JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Ketua Umum Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia), Agung Nugroho, menyampaikan peringatan terbuka kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar lebih cermat dan berhati-hati dalam menyikapi rencana pelaksanaan uji coba vaksin Tuberkulosis (TBC) dari Bill & Melinda Gates Foundation di Indonesia.
“Kita bukan negara yang kekurangan kapasitas riset dan produksi vaksin. PT Bio Farma sebagai produsen vaksin terbesar di Asia Tenggara telah menunjukkan kemampuan luar biasa, termasuk dalam penanganan pandemi COVID-19. Maka sangat wajar bila publik bertanya: mengapa kita perlu menerima uji coba dari luar negeri yang belum jelas keamanannya?” ujar Agung dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (8/5/2025)
Menurut Agung, setiap kebijakan uji coba medis harus mengedepankan prinsip kehati-hatian, terutama jika menyangkut intervensi biologis berskala besar seperti vaksinasi. Ia menekankan bahwa vaksin yang masih dalam tahap uji klinis belum memiliki jaminan penuh terhadap efek jangka panjang.
“Dalam konteks penyakit sekompleks TBC, risiko reaksi imunologis dan efek samping sistemik tidak bisa dianggap sepele. Sejarah telah mengajarkan kita bahwa beberapa efek baru muncul setelah bertahun-tahun. Maka, kebijakan ini harus ditimbang secara matang dengan perspektif ilmiah dan etis,” jelasnya.
Agung juga menyinggung bagaimana negara-negara berkembang kerap menjadi lokasi uji coba karena dianggap memiliki hambatan regulasi yang lebih ringan. Namun, ia mempertanyakan apakah Indonesia akan benar-benar memperoleh manfaat jangka panjang dari uji coba ini.
“Jangan sampai Indonesia sekadar menjadi lokasi eksperimen, tetapi tidak mendapatkan akses prioritas terhadap hasilnya. Kita perlu memastikan bahwa ada keadilan dan transparansi dalam seluruh proses kerja sama ini,” tambah Agung.
Agung juga mengajak pemerintah untuk memprioritaskan penguatan industri kesehatan nasional, khususnya dalam produksi vaksin. Menurutnya, pengalaman Bio Farma selama pandemi adalah bukti bahwa Indonesia memiliki fondasi kuat untuk berdikari di sektor ini.
“Vaksin buatan dalam negeri tidak hanya lebih terjangkau, tetapi juga lebih sesuai dengan kebutuhan populasi lokal. Pemerintah sebaiknya menjadikan ini momentum untuk memperkuat kapasitas nasional, bukan bergantung pada pihak luar,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Agung menekankan bahwa kebijakan kesehatan harus selalu berpijak pada prinsip kedaulatan dan kepentingan rakyat. Ia berharap pemerintah bersikap tegas dan tidak mudah tergiur oleh program internasional yang belum tentu menguntungkan Indonesia secara menyeluruh.
“Setiap langkah dalam dunia kesehatan harus mengutamakan keselamatan rakyat, kemandirian nasional, dan keadilan global. Kita berharap pemerintah bersikap bijak dan visioner,” tutupnya. (*)
Editor: Abdel Rafi
