SURABAYA, CAKRAWARTA.com – Universitas Airlangga (UNAIR) kembali menambah deretan guru besar terbaiknya. Pada hari ini, Rabu (29/10/2025), Prof. Dr. Bintoro Wardiyanto, Drs., M.S. resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar bidang Manajemen dan Kebijakan Pengembangan Kapasitas dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP).
Acara pengukuhan digelar di Aula Garuda Mukti, Kampus MERR-C UNAIR, disaksikan langsung oleh pimpinan universitas, sivitas akademika, serta tamu undangan dari kalangan birokrasi dan akademisi.
Dalam orasi ilmiahnya yang berjudul “Transformasi Kapasitas Tata Kelola untuk Menunjang Birokrasi Kelas Dunia dan Perwujudan Indonesia Emas 2045,” Prof Bintoro menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang kuat, adaptif, dan berintegritas menjadi fondasi utama untuk membawa Indonesia menjadi negara maju pada dua dekade mendatang.
Prof Bintoro memaparkan bahwa jika tata kelola pemerintahan dan kelembagaan terus mengalami perbaikan, Indonesia berpeluang besar menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2036, keluar dari middle income trap, dan menempati posisi ekonomi terbesar kelima di dunia pada tahun 2045 dengan pertumbuhan rata-rata 5,7% per tahun.
“Tata kelola kini tidak hanya dilihat sebagai alat pembangunan, melainkan juga tujuan pembangunan itu sendiri,” ujarnya.
Ia menjelaskan, perbaikan tata kelola berdampak langsung terhadap percepatan pembangunan melalui tiga mekanisme utama. Pertama, mendorong rumah tangga untuk berinvestasi lebih banyak pada kesehatan, nutrisi, dan pendidikan; kedua, meningkatkan efektivitas pembangunan melalui pengelolaan anggaran yang efisien dan tepat guna; dan terakhir, mengoptimalkan anggaran sosial agar manfaat pembangunan lebih merata.
Untuk memahami posisi Indonesia dalam konteks global, Prof Bintoro mengacu pada dua indikator internasional yakni The General Good Governance Index dan Worldwide Governance Index, yang menjadi ukuran penting kualitas tata kelola pemerintahan dunia.
Model Transformasi untuk Birokrasi Kelas Dunia
Sebagai akademisi yang lama berkecimpung dalam kajian kebijakan publik dan reformasi birokrasi, Prof Bintoro memperkenalkan model transformasi kapasitas tata kelola pemerintahan yang dirancang untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia.
“Transformasi tata kelola bertujuan menciptakan sistem kelembagaan yang berintegritas, efisien, dan responsif terhadap perubahan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, rancangan tersebut berpijak pada RPJPN 2025–2045 dan Grand Design Reformasi Nasional 2025–2045, yang menekankan pentingnya pendekatan berbasis human governance yakni tata kelola yang menempatkan manusia, nilai, dan etika sebagai inti perubahan.
Model transformasi yang ia tawarkan terdiri dari lima pilar utama, yaitu:
Transformasi kapasitas digital governance untuk memperkuat inovasi dan konektivitas birokrasi.
Transformasi kelembagaan birokrasi, agar semakin lincah, kolaboratif, dan berorientasi hasil.
Transformasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) untuk memastikan setiap keputusan berdasar data dan riset.
Transformasi kapasitas aparatur, dengan menumbuhkan integritas, kompetensi, dan kreativitas individu ASN.
Transformasi pelayanan publik, agar semakin inklusif, transparan, dan akuntabel bagi seluruh warga negara.
Prof Bintoro menutup orasinya dengan penekanan bahwa transformasi tata kelola adalah fondasi menuju Indonesia Emas 2045. “Perubahan birokrasi tidak akan berhasil jika hanya bersandar pada sistem. Ia harus menyentuh manusianya yaitu para aparatur yang menjadi wajah pelayanan publik,” tuturnya.
Melalui model transformasi yang ia gagas, Prof Bintoro berharap Indonesia mampu melahirkan birokrasi kelas dunia yang cepat, bersih, dan humanis yaitu birokrasi yang benar-benar menjadi motor penggerak menuju negara maju dan berkeadilan sosial.(*)
Kontributor: Tim PKIP
Editor: Abdel Rafi
