KUALA LUMPUR, CAKRAWARTA.com – Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Lembaga Hubungan dan Kerja Sama Internasional (LHKI) memperkuat kerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, Malaysia, untuk meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia (PMI).
Penguatan kerja sama tersebut dibahas dalam pertemuan LHKI Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan jajaran KBRI Malaysia di Kuala Lumpur, Senin (10/8/2026). Pertemuan turut dihadiri Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) Malaysia serta sejumlah pejabat KBRI, termasuk Atase Hukum dan Atase Pendidikan dan Kebudayaan.
Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia Danang Waskito mengatakan KBRI terbuka terhadap kerja sama dengan Muhammadiyah dalam upaya memperkuat perlindungan warga negara Indonesia, khususnya PMI.
“Pada prinsipnya, KBRI sangat terbuka dan mendukung serta berterima kasih atas segala ikhtiar Muhammadiyah dalam menjaga amanat konstitusional kepada warga negara, khususnya para pekerja, baik dalam aspek pendidikan maupun kesehatan dengan sistem ta’awun,” kata Danang.
Menurut dia, kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat dapat memperluas jangkauan pelayanan bagi warga negara Indonesia yang berada di Malaysia. Kerja sama tersebut juga dapat mencakup penguatan pendidikan dan kesehatan bagi pekerja migran beserta keluarganya.
Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Malaysia R. Ahmad Romadhoni mengatakan pemerintah memiliki sejumlah program untuk meningkatkan akses pendidikan bagi warga Indonesia di Malaysia, termasuk anak-anak PMI.
“Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencoba mengakomodasi kebutuhan dasar edukasi anak dengan program konkret, seperti penguatan pelayanan Sekolah Indonesia di Malaysia hingga dukungan terhadap komunitas pembelajaran yang tersebar di seluruh negeri jiran,” ujar Ahmad.
Menurut dia, program tersebut terbuka untuk dikembangkan melalui kolaborasi dengan berbagai unsur masyarakat Indonesia di Malaysia, termasuk organisasi diaspora seperti Muhammadiyah.
Dalam pertemuan tersebut, delegasi Muhammadiyah menyampaikan sejumlah aspirasi yang diperoleh dari PMI selama kegiatan penggalangan masukan dan diskusi yang dilakukan di Malaysia.
Pimpinan delegasi LHKI yang juga mantan Duta Besar RI untuk Bulgaria, Bunyan Saptomo, mengatakan terdapat tiga aspek penting yang menjadi indikator kondisi PMI, yakni legalitas, kapasitas, dan komunitas.
“Kami menyimpulkan bahwa setidaknya ada tiga hal fundamental yang menjadi indikator kondisi PMI, yakni legalitas, kapasitas, dan komunitas,” kata Bunyan.
Menurut Bunyan, ketiga aspek tersebut perlu diperkuat sejak sebelum PMI berangkat ke negara tujuan, selama bekerja di luar negeri, hingga saat kembali ke Indonesia.
Muhammadiyah, kata dia, memiliki jaringan organisasi di berbagai negara yang dapat dilibatkan dalam upaya tersebut. PCIM Malaysia menjadi salah satu bagian dari jaringan yang dapat berperan dalam mendampingi dan memberdayakan PMI Indonesia.
“Muhammadiyah, baik di Indonesia maupun PCIM Malaysia serta di seluruh dunia, insyaallah siap mengawal PMI, khususnya kader diaspora, dalam menguatkan dan memastikan tiga indikator PMI baik sebelum keberangkatan, selama bekerja, maupun kepulangan di Indonesia,” ujar Bunyan.
Bunyan yang juga Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat menilai penguatan perlindungan PMI tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum. Peningkatan kapasitas dan penguatan komunitas juga diperlukan agar PMI memiliki daya tawar dan akses terhadap informasi serta layanan yang memadai.
Sementara itu, dalam keterangan yang diterima redaksi, Kamis (13/8/2026) malam, Ketua PCIM Malaysia Fauzi Fatkhur dan Sekretaris PCIM Malaysia Aunillah menyambut baik kerja sama tersebut. PCIM Malaysia menyatakan siap menindaklanjuti hasil pertemuan melalui berbagai program penguatan PMI, advokasi struktural, hingga pemberdayaan ekonomi.
PCIM Malaysia merupakan organisasi resmi yang terdaftar di pemerintahan Malaysia.
Menyerap Aspirasi PMI
Sebelum bertemu jajaran KBRI, tim gabungan LHKI dan PCIM Malaysia telah melakukan serangkaian kegiatan untuk menyerap aspirasi PMI di Malaysia. Kegiatan berlangsung pada 5-10 Agustus 2026 dan melibatkan sejumlah unsur Muhammadiyah.
Tim tersebut dipimpin Sekretaris LHKI Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yayah Khisbiyah dan didampingi Bunyan Saptomo, Wachid, Agung Rachmat H., M. Subhan Setowara, Puti, Qonita, H.M.I. el Hakim, dan Solikhan.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, tim berdiskusi dengan ratusan warga Indonesia dan menerima berbagai aspirasi terkait kebutuhan perlindungan, pendidikan, peningkatan kapasitas, serta pemberdayaan PMI.
Agenda tersebut mendapat dukungan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti serta Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Ahmad Dzulfikar Tawalla.
Kegiatan itu menjadi bagian dari upaya Muhammadiyah memperkuat peran internasional sekaligus membangun kontribusi organisasi dalam perlindungan PMI di berbagai negara.
Kerja sama dengan KBRI Malaysia diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah, Muhammadiyah, dan komunitas diaspora dalam memastikan PMI mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang lebih baik sejak sebelum keberangkatan hingga kembali ke Tanah Air.(*)
Kontributor: Hakim Kualumpur
Editor: Abdel Rafi
