Berita Terpercaya Tajam Terkini

Kerap Digusur Aparat, APKLI Adakan Konsolidasi PKL se-Indonesia

0
Ketua Umum DPP APKLI, dr.Ali Mahsun,M.Biomed dan Direktur Utama Gelora Bung Karno, Winarto berpose bersama seusai pertemuan dengan perwakilan PKL Kawasan GBK guna menata PKL secara lebih profesional dan unggul pada 2 Maret 2016 lalu. APKLI kini kian gencar melakukan konsolidasi guna menata PKL lebih baik dan mampu bersaing khususnya di era MEA yang tengah berlangsung saat ini. (Foto: arsip APKLI)
Ketua Umum DPP APKLI, dr.Ali Mahsun,M.Biomed dan Direktur Utama Gelora Bung Karno, Winarto dan jajaran aparat keamanan terkait berpose bersama seusai pertemuan dengan perwakilan PKL Kawasan GBK guna menata PKL secara lebih profesional dan unggul pada 2 Maret 2016 lalu. APKLI kini kian gencar melakukan konsolidasi guna menata PKL lebih baik dan mampu bersaing khususnya di era MEA yang tengah berlangsung saat ini. (Foto: arsip APKLI)

 

JAKARTA – Makin maraknya keberadaan ritel modern hingga ke pelosok Indonesia membuat banyak pedagang kaki lima (PKL) secara tak langsung tergusur dengan sendiri. Hal tersebut disinyalir dampak kebijakan pemerintah yang memperlonggar ijin ritel modern. Bahkan di beberapa daerah nasib PKL kian tak jelas akibat adanya penggusuran dari aparat setempat dengan dalih keindahan kota atau penertiban. Karena itu para PKL se-Indonesia dimotori Asosiasi PKL Indonesia (APKLI) akan melakukan “perlawanan” karena dianggap masifnya kemunculann ritel modern adalah bentuk ketidakadilan dan penggerusan ekonomi rakyat kecil. Demikian disampaikan oleh Ketua Umum DPP APKLI, dr. Ali Mahsun, M.Biomed kepada redaksi dalam keterangan persnya, Rabu (10/8/2016).

“Penggusuran PKL dan masifikasi eksistensi ritel modern bagi kami merupakan bentuk pemerintah pro kapitalis besar dan asing. Untuk itu, APKLI akan melakukan percepatan gerilya PKL dengan menggelar apel akbar PKL di 34 provinsi di Indonesia,” ujar Ali Mahsun.

Bentuk “perlawana” yang dimaksud kalangan PKL menurut Ali Mahsun adalah masifikasi percepatan penataan dan pemberdayaan PKL kawasan ekonomi strategis di seluruh Indonesia. Sekaligus PKL meminta pemberian kesempatan yang sama sebagaimana pemerintah mengistimewakan kalangan peritel modern dalam penataan PKL. memiliki kesempatan yang sama. Apalagi menurut Ali Mahsun sudah ada aturan setingkat Perpres RI Nomor 125 tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL tetapi pelaksanaannya di lapangan masih jauh dari ideal.

“Upaya mendesak pemerintah daerah agar menerapkan Perpres tentang penataan PKL kawasan ekonomi strategis iutlah maka kami dari APKLI akan mengadakan Apel Akbar PKL dan akan dimulai di Surabaya pada tanggal 20 Agustus 2016. Ini juga bukti jika PKL makin bersatu dan solid, sehingga bisa memperjuangkan nasibnya bersama-sama demi kesejahteraan mereka walau sampai saat ini masih kerap digusur”, pungkas Ali Mahsun yang juga Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI periode 1995 – 1998 ini.

(bm/bti)

Leave A Reply

Your email address will not be published.