JAKARTA – Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S. Pane memaparkan bahwa kasus dugaan korupsi di balik pembelian lahan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras menjadi uji coba dan pertaruhan bagi lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru. Dijelaskan Neta, dari proses penanganan kasus RS Sumber Waras ini bisa terlihat, apakah pimpinan baru KPK itu memang berniat untuk memberantas korupsi di negeri ini atau tidak.
“IPW prihatin melihat opini yang berkembang di masyarakat setelah Komisi III DPR memilih pimpinan baru KPK, yakni bermunculannya opini minor dan rasa pesimis terhadap komposisi baru KPK ini. Untuk menjawab opini minor tsb, IPW berharap, begitu dilantik para pimpinan baru KPK itu ‘harus langsung ngebut’!” tegas Neta dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (18/12).
Menurut Neta, setidaknya dalam satu bulan pertama, pimpinan baru KPK harus sudah bisa menunjukkan kepada publik, ada satu kasus korupsi besar yang diusut. Dengan demikian akan muncul kepercayaan dari masyarakat bahwa sebagai orang baru mereka benar-benar komit hendak memberantas korupsi di negeri ini.
Salah satu kasus dugaan korupsi besar yang ada di depan mata KPK saat ini adalah kasus RS Sumber Waras. Hasil audit kasus RS Sumber Waras sudah diserahkan BPK ke KPK pada pekan pertama Desember atau beberapa hari sebelum pimpinan baru KPK dipilih Komisi III DPR RI.
“Artinya, begitu kelima pimpinan baru masuk ke kantornya di KPK, kasus RS Sumber Waras sudah di depan mata mereka. Sehingga mereka tidak perlu repot-repot lagi untuk mencari cari kasus korupsi untuk menunjukkan kinerjanya kepada publik,” tambah Neta.
Meski banyak suara minor yang berkembang terhadap komposisi baru pimpinan KPK ini, IPW tetap berharap pimpinan baru KPK dapat segera bekerja serius. “Mereka harus mampu segera membuktikan bahwa mereka tidak seminor yang diduga banyak pihak. Bagaimana pun pemberantasan korupsi dan strategi pencegahan harus dilakukan KPK secara seimbang,” tuturnya.
Pihak IPW tetap berharap pemberantasan korupsi dengan operasi tangkap tangan (OTT) harus tetap dilakukan secara agresif agar kepercayaan publik tetap terbangun. Sementara strategi pencegahan adalah program jangka panjang yang harus dilakukan KPK untuk memberantas korupsi di negeri ini.
Sementara itu, program-program jangka pendek dalam pemberantasan korupsi diharapkan tetap menjadi prioritas. Sebab dari sini ada dua hal yang bisa diraih, yakni terbangunnya kepercayaan masyarakat dan adanya efek jera. Banyaknya pengaduan masyarakat dan sudah masuknya hasil audit BPK terhadap dugaan korupsi juga akan cukup membantu pimpinan baru KPK dalam bergerak cepat membuktikan kinerjanya ke publik.
“Salah satunya adalah segera memproses hasil audit BPK dalam kasus dugaan korupsi RS Sumber Waras,” pungkasnya.
(bti)
