Saya bersyukur ketika mendengar gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran mulai berlaku pada 7 April lalu. Diplomasi Pakistan patut diapresiasi.
Namun, sebagai mantan penasihat militer di PBB, saya tidak dapat menutup mata bahwa ini bukan perdamaian, melainkan jeda. Dan jeda bukanlah akhir dari perang. Izinkan saya menyampaikan hal ini secara terus terang.
Gencatan senjata dua minggu di Islamabad itu rapuh seperti kaca. Dalam hitungan hari setelah disepakati, pelanggaran sudah terjadi. Israel menyerang Lebanon dan menewaskan lebih dari 250 orang. Iran mengeluhkan keberadaan drone asing di wilayah udaranya. Sementara dari Washington, Presiden Donald Trump menyebut Iran “tidak memiliki kartu” dan “hidup untuk bernegosiasi”.
Coba bayangkan, Anda duduk di meja perundingan, tetapi lawan bicara Anda mengatakan Anda seharusnya sudah tidak ada. Itu bukan bahasa diplomasi, melainkan bahasa ancaman. Dan ancaman tidak pernah melahirkan perdamaian yang tulus.
Saya masih mengingat dengan jelas, selama menjabat sebagai penasihat militer RI untuk PBB (2017-2019), saya kerap menyaksikan gencatan senjata yang gagal. Penyebabnya hampir selalu serupa yaitu tidak adanya mekanisme pengawasan yang kredibel. Tidak ada kehadiran di lapangan, tidak ada pasukan pemisah. Yang tersisa hanya kesepakatan di atas kertas dan kecurigaan yang terus tumbuh.
Di Islamabad saat ini, saya melihat pola yang sama. Pakistan telah menunjukkan kapasitasnya sebagai fasilitator, dan penghargaan layak diberikan kepada Perdana Menteri Shehbaz Sharif serta Panglima Asim Munir. Namun, menjadi tuan rumah tidak serta-merta menjamin hasil. Medan perang tidak pernah sesederhana peta perang, demikian pelajaran yang saya peroleh dari rekan-rekan di lapangan.
Saya tidak akan berpanjang lebar. Inti persoalannya terletak pada dua hal yaitu Selat Hormuz dan program nuklir Iran.
Amerika Serikat menginginkan jalur pelayaran itu terbuka tanpa syarat. Iran menjadikannya sebagai alat tawar untuk mendorong pencabutan sanksi. Selama kedua posisi ini tidak menemukan titik temu, gencatan senjata apa pun hanya akan menjadi jeda untuk menarik napas, sebelum konflik kembali mengeras.
Yang lebih mengkhawatirkan, apabila perundingan di Islamabad gagal, risikonya bukan lagi sekadar perang proksi. Konflik dapat berkembang menjadi perang terbuka di salah satu jalur perairan tersibuk di dunia. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh Amerika Serikat dan Iran, tetapi juga oleh Indonesia dan negara-negara lain yang bergantung pada stabilitas kawasan tersebut.
Saya tidak bermaksud menggurui. Namun, dari pengalaman yang ada, setidaknya terdapat tiga langkah yang perlu segera didorong.
Pertama, jangan biarkan gencatan senjata dua minggu itu berakhir tanpa perpanjangan. Perpanjangan tersebut harus disertai mekanisme verifikasi di lapangan yang jelas dan dapat dipercaya.
Kedua, Pakistan tidak dapat berjalan sendiri. Dunia internasional perlu melibatkan kekuatan lain seperti China, Rusia, atau bahkan PBB, agar proses negosiasi tidak didominasi oleh dua pihak yang sama-sama bersikap keras.
Ketiga, Selat Hormuz harus dikembalikan sebagai jalur internasional yang bebas, bukan sebagai instrumen tekanan politik. Jika tidak, kita sesungguhnya sedang menyiapkan bom waktu.
Saya menulis opini ini bukan untuk menggurui. Saya hanyalah seorang purnawirawan prajurit yang pernah berada di ruang-ruang perundingan PBB dan menyaksikan secara langsung bagaimana gencatan senjata yang rapuh berujung pada pertumpahan darah. Jeda bukanlah perdamaian. Jeda hanyalah waktu untuk bersiap, entah untuk berdamai secara sungguh-sungguh atau untuk kembali bertempur.
Saya berharap para pemimpin di Islamabad, Washington, dan Teheran memilih jalan yang pertama. Namun, hingga hari ini, tanda-tanda ke arah itu belum sepenuhnya menggembirakan.
Jakarta, 11 April 2026
MAYJEN TNI (PURN) FULAD
Penasihat Militer RI untuk PBB periode 2017-2019
