PARIS, CAKRAWARTA.com – Indonesia menegaskan pentingnya memperkuat ketahanan sistem pendidikan, pendidikan untuk perdamaian, serta tata kelola sains terbuka yang inklusif pada hari kedua Sidang Dewan Eksekutif UNESCO ke-225 di Paris, Selasa (13/10/2026). Dalam sejumlah agenda yang membahas pendidikan dan ilmu pengetahuan, Indonesia mendorong agar kebijakan global UNESCO diterjemahkan menjadi dukungan konkret yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas masing-masing negara anggota.
Indonesia menyampaikan dukungan terhadap Principles of Open Science Monitoring atau kebijakan sains terbuka yang digagas UNESCO. Prinsip tersebut dibangun di atas tiga pilar, yakni relevance and significance, transparency and reproducibility, serta self-assessment and responsible use. Penyusunannya melibatkan konsultasi internasional lebih dari 150 ahli dari 41 negara.
Indonesia menilai prinsip tersebut sejalan dengan penguatan tata kelola riset nasional, termasuk Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, regulasi BRIN mengenai penyimpanan dan pengelolaan data riset, serta arah kebijakan pendidikan tinggi, sains dan teknologi 2025-2029. Perpres Satu Data Indonesia sendiri tetap berlaku dan menyediakan kerangka nasional bagi standar data, metadata dan interoperabilitas.
Namun Indonesia menekankan bahwa keterbukaan bukan berarti seluruh data harus dibuka tanpa batas. Implementasi open science tetap perlu menghormati regulasi nasional, perlindungan data, hak kekayaan intelektual, keamanan penelitian serta perbedaan kapasitas infrastruktur antarnegara.
“Sains terbuka bukan perlombaan menghasilkan sebanyak mungkin data terbuka. Yang lebih penting adalah bagaimana keterbukaan meningkatkan kualitas dan integritas penelitian, memperluas kolaborasi. Ini akan membuat pengetahuan ilmiah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, sistem pemantauannya juga tidak boleh berubah menjadi beban pelaporan baru bagi negara berkembang,” tegas Wakil Delegasi Tetap RI untuk Unesco, IGAK Satrya Wibawa dalam intervensinya.
Ketahanan Sistem pendidikan
Dalam pembahasan perkembangan implementasi SDG 4, Indonesia mendukung keputusan SDG 4 High-Level Steering Committee yang menempatkan ketahanan sistem pendidikan sebagai salah satu fokus agenda 2026-2027, dengan prinsip kesetaraan dan inklusi sebagai landasannya. Isu tersebut menjadi semakin mendesak ketika dunia masih menghadapi kesenjangan besar dalam pemenuhan hak atas pendidikan. UNESCO memperkirakan dunia membutuhkan tambahan sekitar 44 juta guru sekolah dasar dan menengah hingga 2030 untuk mencapai pendidikan dasar dan menengah universal. Kebutuhan pembiayaan untuk mengatasi kekurangan tersebut diperkirakan mencapai sekitar USD120 miliar per tahun.
Indonesia menyampaikan bahwa berbagai kebijakan nasional telah bergerak sejalan dengan tiga pilar yang dibahas UNESCO. Dalam penguatan profesi keguruan, Indonesia menjalankan program upskilling dan reskilling bagi guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan instruktur lembaga kursus dan pelatihan melalui enam Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi dan satu Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi. Program tersebut diarahkan agar kompetensi pendidik semakin sesuai dengan perubahan teknologi dan kebutuhan industri.
Sementara itu, pada pilar pendidikan dasar dan pembelajaran sepanjang hayat, program keterampilan kerja dan kewirausahaan Indonesia telah menjangkau sekitar 265 ribu penerima manfaat, terutama generasi muda yang berada di luar sekolah maupun belum bekerja. Indonesia juga memperkuat sekolah aman bencana, program pendidikan afirmatif bagi masyarakat di wilayah terpencil, pendidikan inklusif, serta pendekatan pembelajaran mendalam yang menekankan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan pembelajaran bermakna.
“Ketahanan pendidikan tidak cukup diukur dari kemampuan sekolah untuk tetap beroperasi ketika terjadi krisis. Sistem pendidikan yang tangguh harus mampu memastikan bahwa guru terus berkembang, anak-anak yang paling sulit dijangkau tidak tertinggal, dan teknologi digunakan untuk memperluas kesempatan belajar, bukan justru memperbesar kesenjangan,” kata Suryanita Fadhliyah, diplomat Kemenlu, dalam intervensi delegasi Indonesia.
Besarnya tantangan Indonesia menunjukkan relevansi pendekatan tersebut. Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025 yang dirilis BPS mencatat penduduk Indonesia telah mencapai 284,67 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 68,92% merupakan Generasi Z, Milenial, dan generasi pasca Gen Z, sehingga kualitas, inklusivitas dan daya tahan sistem pendidikan akan sangat menentukan arah pembangunan Indonesia beberapa dekade mendatang.
Menurut Indonesia, pembahasan pada hari kedua Sidang Dewan Eksekutif UNESCO tersebut memiliki benang merah yang sama: multilateralisme harus menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat. “Ketahanan pendidikan dan sains terbuka hanya akan bermakna apabila komitmen global diterjemahkan menjadi komitmen untuk membuka akses yang lebih adil dan manfaat yang nyata bagi masyarakat.” pungkas Satrya yang juga pengajar Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Airlangga itu.(*)
Editor: Abdel Rafi
