SURABAYA, CAKRAWARTA.com – Pertanyaan mengenai alasan peserta Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 harus menjalani karantina menjelang forum tertinggi organisasi itu mulai mencuat. Koordinator Forum Aktivis NU Jawa Timur, Sudarsono Rahman, mempertanyakan urgensi penempatan para muktamirin di lokasi tertentu sebelum mereka menuju arena Muktamar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang.
Sudarsono yang akrab disapa Cak Dar itu, menilai mekanisme tersebut perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik dan terutama kepada para muktamirin. Menurut dia, jika panitia telah menyediakan akomodasi dan konsumsi di lokasi Muktamar, tidak ada alasan yang cukup jelas mengapa peserta harus terlebih dahulu ditempatkan di lokasi lain.
“Kenapa harus ada karantina? Kenapa muktamirin tidak langsung saja datang ke lokasi Muktamar? Toh di sana sudah disiapkan akomodasi, konsumsi dan kebutuhan lainnya,” katanya, Rabu (26/8/2026).
Persoalan tersebut menjadi sorotan karena peserta disebut ditempatkan di lokasi terpisah sebelum menuju Jombang. Salah satu laporan menyebut Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, menjadi titik transit peserta menjelang pembukaan Muktamar NU ke-35. Akses media ke area tersebut juga dilaporkan diperketat.
Ketua PW IPNU Jatim periode 1988-1992 itu mempertanyakan apa yang sebenarnya dilakukan peserta selama berada di lokasi tersebut dan siapa yang bertanggung jawab atas pengaturan tersebut.
“Tidak tahu apa yang mereka lakukan di sana. Tetapi pertanyaannya, kenapa harus seperti ini?” ujarnya.
Menurutnya, transparansi menjadi penting karena Muktamar NU merupakan forum tertinggi organisasi. Setiap proses yang berkaitan dengan peserta dan pengambilan keputusan strategis, kata dia, semestinya dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan ruang bagi kecurigaan.
Ia mengingatkan agar mekanisme yang diterapkan menjelang Muktamar tidak berubah menjadi bentuk pengondisian terhadap muktamirin.
Sudarsono juga menyinggung kekhawatiran mengenai pola yang disebutnya berulang dalam sejumlah Muktamar NU sebelumnya. Ia menyebut pernah muncul tudingan mengenai “penculikan”, karantina hingga dugaan tawaran uang kepada peserta.
Namun, ia menegaskan bahwa informasi mengenai dugaan transaksi tersebut harus diverifikasi dan tidak boleh diterima begitu saja sebagai fakta. Sebelumnya, Forum Aktivis NU Jawa Timur juga telah menyerukan agar segala bentuk dugaan risywah atau politik uang dalam kontestasi Muktamar dibuktikan secara adil dan dihentikan jika benar terjadi.
“Pelakunya itu-itu saja, lalu kapan akan berakhir?” katanya.
Bagi , persoalan tersebut bukan sekadar soal teknis penempatan peserta. Yang lebih penting adalah menjaga marwah NU agar proses pemilihan kepemimpinan tidak bergeser menjadi arena transaksi kekuasaan.
Ia menilai NU memiliki tradisi panjang yang menempatkan ilmu, akhlak, adab, amanah dan penghormatan kepada ulama sebagai fondasi organisasi. Karena itu, proses Muktamar semestinya mencerminkan nilai-nilai tersebut.
“Muktamar jangan sampai hanya menjadi arena perebutan jabatan. Kita harus menjaga adab, akhlak dan marwah NU,” ujarnya.
Panitia Perlu Buka Alasan Karantina
Muktamar NU ke-35 dijadwalkan berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, mulai 26 Agustus 2026. Persiapan panitia sebelumnya mencakup pengaturan akomodasi, konsumsi, lokasi persidangan serta mobilitas peserta.
Karena itu, pria asal Pulau Bawean itu meminta panitia menjelaskan secara terbuka alasan peserta harus menjalani masa transit atau karantina sebelum memasuki arena Muktamar.
Menurutnya, penjelasan tersebut penting untuk mencegah berkembangnya spekulasi mengenai kemungkinan pengondisian peserta menjelang proses pengambilan keputusan.
“Kalau memang ada alasan teknis, sampaikan secara terbuka. Kalau memang untuk keamanan, jelaskan keamanannya seperti apa. Jangan sampai muncul pertanyaan karena prosesnya tertutup,” katanya.
Sudarsono juga mengingatkan bahwa peserta Muktamar memiliki hak untuk menentukan pilihan secara bebas sesuai hati nurani dan mekanisme organisasi.
Ia sebelumnya telah menyerukan agar kemandirian NU dijaga dan proses Muktamar tidak dipengaruhi intervensi kekuasaan maupun kepentingan eksternal.
“Biarlah warga NU menentukan pemimpinnya secara mandiri,” tegas Wakil Ketua Umum DPP Barikade Gus Dur itu.
Polemik mengenai karantina ini kini menambah dinamika menjelang Muktamar NU ke-35. Di satu sisi, panitia perlu memastikan ribuan peserta dapat dikelola dengan tertib. Namun di sisi lain, mekanisme tersebut harus tetap transparan agar tidak menimbulkan kesan bahwa para muktamirin sedang dikondisikan sebelum memasuki forum.
Sebab, bagi Sudarsono, persoalannya bukan semata di mana muktamirin ditempatkan, melainkan mengapa mereka harus ditempatkan di sana sebelum Muktamar dimulai.
Dan pertanyaan itu kini menunggu jawaban panitia terkait pertanyaan kenapa harus ada karantina? (*)
Kontributor: Tommy
Editor: Abdel Rafi
