OUAGADOUGOU, CAKRAWARTA.com – Pernyataan Presiden Burkina Faso Ibrahim Traoré bahwa negaranya membutuhkan lebih banyak ahli teknologi daripada ulama syariah memicu perbincangan luas di media sosial. Ucapan itu disampaikan dalam pidatonya di hadapan para perwakilan wilayah Yagha di Ouagadougou, pada Kamis (16/7/2026), saat memaparkan arah kebijakan pemerintah di bidang kebebasan beragama dan reformasi pendidikan.
Traoré menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan menerapkan hukum syariah maupun memaksakan agama tertentu kepada masyarakat. Menurut dia, kebebasan setiap warga negara untuk memeluk dan menjalankan agama merupakan prinsip yang akan tetap dijaga oleh negara.
“Saya seorang Muslim, tetapi setiap orang di Burkina Faso berhak menjalankan agamanya masing-masing. Tidak akan pernah ada hukum syariah di negara ini,” ujar Traoré.
Selain menyoroti pentingnya kebebasan beragama, Traoré mengkritik orientasi pendidikan yang dinilainya belum mampu menjawab kebutuhan pembangunan nasional. Ia menilai masih banyak generasi muda yang memilih bidang studi yang tidak selaras dengan kebutuhan negara dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Karena itu, pemerintah akan mengarahkan sistem pendidikan agar lebih berfokus pada bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM). Menurut Traoré, Burkina Faso membutuhkan lebih banyak tenaga terampil di bidang teknologi, rekayasa, dan sains untuk mempercepat pembangunan nasional.
“Kami membutuhkan orang-orang yang memiliki keterampilan teknologi untuk membangun negara ini, bukan ahli syariah,” kata Traoré.
Pernyataan tersebut segera menyebar luas di berbagai platform media sosial dan memicu beragam tanggapan. Sebagian warganet menilai pidato Traoré sebagai penegasan bahwa pembangunan ekonomi dan kemandirian bangsa memerlukan investasi besar pada pendidikan sains dan teknologi. Namun, tidak sedikit pula yang menilai ucapannya berpotensi memicu perdebatan mengenai hubungan antara pendidikan agama dan kebutuhan pembangunan modern.
Pidato itu juga memperlihatkan arah kebijakan pemerintahan Traoré yang menempatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai salah satu prioritas pembangunan sumber daya manusia. Di tengah tantangan keamanan, ekonomi, dan pembangunan yang masih dihadapi Burkina Faso, pemerintah berupaya meningkatkan kapasitas nasional melalui pengembangan tenaga kerja yang memiliki kompetensi di bidang teknologi dan inovasi.
Pernyataan Traoré pun menjadi sorotan internasional karena tidak hanya menegaskan komitmen pemerintah terhadap kebebasan beragama, tetapi juga mencerminkan pilihan strategi pembangunan yang menempatkan pendidikan berbasis sains dan teknologi sebagai fondasi utama bagi masa depan Burkina Faso.(*)
Kontributor: Tommy
Editor: Abdel Rafi
