JAKARTA – Dunia politik digemparkan dengan dijadikan tersangka dan ditahannya Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho dan istri mudanya, Evi Susanti pada Senin (3/8) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keberanian KPK tersebut patut mendapatkan apresiasi atas kasus yang suap melibatkan pengacara senior OC Kaligis. Demikian disampaikan oleh Dr. Laode Ida, mantan Wakil Ketua DPD RI, di Jakarta, Senin (3/8).
“Kasus korupsi Gatot ini memang khas dan menarik, karena justru isteri keduanya barangkali digunakan khusus sebagai bagian dari jaringan mafia kasus-kasus hukum dan korupsinya,” ujar Laode Ida.
Kendati begitu, Laode menambahkan, tindakan KPK dalam menangkap dan segera memproses Gatot dan istrinya, bisa dikatakan sebagai bagian dari tebang pilih atau pilih kasih dalam menjerat para kepala daerah yang terindikasi korup.
“Mengapa saya katakan demikian? Pertama, kasus kepala daerah yang sudah teridentifikasi sebagai pemilik rekening gendut hingga sekarang didiamkan saja. Para kepala daerah itu umumnya bukan kader PKS. Shingga akan mengesankan KPK sedang menghabisi kepala daerah dari kader PKS. Kedua, para kepala daerah yang sudah terbukti sebagai penyogok Akil Muhtar hingga saat ini juga didiamkan saja. Baru satu orang dari Sumatera Selatan yang ikut jejak orang yang disogoknya itu, sementara lebih dari 10 kepala daerah lainnya masih saja dibiarkan bebas,” pungkas tokoh yang juga Ketua Presidium Perhimpunan Indonesia Timur (PPIT) tersebut.
(li/bti)
