Tuesday, February 7, 2023
HomeEkonomikaJika Benar Presiden Jokowi Peduli Petani, APT2PHI: Jangan Impor!

Jika Benar Presiden Jokowi Peduli Petani, APT2PHI: Jangan Impor!

Pemerintah Diminta Lakukan Kebijakan Rafaksi Harga

Ketua Umum APT2PHI Rahman Sabon Nama (kanan, berbaju putih) bersama Ketua APT2PHI Jawa Timur Letjen TNI (Purn.) Dr. Umar Abdul Azis (tengah) dan jajaran pengurus lainnya saat berkumpul dan membincangkan mengenai kisruh rencana impor beras oleh Pemerintah di sebuah lokasi di Malang, Jawa Timur, Selasa (29/11/2022). (foto: cakrawarta)

MALANG – Kontroversi perang pernyataan kabinet pemerintahan Joko Widodo antara Kabulog Budi Waseso dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo ihwal rencana impor beras untuk mengisi defisit stok cadangan nasional Tahun Anggaran 2023-2024 mendesak Ketua Umum Asosiasi Pedagang dan Tani Tanaman Pangan dan Holtikultura Indonesia (APT2PHI) angkat bicara.

Dari Malang Jawa Timur, Rabu (30/11/2022), Rahman menilai pernyataan kedua pejabat pembantu presiden di bidang pangan dan pertanian itu tergolong konyol, absurd, tidak mengerti Tupoksi pun kewenangannya masing-masing.

Impor beras, ungkap Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) ini, hanya bisa dilakukan atas rekomendasi tertulis dari Menteri Pertanian. “So, kenapa keduanya (Kabulog dan Mentan) jadi gaduh?!” ujar Rahman.

Dia mengatakan produksi padi di musim panen gaduh (MPG) tahun 2022 cukup bagus dan mencukupi kebutuhan nasional. Jadi aneh kenapa keduanya saling gaduh perang pernyataan terkait impor beras.

Oleh karena itu pentolan masalah pangan ini meminta agar Presiden Joko Widodo segera menertibkan kedua pejabat itu, lantaran atas pernyataannya telah direspon negatif pasar dalam negeri dan Internasional.

Buntutnya, ujar Rahman, inflasi melonjak dan harga beras di pasar grosis PIC (Pasar Induk Cipinang Jakarta) langsung naik tajam berkisar 43 hingga 47%. Juga berdampak harga beras di Bangkok, Vietnam, Myanmar, Pakistan dan India ikutan melonjak.

Menurut Rahman dari hasil kunjungan berkalanya di sentra produksi padi Pulau Jawa yaitu Malang, Kediri, Madiun dan Ngawi di wilayah Jatim hasilnya bagus. Demikian juga Sragen, Pemalang, Boyolali Wilayah Jateng dan Yogyakarta, termasuk di Jabar yaitu Cirebon/Kuningan, Subang, Indramayu dan Kerawang di Musim Panen Gaduh (MPG,) November -Desember 2022 ini hasilnya cukup bagus.

Analisis Rahman, porsi panen MPG mencapai 30% dari luas rata2 areal tanam 12,3 juta hektar lahan produksi panen nasional.

Oleh karena itu, Rahman meminta pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo harus komit untuk tidak melakukan kebijakan impor bila pemerintah serius punya komitmen melindungi petani dalam negeri.

Rahman menyebut, kebutuhan cadangan stok nasional cukup dipasok dari hasil produksi petani dalam negeri. APT2PHI yang selama ini menjadi mitra pemerintah, yakni Bulog, siap membantu lewat Satgas APT2PHI untuk melakukan pengadaan agar defisit stok yang dikeluhkan Kabulog dapat ditangani segera.

Alumnus Lemhanas RI ini menandaskan agar Presiden Joko Widodo jangan dijerumuskan oleh pejabat di bidang pertanian dan pangan, karena kebijakan impor beras di tengah berlimpahnya produksi petani, sama halnya pemerintah memberi subsidi untuk petani luar negeri dan justru memiskinkan petani padi dalam negeri.

Rahman menjelaskan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Broto (PDB) perlu diupayakan harga riil untuk gabah kering panen dan gabah kering giling serta beras medium agar harga dasar GKP Rp 4500/kg dan GKG Rp.5.300/kg dinaikkan sekitar 6-10%. Dengan asumsi, tingkat pertumbuhan PDB, inflasi dalam skenario analisa sebagai usulan untuk dikaji lebih lanjut oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartato.

Pemerintah Diminta Lakukan Kebijakan Rafaksi Harga

Solusi yang ditawarkan APT2PHI, bahwa agar terjaminnya ketahanan cadangan stok nasional, maka Presiden Jokowi perintahkan Menko Perekonomian melakukan Kebijakan Rafaksi Harga. Artinya, pemerintah membeli gabah petani dengan kondisi apa adanya dan kualitas kekeringannya diperbaiki pemerintah cq Bulog. Stok ideal untuk penyangga stok nasional Bulog harus memiliki 2 juta hingga 2,5 juta ton beras untuk pengamanan stok nasional.

Usulan itu, kata Rahman, dengan asumsi analisa tingkat pertumbuhan PDB, Inflasi dalam skenario analisa sebagai usulan untuk dikaji lebih lanjut oleh pemerintah dalam hal ini Menko Perekonomian, Mendag, Mentan, BPS dan Kabulog.

Untuk menghemat devisa negara di tengah membengkaknya hutang luar negeri serta meningkatnya defisit APBN, Rahman menganjurkan, sebaiknya pemerintah tidak perlu melakukan impor beras.

Rahman berargumen, karena di samping pertimbangan terbatasnya anggaran pemerintah, juga lantaran harga beras dipasar internasional Bangkok, Vietnam, Pakistan, India dan Myanmar sekarang sedang mahal, rata2 untuk beras medium broken 25 % harga terendah FOB USD 860/MT.

Dengan nilai tukar rupiah Rp.15.700 per $USD (Per 29 November 2022), menurut Rahman, maka harga beras FOB Rp.13.502/kg ditambah ongkos angkut CIF dan biaya handling cost/marketing dan biaya gudang 12,5 %, sehingga harga border hingga di pasar Induk Cipinang mencapai Rp.15.235/kg.

“Artinya pemerintah memberi subsidi untuk petani luar negeri Rp.7.435/kg. Padahal harga beras dalam negeri dengan kualitas yang sama jauh lebih murah dibanding dengan beras impor Rp.15.235/kg,” terang Rahman

Oleh karena itu dia meminta perlu dilakukan pengkajian kemungkinan kebijakan subsidi pembelian lewat Rafaksi Harga gabah dengan kenaikan 6-10%. Hal ini dilakukan agar dana untuk impor beras digunakan untuk membeli beras lokal.

“Sebab dalam upaya peningkatan produksi harus ada perbandingan domestik produk cost dan border price agar tingkat harga beras impor dan lokal seimbang untuk merangsang petani berproduksi,” jelas pria yang beberapa kali reshuffle, gagal digadang menjadi Menteri Pangan dan Kabulog periode pertama pasangan Jokowi-Jusuf Kalla.

Mengakhiri keterangannya, Rahman mengingatkan pemerintahan, utamanya Pesiden Joko Widodo, bahwa harga beras secara politis sangat penting sebagai salah satu indikator situasi perekonomian negara. Hal ini merujuk pada peran beras sebagai komoditas utama perhitungan naik turunnya inflasi.

(bus/bti)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular