Thursday, February 22, 2024
HomeInternasionalInilah Hasil Pertemuan Menlu RI Dengan Sejumlah Pejabat Otoritas Myanmar

Inilah Hasil Pertemuan Menlu RI Dengan Sejumlah Pejabat Otoritas Myanmar

Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi saat berdiskusi dengan Aung San Suu Kyi terkait krisis kemanusiaan di Rakhine State, Myanmar pada Senin (4/9/2017).

 

MYANMAR – Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi akhirnya bertemu dengan pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi, Senin (4/9/2017). Pertemuan kedua tokoh dari anggota ASEAN tersebut berlangsung cair walaupun membicarakan tentang isu yang tengah hangat dan menjadi perhatian dunia internasional yakni krisis kemanusiaan di Rakhine State, Myanmar yang tak kunjung usai dan terus naik eskalasinya terutama pasca 2005.

Dalam pertemuan, Retno menyampaikan usulan Indonesia yang disebut Formula 4+1 untuk Rakhine State yakni mengembalikan stabilitas dan keamanan; perlunya untuk menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan; harus ada perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State, tanpa memandang suku dan agama dan yang sangat mendesak tentunya segera dibukanya akses untuk bantuan kemanusiaan.

“Empat elemen pertama  merupakan elemen utama yang harus segera dilakukan agar krisis kemanusiaan dan keamanan tidak semakin memburuk,” papar Retno kepada awak media seusai pertemuan.

Sedangkan ada satu elemen lain dan tak kalah penting yaitu agar rekomendasi Laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State yang dipimpin oleh Kofi Annan dapat segera diimplementasikan.

Satu capaian penting misi diplomasi kemanusiaan Indonesia ini adalah dengan disepakatinya Indonesia dan ASEAN terlibat dalam penyaluran bantuan kemanusiaan di Rakhine State. Mekanisme penyaluran dipimpin oleh Pemerintah Myanmar, namun melibatkan ICRC dan beberapa negara termasuk Indonesia dan ASEAN.

Dalam pemberian bantuan tersebut, Retno menjelaskan bahwa Indonesia selalu menekankan agar bantuan harus sampai kepada semua orang yang memerlukan, tanpa kecuali, tanpa memandang agama dan etnis.

Mengenai implementasi rekomendasi laporan Kofi Annan, Pemerintah Myanmar  membentuk komite implementasi dan   Badan Penasehat untuk mengawasi implementasi rekomendasi.

Dalam kesempatan tersebut, Retno juga menyampaikan kepedulian dan komitmen tinggi LSM Kemanusiaan Indonesia terhadap Myanmar. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, lulusan UGM itu menyampaikan bahwa para LSM Kemanusiaan itu baru saja meluncurkan  Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) yang dideklarasikan pada Kamis (31/8/2017) lalu dan terdiri dari 11 organisasi kemanusiaan, yang memprioritaskan bantuannya pada empat hal yakni pendidikan, kesehatan, Lekonomi dan relief. Komitmen bantuan yang diberikan oleh aliansi tersebut mencapai USD 2 juta.

“Saya mengharapkan agar Pemerintah Myanmar dapat melanjutkan pemberian akses kepada AKIM karena selama ini telah bersama Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan beberapa program,” imbuh Retno.

Selain melakukan pertemuan dengan State Counsellor, Retno juga melakukan pertemuan dengan  3 Menteri Myanmar yaitu menteri pada kantor Presiden, National Security Advisor dan Menteri muda urusan luar negeri. Pertemuan dengan 3 menteri membahas masalah teknis mekanisme bantuan kemanusiaan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Myanmar.

“Misi ke Myanmar paling tidak telah mencapai dua hal, pertama menyampaikan perhatian besar masyarakat Indonesia kepada situasi kemanusiaan di Rakhine State dan adanya komitmen otoritas Myanmar untuk segera atasi krisis kemanusiaan tersebut. Selain itu, Indonesia juga telah mendapat akses dengan diterima dalam mekanisme penyaluran bantuan kemanusiaan yang dipimpin Pemerintah Myanmar dan akan melibatkan ICRC,” tandasnya mengakhiri keterangannya.

(bti)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular