Bagi Presiden ketujuh Joko Widodo, adalah sangat beresiko dianggap publik bukan satrio piningit atau satrio pinandhito. Sesuai urutan kepresidenan, Satrio Kinunjoro Murwo Kuncoro adalah Soekarno sangat bisa dibuktikan dengan data sejarah. Apalagi fakta bukan kebetulan, Satrio Piningit Hamongtuwuh yang merupakan Presiden kelima adalah puterinya, yakni Megawati.
Sejarah yang ditulis Ronggowarsito adalah sangat terukur.Hal ini juga menguatkan fakta tentang Satrio Jinumput Sumela Atur yang merupakan Presiden Habibie. Tidak perlu pula berpolemik tentang Orde Baru karena Satrio Mukti Wibowo kesandung kesampar menunjukkan rehabilitasi nama baik, yang berlaku bagi semua titisan Jawa. Hadirnya koalisi SBY dengan Jokowi juga menunjukkan bahwa tidak ksatria, ketika gelar Satrio Boyong Pambukaning Gapura bukan menjadi milik Cikeas.
Sekali lagi, mengemukakan eksistensi tujuh Satrio adalah akurat dengan Gus Dur diakui sebagai Satrio Lelono Topo Ngrame. Dinasti politik bukan alasan ilmiah untuk mengabaikan sila keempat Pancasila, yakni musyawarah dalam rangka konsolidasi ke arah Indonesia Maju. Indonesia siap membuka lembaran baru dengan Presiden Jokowi dianugerahi gelar Satrio Pinandhito.
Lalu mengapa keraton-keraton tidak berinisiatif menganugerahkan gelar bagi Jokowi yang sudah yatim piatu? Lagi pula, Keraton Jogja terancam selesai jika puteri perempuan dipaksakan. Keraton bisa dicecar dan jejak intervensi Keraton terhadap demokrasi bisa dicurigai. Sultan ground bisa jatuh ke tangan rakyat Jogja, secara simbolik dinasti berakhir bisa populis.
ZIYAD FALAHI
Peneliti DPR
