JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengingatkan bahwa kekayaan sumber daya alam, khususnya minyak bumi, dapat menjadi berkah sekaligus bumerang bagi sebuah negara. Pengalaman Meksiko pada era 1970-an hingga awal 1980-an menjadi contoh nyata bagaimana euforia minyak justru berujung krisis utang dan kemunduran ekonomi.
Menurut Arcandra, produksi minyak Meksiko melonjak drastis setelah ditemukannya ladang minyak raksasa di Teluk Campeche. Produksi yang pada 1970 hanya sekitar 500.000 barel per hari meningkat lima kali lipat menjadi 2,5 juta barel per hari pada 1980. Pada saat bersamaan, harga minyak dunia sedang tinggi sehingga sektor migas menyumbang hampir 50 persen pendapatan negara tersebut.
“Dalam waktu singkat, Meksiko menjadi produsen minyak terbesar kelima di dunia. Kondisi ini membuat pemerintah optimistis dan percaya diri untuk mempercepat pembangunan melalui berbagai proyek besar,” kata Arcandra, Kamis (19/2/2026).
Dengan optimisme tersebut, pemerintah Meksiko mulai mengandalkan pinjaman luar negeri untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan program subsidi. attachment Proyek-proyek ambisius, seperti pembangunan jalur kereta bawah tanah di Mexico City, jalan raya, pelabuhan, bendungan, pembangkit listrik, hingga galangan kapal, dibiayai sebagian besar dari utang luar negeri.
Selain itu, pemerintah juga menjalankan berbagai subsidi, mulai dari listrik, bahan bakar minyak, pupuk, hingga bahan pangan. Gaji pegawai negeri dan upah buruh pun dinaikkan untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.
Arcandra menjelaskan, bank-bank internasional saat itu dengan mudah menawarkan pinjaman kepada Meksiko karena melihat prospek pendapatan minyak yang besar dan stabil. “Perbankan global memiliki likuiditas berlimpah dari dana negara-negara produsen minyak dan mencari negara berkembang seperti Meksiko sebagai tujuan penyaluran pinjaman,” ujarnya.
Namun, situasi berubah drastis ketika harga minyak jatuh pada 1981–1982 akibat perlambatan ekonomi global. Permintaan minyak menurun, sementara pasokan tetap tinggi, sehingga harga tidak dapat dipertahankan meskipun Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) telah berupaya menekan produksi.
Akibatnya, pendapatan negara Meksiko anjlok, sementara kewajiban utang terus membengkak. Pada Agustus 1982, pemerintah Meksiko mengumumkan tidak mampu membayar cicilan utangnya dan meminta penundaan pembayaran. Total utang negara itu saat itu mencapai sekitar Rp 1.300 triliun.
“Krisis ini menjadi titik balik yang menyakitkan. Meksiko harus menjalani program pengetatan ekonomi, termasuk pemotongan subsidi, devaluasi mata uang, pengurangan belanja negara, dan privatisasi perusahaan milik negara,” kata Arcandra.
Kondisi tersebut menyebabkan stagnasi ekonomi selama hampir satu dekade. Pertumbuhan ekonomi Meksiko anjlok hingga di bawah 1 persen, inflasi melonjak hingga 150 persen pada 1987, dan daya beli masyarakat turun drastis.
Arcandra menilai, krisis Meksiko bukan semata akibat turunnya harga minyak, melainkan juga karena kebijakan pembangunan yang tidak berorientasi pada investasi produktif serta lemahnya tata kelola. Banyak proyek tidak memberikan nilai tambah ekonomi yang memadai, sementara subsidi dan belanja negara terus membengkak.
Ia juga menekankan pentingnya peran teknokrat dalam menjaga disiplin fiskal dan memberikan masukan objektif kepada pemerintah. “Teknokrat yang berani menyampaikan fakta dan risiko sangat penting untuk mencegah kebijakan yang didorong oleh euforia sesaat,” ujarnya.
Arcandra menegaskan, pengalaman Meksiko memberikan pelajaran penting bagi negara-negara kaya sumber daya alam, termasuk Indonesia, agar tidak terjebak pada ketergantungan terhadap komoditas. Pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara hati-hati, transparan, dan berorientasi jangka panjang.
“Kekayaan sumber daya alam bukan jaminan kesejahteraan. Tanpa pengelolaan yang bijak dan disiplin fiskal, justru bisa menjadi sumber krisis,” kata Arcandra.(*)
Kontributor: Tommy
Editor: Abdel Rafi
