SURABAYA – Periode pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), menunjukkan arah pendulum politik luar negerinya khususnya sektor ekonominya banyak mengarah ke kawasan Timur Tengah atau negara-negara Arab. Strategi politik ekonomi ini tentu menarik dibahas di tengah situasi ketegangan global akibat persaingan antara dua raksasa ekonomi dunia Amerika Serikat dan Tiongkok.
Menurut pakar Hubungan Internasional Universitas Airlangga Probo Darono Yakti jika dilihat dari perspektif strategi, pemerintah Indonesia sedang mengambil celah pasar non tradisional baru yang sedang digarap oleh negara-negara kawasan Timur Tengah.
“Sebagai negara kaya baru yang berkembang pesat setelah 1970an sampai saat ini, sudah jadi hal yang wajar bahwa dalam posisi “take-off“, negara sekaliber Uni Emirat Arab (sekaligus Qatar dan Bahrain), misalnya, memerlukan ekspansi dalam berinvestasi bagi para pebisnis kelas kakapnya. Oleh karena itu, Indonesia mengambil peluang ini untuk juga dapat take-off menjadi negara maju sesuai dengan visi Presiden Jokowi tahun 2019 lalu,” ujar Probo kepada cakrawarta.com melalui sambungan telepon, Ahad (25/12/2022).
Probo menambahkan bahwa dalam posisi yang sedemikian rupa, Indonesia berhasil meyakinkan negara-negara Timur Tengah tersebut dengan latar belakang budaya yang tidak jauh berbeda.
“Indonesia dan negara-negara Timur Tengah kan background-nya tidak terlalu berbeda secara budaya yaitu sesama negara mayoritas Muslim. Selain itu Indonesia dan negara-negara Timur Tengah tadi memiliki kesamaan visi yaitu investasi dalam bidang energi dan infrastruktur sehingga gayung bersambut antara apa yang diinginkan gulf countries ini dengan Indonesia,” papar pria yang juga analis strategi dan isu-isu keamanan pada Stratagem Indonesia itu.
Probo juga memaparkan bahwa situasi global dimana kebijakan yang diambil oleh Tiongkok misalnya dengan megaproyek Belt and Road Initiative (BRI) yang kerap kali tersandung persoalan debt trap membuat negara-negara Arab juga mempertimbangkan risiko yang timbul akibat ekspansi geopolitik Tiongkok.
“Artinya Indonesia sedang menangkap peluang dan itu bagus. Sehingga proyek-proyek negara-negara di kawasan Timur Tengah dapat dijadikan alternatif yang “tak mungkin bisa dilewatkan” oleh Indonesia,” pungkas Probo.
Untuk diketahui, Debt Trap merupakan strategi diplomasi dan ekspansi geopolitik Tiongkok dengan memberikan pinjaman kepada negara-negara lain dengan beban bunga pinjaman yang tinggi. Tujuan dari strategi diplomasi ini adalah menguasai sebagian atau bahkan seluruh komponen strategis negara peminjam, apabila tidak mampu mengembalikan pinjaman ketika sudah jatuh tempo. Istilah ini pertama kali dicetuskan akademisi asal India, Brahma Chellaney pada 2017 lalu.
(bus/bti)
