva mengakui masih banyak tantangan di lapangan. Salah satunya adalah tumpang tindih lahan dengan kawasan kehutanan, lahan milik perusahaan swasta, maupun aset pemerintah daerah.
“Itu semua kami hadapi dengan pendekatan kolaboratif lintas kementerian. Prinsipnya, semua transmigran punya hak untuk mendapatkan kepastian atas tanah yang telah mereka tempati dan garap puluhan tahun,” ucapnya.
Viva juga menekankan perubahan besar dalam kebijakan transmigrasi. Program yang dulunya sentralistik, kini bersifat desentralistik dan partisipatif. Pemerintah daerah kini menjadi pihak yang mengusulkan dan menyiapkan lahan transmigrasi, sementara pemerintah pusat memfasilitasi dan membantu proses pengiriman transmigran.
“Desain transmigrasi kita sekarang lebih demokratis. Kalau daerah ingin mendatangkan transmigran, mereka yang harus siapkan lahannya. Pemerintah pusat mendampingi,” jelasnya.
Dalam waktu dekat, Kementerian Transmigrasi akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang ada, termasuk dengan mempercepat digitalisasi data dan reformasi administratif untuk mempercepat proses pensertipikatan lahan di kawasan transmigrasi.
“Dengan sistem yang lebih transparan dan data yang terdigitalisasi, kita berharap tidak ada lagi transmigran yang menunggu puluhan tahun untuk mendapatkan hak atas tanah mereka,” pungkasnya.
Hari itu, bukan hanya sertipikat yang diberikan, tetapi juga pengakuan atas kerja keras dan keteguhan hati ribuan keluarga transmigran yang membangun masa depan dari nol. Kini, tanah itu sah menjadi milik mereka—dan bersama sertipikat itu, harapan baru pun tumbuh.(*)
Editor: Tommy dan Abdel Rafi
