Mencari Wapres di Jerami Kuantum Politik?

Ilustrasi.

“Anugerah sejati dari kepemimpinan adalah kemampuan merancang masa depan, menciptakan apa yang belum tercipta, dan memimpin orang melewati ketidakpastian dengan menguasai kondisi batin diri sendiri.”– Anthony Robbins (66),Unlimited Power: The New Science of Personal Achievement (2014).

Sejarah politik kekuasaan di Indonesia setelah 81 tahun kemerdekaan telah mencatat perjalanan panjang dengan dua belas figur Wakil Presiden (Wapres) yang silih berganti mengisi ruang konstitusional bangsa.

Pada era panjang Presiden Soeharto, tercatat enam figur menduduki kursi orang nomor dua tersebut, dengan hanya B.J. Habibie yang kemudian naik menjadi Presiden menggantikannya di tengah badai krisis 1998.

Kelak, Megawati Soekarnoputri yang melanjutkan estafet kepemimpinan setelah dua tahun mendampingi Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang dimakzulkan parlemen.

Memasuki era reformasi yang lebih mapan, sejak Pilpres 2004 hingga 2014 yang dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dua Wakil Presiden yakni Jusuf Kalla (JK) dan Boediono menjalani masa tugasnya tanpa gonjang-ganjing politik terbuka yang merusak stabilitas dwi tunggal.

Akan tetapi, lanskap tersebut bergeser pada dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari tahun 2014 hingga 2024.

Kehadiran kembali JK pada periode pertama Kepemimpinan Presiden Jokowi dan K.H. Ma’ruf Amin pada periode kedua, sedikit banyak diwarnai riak politik yang menempatkan posisi wakil presiden dalam sorotan tajam.

Bahkan kerap dituding, posisi Wapres Yai Ma’ruf berada dalam posisi politik sungsang di tengah pusaran kekuasaan sarat pembegalan, penyanderaan dan transaksional para elite.

Jika menilik jauh ke belakang sejak mundurnya Mohammad Hatta pada 1956, kekosongan kursi wakil presiden dan dinamika pendamping kepala negara pada masa Presiden Soekarno berjalan dalam logika sistem politik terpimpin yang terpusat.

Kontras dengan masa lalu, pada era dua periode Joko Widodo -di luar peran lincah JK- keberadaan Kiai Ma’ruf Amin kerap dibaca sebagai instrumen peredam polarisasi politik dan negosiasi Islamisme yang justru menyita energi politik nasional alih-alih memperkuat arsitektur pemerintahan.

Kini, menilik dinamika mundurnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akibat derasnya tekanan publik yang menggugat legitimasi etik dan konstitusionalnya, ruang politik Indonesia menyisakan kekosongan sekaligus kekacauan kepemimpinan yang menuntut pembacaan jernih.

Dalam lensa pemikiran Margaret J. Wheatley (82) -pemikir teori sistem dan kepemimpinan asal Amerika Serikat melalui karya klasiknya, Leadership and the New Science: Learning about Organization from an Orderly Universe (1992)- kekacauan (chaos) dalam suatu sistem bukanlah akhir dari keteraturan, melainkan fase transisi yang niscaya menuju lahirnya tatanan baru yang lebih autentik.

Wheatley meminjam hukum fisika kuantum dan teori sistem hidup (entropi) untuk menegaskan bahwa kepemimpinan tidak dapat dipaksakan melalui rekayasa mekanistik, kontrol hierarkis yang kaku.

Ataupun, warisan dinasti yang mengingkari jalinan relasi organik bentuk kepemimpinan di dalam masyarakat.

Namun, dalam teori sistem lain, dikembangkan Ludwig von Bertalanffy dari fisikawan Austria, Erwin Schrödinger, pemimpin yang efektif adalah mereka yang mampu mendatangkan “negatif entropi”(negentropi) melalui pembaruan sistem, kreativitas, dan keterbukaan terhadap disrupsi.

Ketika kekuasaan dipaksakan berdiri di atas struktur yang rapuh dan terputus dari kepercayaan publik, sistem sosial akan secara alami menolak dan menciptakan turbulensi.

Akibatnya, keseimbangan baru harus dicari dan ditemukan kembali melalui proses pengorganisasian diri (self-organization).

Oleh karena itu, upaya mencari pengganti Gibran Rakabuming Raka melalui mekanisme konstitusional di parlemen bukanlah sekadar pekerjaan mencari jarum di tumpukan jerami politik yang penuh transaksi elite.

Proses ini seharusnya menjadi momentum koreksi total bagi kepemimpinan nasional untuk meninggalkan pola pikir kekuasaan yang transaksional dan kembali pada hakikat kepemimpinan berbasis nilai, integritas, etis dan keterhubungan sejati dengan rakyat

Sosok Wapres yang dibutuhkan republik di tengah guncangan ini bukanlah figur kosmetik yang sekadar mengamankan koalisi partai atau memuaskan syahwat oligarki.

Melainkan pula, mencari pemimpin yang mampu menjadi jangkar moral sekaligus jembatan informasi yang jernih bagi Presiden.

Atau, dalam pandangan salah satu anggota Wantimpres, Rocky Gerung, saatnya memasuki era kepemimpinan dengan fondasi etikabilitas politik yang kokoh dari para pejabat di semua level.

Dalam pandangan sains baru ala Wheatley, informasi dan kepercayaan adalah energi utama yang menghidupi sebuah organisasi negara.

Sehingga tanpa kehadiran pemimpin yang dipercaya publik, mesin birokrasi sekuat apa pun akan kehilangan daya geraknya.

Sejarah 81 tahun republik ini mengajarkan bahwa kursi Wakil Presiden tidak pernah sekadar menjadi ban serep kekuasaan, melainkan penentu keseimbangan arah kapal negara.

Apabila para elite politik masih memandang suksesi pengganti Gibran sebatas pembagian jatah kursi di atas meja perundingan sempit, maka jerami kuantum politik yang mereka bongkar hanya akan menyulut api krisis baru.

Alih-alih melahirkan kepemimpinan yang menenangkan dan menyatukan kembali bangsa menuju masa depan yang telah dicitakan para pendirinya.(*)

#coverlagu: Lagu “Setan Tertawa” pertama kali dirilis pada tahun 1975 dengan beberapa catatan perilisan fisik atau peredaran rekamannya di bawah label Pramaqua berlanjut ke awal tahun 1976.

Lagu bergenre rock progresif ini diciptakan oleh Achmad Albar dan Donny Fattah, serta menjadi salah satu trek andalan di dalam album studio perdana God Bless yang bertajuk “God Bless.”

Istana Tude Manado, 18 Oktober 2026

REINER EMYOT OINTOE 

Fiksiwan