SURABAYA, CAKRAWARTA.com – Menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama, aktivis muda NU asal Situbondo Jawa Timur, HRM Khallilur R Abdullah Sahlawiy atau yang akrab disapa Gus Lilur, mengingatkan bahaya praktik politik uang yang dinilainya dapat mengancam masa depan organisasi.
Menurut dia, Muktamar sebagai forum tertinggi NU tidak hanya menentukan kepemimpinan, tetapi juga arah dan wajah organisasi ke depan. Karena itu, integritas proses menjadi hal yang tidak bisa ditawar.
“Sejak awal harus ditegaskan bahwa politik uang itu haram. NU tidak boleh dibangun di atas sesuatu yang haram,” ujar Gus Lilur dalam keterangannya melalui media ini, Senin (6/4/2026).
Pria yang juga merupakan Ketua Umum Netra Bakti Indonesia (NBI) itu menilai, tanpa komitmen tegas terhadap penolakan politik uang, Muktamar berisiko berubah dari ruang musyawarah menjadi arena transaksi kepentingan. Kondisi tersebut, kata dia, tidak hanya merusak etika organisasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan hukum.
Gus Lilur menegaskan, seluruh peserta Muktamar harus memastikan diri tidak terlibat dalam praktik politik uang, baik sebagai penerima maupun bagian dari distribusi. Apalagi jika dana yang beredar berasal dari praktik korupsi.
“Di titik itu, risikonya bukan hanya etik, tetapi juga hukum. NU bisa terseret dalam persoalan serius, termasuk tindak pidana pencucian uang,” katanya.
Ia menambahkan, menerima politik uang sama dengan menggadaikan masa depan organisasi. Oleh karena itu, ia mendorong langkah tegas dari pengurus untuk membersihkan NU dari pihak-pihak yang terindikasi terlibat dalam praktik korupsi.
Menurut dia, belakangan citra NU turut terdampak oleh berbagai isu yang beririsan dengan tata kelola kekuasaan, termasuk polemik kuota haji. Hal itu, terlepas dari proses hukum yang berjalan, telah memengaruhi persepsi publik.
“Dalam organisasi berbasis moral seperti NU, kepercayaan publik adalah modal utama. Pemulihannya harus dilakukan melalui tindakan nyata,” ujarnya.
Selain itu, Gus Lilur juga menyoroti kecenderungan menjadikan NU sebagai kendaraan politik kekuasaan. Ia menilai, banyak pihak berupaya mendekati dan memanfaatkan NU sebagai basis legitimasi politik.
Terkait penunjukan Syaifullah Yusuf sebagai Ketua Organizing Committee (OC) Muktamar, ia mengingatkan pentingnya menjaga batas antara pengabdian dan kepentingan politik. “Ini bukan soal individu, tetapi bagaimana NU menjaga independensinya agar tidak menjadi alat kekuasaan,” katanya.
Ia menegaskan, NU harus kembali pada khitah sebagai organisasi yang didirikan oleh ulama. Karena itu, kepemimpinan ke depan harus diisi oleh figur yang memiliki kedalaman ilmu, kejernihan pandangan, serta integritas moral.
Menurut dia, agenda Konferensi Besar yang dijadwalkan pada 25 April 2026 harus menjadi momentum awal untuk menegaskan komitmen tersebut, sekaligus membuka jalan menuju Muktamar yang bersih dan bermartabat.
“Muktamar ini bukan hanya soal siapa yang terpilih, tetapi nilai apa yang dimenangkan. Jika yang dimenangkan adalah nilai, NU akan tetap menjadi kekuatan moral. Namun jika yang menang kepentingan, NU berisiko kehilangan arah,” ujar Gus Lilur.
Ia pun menegaskan kembali pentingnya sikap tegas dalam menolak praktik yang bertentangan dengan nilai dasar organisasi. “NU harus berani menolak yang haram dan menjadikannya sebagai fondasi bagi masa depan yang bersih dan berintegritas,” tegas Gus Lilur mengakhiri keterangan.(*)
Kontributor: Tommy
Editor: Abdel Rafi
