JAKARTA – Pemerintahan Jokowi-JK melalui Kementerian Pertahanan akan meluncurkan Program Bela Negara (PBN) (tgl 19/10/’15), dimana direncanakan akan disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Senin, (19/10/2015) mendatang. Tentu saja kebijakan tersebut menimbulkan pro dan kontra. Ekspresi Menteri Pertahanan (Menhan), Ryamizard Ryacudu terhadap kelompok kontra sangat tegas, “Yang tidak ikut wajib bela negara, silakan angkat kaki dari RI”, tegas mantan KASAD itu.
Atas ekspresi Menhan itulah, memunculkan banyak protes dan kritik. Salah satunya datang dari mantan Wakil Ketua DPD RI, Dr. Laode Ida. Tokoh asal Muna, Sulawesi Tenggara tersebut menilai PBN tidak relevan untuk konteks kekinian.
“Ekspresi Menhan sangat otoriter yang mengatakan bagi yang tidak ikut harus angkat kaki dari republik ini. Sudah tepatkah program ini untuk kondisi sekarang? Jawabannya sangat tak relevan, atau harus dikaji ulang, dan ditolak,” ujar Laode Ida di Jakarta, Selasa (13/10) kepada Cakrawarta.
Menurut tokoh yang juga Ketua Presidium Perhimpunan Indonesia Timur tersebut ada beberapa argumentasi mengapa PBN tidak relevan. Pertama, program ini terkesan mengada-ada dengan tujuan yang tak jelas dan bentuk dari kebuntuan strategi pertahanan nasional.
“Yang perlu dilakukan sebenarnya memperkuat basis ekonomi rakyat dengan mempersignifikan anggaran untuk pembangunan ekonomi kerakyatan. Jika rakyat sejahtera, maka akan bangga jadi warga bangsa ini, dan secara otomatis akan bela negaranya dari bentuk tantangan dan ancaman apapun,” imbuhnya.
Bagi Laode Ida, warga negara Indonesia sudah terbukti tampil sebagai pejuang bela negara baik dalam merebut kemerdekaan maupun mempertahankannya, baik dalam kondisi hidup miskin sekalipun.
Adapun argumentasi kedua, dalam kaitan yang pertama, anggaran untuk PBN akan jauh lebih efektif dengan menggelontorkan dana APBN untuk bangun daerah tertinggal (yang umumnya di kawasan timur Indonesia) dan warga miskin termasuk mereka yang kini terkena PHK akibat krisis ekonomi.
“Dalam kaitan ini, membiayai PBN dengan dana puluhan bahkan bisa ratusan triliun hanyalah sesuatu yang mudharat, miskin manfaat, alias pemborosan uang negara dan berorientasi proyek saja,” tegasnya.
Ketiga, menurut Laode Ida, seharusnya Menhan atau Presiden Joko Widodo mengidentifikasi dulu siapa yang perlu untuk ditanamkan kesadaran bela negaranya, yang sudah bisa dipastikan derajat nasionalismenya sangat rendah. Yakni kalangan pendatang atau warga non-pribumi, termasuk sebagian pejabat dan politik yang menggadaikan SDA bangsa terus dieksploitasi di mana warga pribumi hanya jadi penonton dengan kondisi hidup miskin terus.
“Para warga yang nir-nasionalis itulah yang barangkali harus dipaksa ikut PBN, yang anggarannya pun bisa dimintakan langsung dari para pengusaha yang sudah menimbun harta dari atau di Indonesia; bukan dari APBN,” pungkasnya.
(li/bti)
