Sambil menyeruput kopi Liong Bogor, mari kita bedah persoalan ini dengan kepala dingin.
Ultimatum Presiden Trump lebih tepat dibaca sebagai tekanan psikologis ketimbang doktrin perang. Seorang pemimpin negara adidaya pada umumnya tidak mengumumkan waktu serangan kepada publik apabila benar-benar berniat melakukannya. Pola serupa pernah terlihat dalam kasus Korea Utara pada 2017 dan Venezuela pada 2019 dimana retorika keras mengemuka, tetapi eksekusi tak pernah terjadi.
Mengapa demikian? Karena serangan sistematis terhadap infrastruktur sipil Iran berarti membuka pintu menuju perang total. Dan perang total adalah skenario yang tidak diinginkan siapa pun, termasuk Pentagon sendiri. Di balik publikasi ultimatum, fakta di lapangan justru menunjukkan adanya negosiasi intensif antara Washington dan Teheran melalui mediator Oman dan Qatar. Ultimatum, dalam konteks ini, menjadi instrumen untuk menekan Iran agar bersedia berunding dari posisi yang lebih lemah.
Iran tampaknya memahami dinamika tersebut. Mereka tidak menunjukkan kepanikan berlebihan. Yang patut dicermati, jika ultimatum berlalu tanpa aksi militer, kredibilitas ancaman Amerika Serikat di masa depan akan dipertanyakan. Sebaliknya, jika serangan benar-benar terjadi, dunia akan memasuki babak baru yang sarat ketidakpastian.
Dalam perang modern, informasi akurat kerap menjadi korban pertama. Iran mengklaim telah menembak jatuh 12 pesawat Amerika Serikat. Di sisi lain, Amerika hanya mengakui empat unit yaitu satu F-15, satu A-10, dan dua helikopter Black Hawk.
Siapa yang benar? Kemungkinan besar, keduanya tidak sepenuhnya jujur. Iran cenderung melebih-lebihkan untuk konsumsi domestik, guna menunjukkan kepada rakyatnya bahwa mereka mampu “menghukum” musuh. Sebaliknya, Amerika meremehkan kerugian untuk menjaga moral pasukan dan citra global.
Angka sebenarnya mungkin berada di antara kedua klaim tersebut. Bahkan bisa jadi tidak ada yang benar-benar mengetahui secara pasti, karena kedua pihak menyimpan rapat data intelijen mereka.
Yang jelas, kehilangan satu F-15 merupakan pukulan signifikan bagi Amerika Serikat. Pesawat ini adalah tulang punggung armada udara tempur mereka, bernilai puluhan juta dolar. Jatuh di wilayah musuh berarti teknologi canggihnya berisiko jatuh ke tangan Iran.
Itulah sebabnya muncul laporan bahwa Amerika mengebom lokasi jatuhnya pesawatnya sendiri. Lebih baik menghancurkan bukti daripada membiarkan Iran mempelajari sistem radar dan avionik F-15.
Indonesia Tidak Bisa Lagi Sekadar Menonton
Di sinilah bagian yang paling tidak nyaman, tetapi perlu disampaikan.
Indonesia selama ini memiliki kecenderungan menjadi penonton dalam konflik global. Kita mengeluarkan pernyataan resmi berisi keprihatinan, menyerukan pengendalian diri, lalu kembali ke rutinitas seolah tidak terjadi apa-apa.
Kali ini, pola tersebut perlu diubah. Penutupan Selat Hormuz secara langsung mengancam ketahanan energi Indonesia. Harga BBM dalam negeri berpotensi melonjak, inflasi meningkat, dan daya beli masyarakat tergerus.
Tanpa kesiapan skenario darurat sejak dini, Indonesia berisiko menghadapi krisis multidimensi yang tidak kalah berat dibandingkan krisis 1998.
Dari konflik Iran-Amerika Serikat ini, setidaknya ada tiga pelajaran penting bagi TNI.
Pertama, perang modern tidak lagi diukur dari jumlah bintang di pundak, melainkan dari kesiapan teknis di lapangan. Seorang jenderal yang piawai dalam upacara belum tentu tangguh dalam krisis. Perang menuntut kecepatan pengambilan keputusan, ketepatan intelijen, dan keberanian memikul risiko, bukan sekadar jumlah staf atau kemewahan ruang rapat.
Kedua, pengalaman tempur tidak sepenuhnya dapat digantikan oleh pendidikan atau kursus di dalam negeri. Sebagian besar jenderal Indonesia belum pernah mengalami pertempuran langsung melawan musuh yang seimbang. Ini bukan aib apabila diakui secara jujur. Yang menjadi persoalan adalah ketika kita bersikap seolah mengetahui segalanya.
Ketiga, struktur organisasi TNI perlu dievaluasi kembali. Jumlah perwira tinggi relatif besar dibandingkan total personel secara keseluruhan. Ini bukan rahasia. Setiap bintang di pundak semestinya mencerminkan beban tanggung jawab yang sepadan, bukan sekadar beban anggaran.
Konflik Iran-Amerika Serikat menunjukkan bahwa organisasi militer yang lebih ramping, gesit, dan loyal seperti IRGC di Iran kerap lebih efektif dalam situasi krisis dibandingkan birokrasi militer yang kaku dan gemuk.
Jika TNI tidak segera melakukan pembenahan struktural dan kultural, kita berisiko menjadi penonton abadi dalam panggung militer dunia, padahal anggaran pertahanan dalam APBN setiap tahun tidaklah kecil.
Empat Langkah yang Perlu Segera Dilakukan
Pertama, pemerintah perlu bersikap jujur kepada publik. Sampaikan secara terbuka bahwa krisis Timur Tengah akan berdampak pada harga energi dan stabilitas ekonomi domestik. Jangan menutupinya dengan jargon “kita siap”.
Kedua, aktifkan diplomasi tingkat tinggi ke Iran dan Amerika Serikat. Indonesia memiliki modal diplomatik yang tidak dimiliki banyak negara yaitu hubungan baik dengan kedua pihak. Modal ini harus dimanfaatkan secara optimal.
Ketiga, siapkan cadangan energi strategis. Penuhi depot-depot minyak dan LPG. Bila perlu, hentikan sementara ekspor energi demi kepentingan dalam negeri.
Keempat, bertindak sekarang. Jangan menunggu eskalasi lebih lanjut. Dalam situasi krisis, setiap detik keterlambatan adalah kerugian yang tidak dapat dipulihkan.
Perang antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel memang bukan perang kita. Namun dampaknya adalah tanggung jawab kita bersama. Ultimatum 24 jam Trump besar kemungkinan berakhir dengan kesepakatan di balik layar yang menyelamatkan muka semua pihak. Meski demikian, luka ekonomi akan tetap terasa dalam hitungan bulan, bahkan tahun.
Harga minyak tidak akan kembali ke kisaran USD 70 per barel dalam waktu dekat. Dunia tengah memasuki era baru yaitu era energi mahal, era ketidakpastian permanen, serta era ketika perang ekonomi terbukti cukup ampuh untuk melumpuhkan sebuah negara tanpa harus menembakkan satu rudal pun.
Pertanyaan besarnya bagi Indonesia sekarang adalah, apakah kita akan terus menjadi korban yang pasif, atau mulai belajar menjadi pemain yang aktif?
Kalisari, 7 April 2026
MAYJEN TNI (PURN) FULAD
Penasihat Militer RI untuk PBB 2017-2019
