NEW YORK – Pernyataan Benny Wenda, salah satu pimpinan kelompok separatis Papua Merdeka, bahwa dirinya telah menyampaikan petisi kepada Ketua Komite Khusus Dekolonisasi PBB (C-24) sebagaimana dimuat di surat kabar ternama The Gurdian edisi Rabu (27/9/2017) dibantah langsung oleh Rafael Ramirez selaku Ketua.
“Sebagai Ketua, saya maupun Sekretariat Komite, tidak pernah menerima, secara formal maupun informal, petisi atau siapapun mengenai Papua seperti yang diberitakan dalam koran Guardian,” ujar Rafael Ramirez, Kamis (28/9/2017) pagi waktu New York.
Ramirez menegaskan bahwa dirinya, selaku Ketua Komite Dekolonisasi, tidak mungkin berhubungan dengan pihak-pihak di luar agenda C-24. Duta Besar Venezuela dan Duta Tetap Venezuela untuk PBB tersebut menyampaikan kegusarannya dengan adanya individu maupun pihak-pihak yang memanipulasi namanya untuk propaganda.
Dalam artikelnya, The Gurdian menyebutkan bahwa Benny Wenda telah menyampaikan petisi yang meminta dilakukannya referendum untuk Papua kepada Komite Dekolonisasi PBB.
Lebih lanjut, Ramirez menegaskan bahwa dirinya sangat menghormati integritas dan kedaulatan wilayah semua anggota.
Ramirez memaparkan bahwa mandat dari Komite Dekolonisasi terbatas kepada 17 Non–Self–Governing Territories. Lebih lanjut ditegaskan fakta bahwa Papua tidak termasuk dalam 17 teritori tersebut.
“Sebagai sesama anggota Gerakan Non Blok, kita selalu menjunjung tinggi prinsip utama GNB yang menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah negara anggota,” imbuhnya.
Dijelaskan pula bahwa Venezuela tidak akan pernah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia.
Pernyataan Ramirez ini tentu kembali menunjukan bahwa kelompok separatis dan Benny Wenda terus menyebarkan hoax dan kebohongan kepada publik.
Menurut Duta Besar RI untuk PBB, Dian Triansyah Djani, kegiatan bohong seperti itu sangat sering dilakukan khususnya apabila ada pertemuan besar dan terdapat pejabat tinggi PBB yang hadir oleh aktivis gerakan separatis Papua Merdeka.
“Tahun lalu Benny Wenda pernah menyebutkan bahwa telah menyerahkan dokumen mengenai Papua kepada Sekjen PBB, namun setelah dikonfirmasi ke kantor Sekjen PBB ternyata bohong,” tegas Djani.
