Pakar Hubungan Internasional Unair: Two State Solution Bisa Redam Konflik Israel-Palestina

0
Israel-Palestine Conflict
ilustrasi solusi dua negara. (foto: dreamstime)

 

 

SURABAYA – Konflik Israel dan Palestina masih terus berlangsung dan memakan ratusan korban warga sipil. Berawal dari larangan berkumpul masyarakat Palestina di Sheikh Jarrah oleh polisi Israel, konflik ini terus memanas hingga ke kawasan Yerussalem Timur, Masjidil Aqsa, hingga Jalur Gaza.

Mengikuti situasi tersebut, dosen Hubungan Internasional dan Ahli Kajian Timur Tengah Universitas Airlangga (Unair) M. Muttaqien, S.IP., MA. Ph.D. mengungkapkan bahwa dibutuhkan komitmen besar terhadap Two State Solution serta koridor kemanusiaan untuk meredam konflik.

Two State Solution atau solusi dua negara sendiri adalah formula jalan tengah yang dibuat oleh Amerika Serikat, Rusia, Uni Eropa, dan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) bagi Israel dan Palestina. Dalam formula roadmap tersebut, wilayah Yerussalem dibagi menjadi dua, yakni Yerussalem Timur bagi Palestina dan Yerussalem Barat bagi Israel.

Sayangnya, formula masih terus menemui masalah dalam hal implementasi seperti pada konflik terkini di Sheikh Jarrah. Muttaqien pun menyebut Dewan Keamanan PBB akan terus mengalami hambatan internal karena Amerika Serikat sebagai salah satu pemegang hak veto selalu berada di pihak Israel.

“Amerika akan terus menantang resolusi yang menyudutkan Israel. Progres dan resolusi mungkin hanya dapat PBB lakukan jika konsisten dengan two state solution. Setidaknya untuk meredam konflik, bukan mengatasinya,” ujar Muttaqien, Kamis (20/5/2021).

Hal yang sama pun juga berlaku bagi Indonesia. Muttaqien menyebut bahwa sampai saat ini Indonesia menerapkan tiga langkah untuk berperan dalam konflik ini. Pertama, Indonesia menyerukan persatuan di antara negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk fokus memerdekakan Palestina melalui two state solution.

Kedua, mendesak DK PBB untuk segera menghasilkan resolusi konflik. Apabila hal ini tidak memungkinkan, Indonesia bisa mendesak digelarnya Sidang Umum Majelis PBB menanggapi konflik tersebut. Ketiga, Muttaqien menyebut bahwa Indonesia juga mengambil langkah menarik dengan mengeluarkan joint statement bersama Malaysia dan Brunei Darussalam.

Joint statement tiga pemimpin negara itu mewakili ratusan juta penduduk muslim dunia. Walau konflik ini bukan tentang agama, tapi statement tersebut gaungnya bisa luar biasa. Harapannya bisa dilanjutkan untuk membantu Palestina melalui OKI, Gerakan Non-Blok, atau PBB,” terangnya.

Selain itu, Muttaqien juga mengingatkan agar Indonesia mampu memaksimalkan perannya, mengingat dukungan penuh yang diberikan masyarakat Indonesia. Salah satu jalan yang juga dapat ditempuh pemerintah dan masyarakat pun adalah meningkatkan koridor kemanusiaan untuk membantu rakyat Palestina. Karena rakyat Palestina sendiri kini yang tidak hanya menghadapi konflik, namun juga Covid-19 hingga ancaman pemutusan aliran listrik.

“Bantuan kemanusiaan serta gerakan donasi yang kini banyak dilakukan oleh publik Indonesia dipandang sangat bermanfaat untuk meringankan beban rakyat Palestina. Tapi, masyarakat Indonesia juga harus terus mengawal langkah pemerintah agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip kemerdekaan dan anti-penjajahan,” pungkasnya.

(pkip/bti)

Leave A Reply

Your email address will not be published.