JAKARTA – Dinamika pemilu 2024 makin memanas, dimulai sejak Nasdem mencalonkan Anies Baswedan sebagai capres 2024, Nasdem menjadi target operasi kekuasaan untuk menjegal Anies Baswedan agar tidak ikut dalam kontestasi pilpres 2024.
Puncaknya adalah mentersangkakan Menkominfo, Jhoni G Plate yang notebene sekjend partai Nasdem sebagai tersangka dugaan kasus proyek BTS.
Meski pemerintah berkali-kali membantah bahwa mentersangkakan Jhonny G. Plate sebagai tersangka dugaan korupsi dalam proyek BTS sebesar 8,32 T bukan intervensi politik kekuasan terhadap Kejaksaan Agung. Namun, publik justru melihat sebaliknya yaitu politik penggal yang sedang dijalankan oleh penguasa terhadap partai Nasdem.
Hal ini diungkapkan oleh Agung Nugroho, Direktur Litbang Institut Jakarta hari ini, Jumat (19/5/2023) di Jakarta Selatan.
“Apalagi proyek BTS ini sejak awal memang memicu kontroversi, dimana sejak proses tender dalam proyek BTS tersebut” ujar Agung Nugroho yang juga aktivis 98 dari kampus IISIP Jakarta.
Menurut Agung dalam proses lelang, patut diduga manipulatif mulai sejak perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.
“Dalam perencanaan proyek BTS, konsultan tidak benar dalam melakukan perencanaan. Dimana harganya lebih mahal dari harga pasar, belum lagi tendernya diduga diarahkan kepada perusahaan tertentu dan dimonopoli sehingga penawaran harganya tinggi karena tidak ada kompetisinya dalam lelang” ungkap Agung.
Agung menambahkan, dalam pelaksanaannya pun dilaksanakan semau-maunya karena merasa dibawah perlindungan kekuasaan.
“Sehingga diduga fiktif, terlambat, bahkan diduga kuat dikerjakan di tahun yang sudah jatuh tempo dan tidak lagi bisa dilakukan pembayaran” tambah Agung.
Agung menilai, bahwa kasus dugaan korupsi proyek BTS ini tidak berdiri sendiri, artinya memungkinkan keterlibatan elit politik lain dalam aliran uang dalam proyek tersebut.
“Kemungkinan keterlibatan elit politik lainnya selain Jhonny G. Plate terutama aliran uang dalam pembayaran suplayer barang-barang yang harganya mahal” ungkap Agung.
Agung menambahkan, sehingga tepat ketika Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang mengatakan kasus dugaan korupsi proyek BTS ini untuk dibongkar semuanya.
“Karena diduga kuat ada keterlibatan parpol lain dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS ini, dan Jokowi harus bisa membongkar semua aliran uang yang didapat dari proyek ini untuk membuktikan bahwa dia tidak sedang melakukan politik penggal terhadap partai Nasdem” tutup Agung.
(bm/bus/bti)
