Indonesia kembali menjadi sorotan dalam lanskap industri pertahanan global. Setelah lebih dari satu dekade terlibat dalam proyek jet tempur KF-21 Boramae bersama Korea Selatan, Indonesia kini menunjukkan ketertarikan besar terhadap program pesawat tempur generasi kelima asal Turki, KAAN.
Nota kesepahaman (MoU) yang diteken untuk pembelian 48 unit KAAN senilai US$10 miliar bukan sekadar transaksi besar, melainkan salah satu kontrak pertahanan paling ambisius dalam sejarah Indonesia. Langkah ini memunculkan pertanyaan strategis: apakah Indonesia tengah membuka lembaran baru, atau justru mengabaikan janji lama?
Ketika Jet Tempur Menjadi Diplomasi
KAAN adalah proyek ambisius Turki yang digadang sebagai pesawat tempur generasi kelima. Dilengkapi fitur siluman, radar AESA mutakhir, dan kemampuan supercruise, pesawat ini digerakkan oleh mesin GE F110, mesin yang juga digunakan F-16, sebelum nantinya digantikan oleh mesin produksi dalam negeri Turki pada awal 2030-an. Uji terbang perdana dilakukan pada Februari dan Mei 2024, dengan target produksi massal pada 2028.
Bandingkan dengan KF-21 Boramae, proyek kolaboratif antara Korea Selatan dan Indonesia yang mulai dikembangkan sejak 2010. Indonesia semula menjanjikan kontribusi 20%, namun hingga 2024, realisasinya masih parsial. Jet tempur ini tergolong generasi 4.5, tetapi telah menembus lebih dari 1.000 jam uji terbang dan memasuki tahap produksi awal. Dalam hal kematangan teknologi, KF-21 lebih konkret, KAAN masih berjarak dari kesiapan operasional.
Namun dalam kerja sama militer, teknologi hanya satu bagian dari keseluruhan mosaik. Yang tak kalah penting adalah komitmen jangka panjang dan konsistensi sebagai mitra. Indonesia sempat mengirim lebih dari 100 insinyur ke pabrik KAI di Korea Selatan, terlibat langsung dalam desain aerodinamika, integrasi avionik, dan pengujian perangkat lunak. Sayangnya, rangkaian penundaan pembayaran dan isu tuduhan pencurian data oleh salah satu insinyur Indonesia menimbulkan ketegangan diplomatik.
Pada 2025, kedua pihak akhirnya menyepakati pengurangan porsi kontribusi Indonesia menjadi 7,4% demi keberlanjutan proyek. Namun belum reda persoalan ini, Indonesia justru melangkah cepat menandatangani MoU besar dengan Turki untuk KAAN.
Kontras ini menunjukkan bahwa Indonesia tampak lebih sigap membuat komitmen baru, dibanding menuntaskan komitmen yang telah disepakati.
Antara Komitmen dan Kredibilitas
Pertanyaannya kini tak lagi semata perbandingan teknis antara dua jet tempur. Isunya lebih mendasar, ke mana arah strategi pertahanan Indonesia?
Jika Indonesia serius membangun kemandirian industri pertahanan, maka kontinuitas kerja sama adalah prasyarat mutlak. Mobilitas antar proyek yang terlalu cepat, tanpa penyelesaian yang memadai, berisiko menjadikan Indonesia dipersepsi bukan sebagai mitra strategis, tetapi pembeli oportunistik.
Implikasinya tak kecil. Korea Selatan, misalnya, bisa saja meninjau ulang hubungan teknologi yang telah dijalin selama belasan tahun, bukan karena perbedaan teknis, melainkan menurunnya kepercayaan. Negara-negara lain pun tentu akan berhitung ulang sebelum menggandeng Indonesia dalam proyek bersama bernilai besar.
Citra Indonesia di mata komunitas pertahanan internasional sedang dipertaruhkan. Dalam dunia kerja sama militer, kredibilitas adalah mata uang utama.
Menimbang Kapasitas Nasional
Tidak ada larangan bagi Indonesia untuk menjajaki dua proyek sekaligus. Diversifikasi mitra adalah bagian dari strategi luar negeri yang cerdas. Namun pertanyaan krusialnya adalah, apakah kita siap secara fiskal, teknis, dan kelembagaan untuk mengelola dua program pengembangan jet tempur sekaligus?
Perbedaan platform berarti juga perbedaan pelatihan, sistem senjata, logistik, hingga rantai pasok suku cadang. Bila tidak dirancang dengan matang, semangat mengejar KAAN bisa berujung pada pengulangan dari pengalaman KF-21 yang banyak janji tapi minim implementasi.
Apalagi, KAAN baru akan memasuki produksi massal pada 2028-2029, dengan catatan seluruh tahapan berjalan lancar. Di sisi lain, KF-21 telah mendekati titik penyempurnaan dan direncanakan memasuki produksi pada 2026.
Menata Langkah, Memperkuat Tekad
Kebijakan alutsista sejatinya tak bisa hanya dituntun oleh diplomasi dagang, tekanan politik, atau popularitas jangka pendek. Pertahanan negara adalah soal kemampuan nyata, kesinambungan industri, dan pembangunan kapasitas jangka panjang.
Pemerintah perlu menahan diri untuk tidak larut dalam euforia proyek bergengsi tanpa peta jalan yang jelas. KAAN memang prospektif, tetapi komitmen terhadap KF-21 belum sepenuhnya tuntas.
Ini bukan perkara memilih satu dan meninggalkan yang lain, melainkan soal menuntaskan kewajiban sebelum membuka halaman baru. Bila Indonesia ingin mengambil bagian dalam dua proyek sekaligus, maka perencanaan fiskal dan strategi industri harus diperkuat, bukan sekadar di atas kertas, tetapi dalam wujud implementasi nyata.
Kompromi dan Prioritas
Skenario kompromi tetap terbuka dimana Indonesia bisa mempertahankan keterlibatan minimum di KF-21, sembari membangun fondasi teknis dan anggaran untuk KAAN. Namun kompromi ini harus disertai dengan kejujuran politik dan kalkulasi militer yang matang.
Setiap langkah baru harus diawali dari evaluasi menyeluruh terhadap pencapaian sebelumnya. Bila pengalaman KF-21 telah memberikan pelajaran, maka KAAN seharusnya bukan pengulangan, melainkan perbaikan.
Pada akhirnya, reputasi dalam industri pertahanan tak dibentuk dari banyaknya proyek yang disentuh, melainkan dari proyek yang dituntaskan secara konsisten dan profesional.
Dunia akan mencermati, apakah Indonesia hanya negara pembeli dengan ambisi besar, atau mitra sejati yang hadir dengan visi panjang dan integritas tinggi.
MOCHAMMAD ARIF
Research Fellow, Center for National Defense and Security Studies
TOPPP