JAKARTA – Ketimpangan itu bentuk ketidakadilan. Namun, ketimpangan yang paling tidak manusiawi dan sangat parah levelnya adalah ketimpangan peluang hidup dan kesehatan di sebuah negara. Sebuah kondisi dimana seseorang lebih kecil peluang hidupnya dibandingkan manusia lainnya. Orang yang sudah sampai tahap makrifat kesehatan itu harta paling berharga bukan yang materi atau yang lain. Karena sehatlah kita bisa beribadah khusuk dan tunduk pada Sang Khalik,” ucap Fahd El-Fouz A Rafiq pada media ini, Senin (27/3/2023).
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Barisan Pemuda Nusantara (Ketum DPP BAPERA) itu mengatakan bahwa berbicara mengenai persoalan ketimpangan kesehatan sudah banyak dibahas di berbagai kampus guna menemukan solusi terbaiknya.
“Tapi saya kira perlu disuarakan kembali karena sampai sekarang masih berada pada posisi tidak setara sehingga harus diperjuangkan,” tandasnya.
Fahd merasa bagaimana seseorang bisa hidup di sebuah negara yang kualitas kesehatan dan kesejahteraannya rendah.
“Jika angka kematian bayi tinggi dan usia hidup yang rendah, ini kesenjangan yang luar biasa. Ketimpangan kesehatan menjadi penyebab peluang hidup seseorang berbeda dari manusia lainnya bahkan jika sudah seperti ini kita tidak dapat memiliki SDM yang unggul bahkan cenderung tertinggal,” katanya.
Mantan Ketum PP AMPG tersebut memaparkan bahwa menurut data 2022, usia harapan hidup manusia Indonesia mencapai 71,85 tahun. Angka tersebut dinilainya meningkat jauh dari tahun 1945 yang harapan hidupnya hanya sampai 40 tahun. Namun, menurutnya jika dibandingkan dengan negara lain seperti Korea Selatan (83,85), Malaysia (75,94) dan Singapura (83,93) artinya harapan hidup Indonesia masih tertinggal cukup jauh.
“Ya benar kita negara besar sehingga mengurus rakyatnya tidak semudah dibanding negara ASEAN lain,” ujarnya.
Fahd A Rafiq menyebutkan bahwa negara dengan harapan hidup terpanjang seperti Jepang, Swiss, Singapura, Finlandia. Sementara itu, negara dengan usia harapan hidup terpendek justru mengarah pada negara miskin yang dilanda konflik dan perang saudara seperti Sudan Selatan, Nigeria, Chad, Somalia dan Lesotho.
“Bila disimpulkan bahwa penanganan ketimpangan peluang hidup sangat terkait dengan pemenuhan hak dasar masyarakat dan pengurangan ketimpangan ekonomi. Sehingga ketika kekurangan kesehatan ditambah kekurangan ekonomi maka artinya SDM tertinggal,” tukasnya.
Padahal menurut Fahd, konstitusi kita UUD 1945 mengatakan bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Faktor sosial yang berpengaruh dalam kesehatan, lanjut Fahd, disebut social determinants of health dimana kondisi sosial yang mempengaruhi kesempatan seseorang untuk memperoleh kesehatan adalah Health Equity karena terkait nilai kesetaraan dan keadilan.
“Kesehatan merupakan sumber daya yang penting dan bernilai untuk perkembangan manusia yang membantu manusia untuk meraih potensi mereka dan berkontribusi secara positif untuk masyarakat,” katanya lagi.
Karena itu, menjelang tahun 2024, mantan Ketum Gema Ormas MKGR ini mengatakan bahwa kita membutuhkan sense of crisis dan nation interest tetapi faktanya pemegang kebiijakan publik dan politisinya masih tenang-tenang saja.
“Kampanye mau jadi sesuatu. Sebelum itu semua harus ada konsep, mau dibawa kemana Indonesia ke depan. Maka dari itu kesehatan adalah pondasi dasar. Karena itu, majunya sebuah bangsa dan negara harus dibarengi dengan kekuatan ekonomi yang dieksekusi ke dalam kebijakan-kebijakan politik untuk kebaikan bersama sehingga masalah kesehatan yang terus menghantui kita dapat teratasi dengan konsep tersebut,” pungkas Ketua Bidang Ormas DPP Partai Golkar tersebut.
(asw/bus/bti)
