Monday, April 22, 2024
HomeSains TeknologiKesehatanHari HAM Sedunia, Hak Akses Pelayanan Kesehatan Dinilai Masih Buruk

Hari HAM Sedunia, Hak Akses Pelayanan Kesehatan Dinilai Masih Buruk

Ketua Relawan Kesehatan (REKAN) Indonesia, Agung Nugroho Dalam Sebuah Aksi Menuntut Dipenuhinya Hak-Hak Bagi Masyarakat Kelas Bawah.
Ketua Relawan Kesehatan (REKAN) Indonesia, Agung Nugroho Dalam Sebuah Aksi Menuntut Dipenuhinya Hak-Hak Bagi Masyarakat Kelas Bawah.

JAKARTA – Kemiskinan mungkin sulit dihapuskan, bahkan di negara maju sekalipun masih menjadi permasalahan serius. Indonesia menghadapi permasalahan besar yaitu jumlah penduduk kurang mampu yang cukup besar diantara negara berkembang lainnya. Misal, walau kerap kali media menampilkan berbagai peristiwa dan kasus terkait buruknya pelayanan rumah sakit milik pemerintah.

Pemerintah yang telah berupaya memberikan pelayanan kesehatan terhadap warga (kurang mampu) melalui Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS), namun masih belum terealisasi dengan baik. Masih banyak ditemukan pasien pengguna JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) atau KIS (Kartu Indonesia Sehat) sebagai produk asuransi dari BPJS yang dipersulit dengan urusan administrasi.

Ketua Nasional Relawan Kesehatan Indonesia (REKAN Indonesia), Agung Nugroho, menilai pemerintah harus menindaklanjuti permasalahan ini, karena setiap warga berhak mendapatkan layanan kesehatan. Menurut Agung, tiap individu, keluarga, dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya, termasuk bagi masyarakat yang kurang mampu.

“Angka kesehatan masyarakat dari kalangan tidak mampu masih rendah misalnya diakibatkan karena sulitnya akses terhadap pelayanan kesehatan. Kesulitan akses pelayanan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tidak adanya kemampuan secara ekonomi karena biaya pengobatan penyakit yang relatif mahal dikantong para kalangan kurang mampu,” ujar Agung kepada tim cakrawarta.com, Kamis (10/12).

Agung menambahkan bahwa akses warga kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memuaskan amat sulit. Meskipun pasien tersebut mengalami sakit parah dan membutuhkan pertolongan secepatnya, adanya berbagai macam syarat yang ditentukan oleh pihak rumah sakit menjadi kesulitan tersendiri.

Bahkan, Agung Nugroho menyatakan masih ada sejumlah penolakan yang dilakukan beberapa rumah sakit besar di Indonesia kepada warga kurang mampu.

“Ada permintaan uang muka sebagai syarat masuk perawatan hingga pungutan pungutan liar untuk memperoleh kartu berobat gratis. Sehingga terkesan pihak rumah sakit lebih mementingkan syarat administratif daripada nyawa pasien,” imbuhnya.

Diungkapkan oleh Agung, kemiskinan dan penyakit hubungannya sangat erat. Kalangan kurang mampu biasanya rentan terkena berbagai penyakit, karena mereka mengalami gangguan seperti kurangnya pengetahuan tentang pentingnya kesehatan, lingkungan pemukiman yang tidak layak huni, tidak adanya biaya kesehatan, kurangnya perilaku hidup sehat dan bersih, dan menderita gizi buruk.

“Buruknya layanan kesehatan masih kerap terjadi. Mulai dari antrean panjang yang kurang kondusif, kerumitan mengurus syarat-syarat administratif, sampai adanya calo dalam pengurusan pelayanan kesehatan gratis bagi warga miskin yang kerap dijadikan lahan bisnis untuk beberapa oknum,” papar Agung.

Meskipun pemerintah telah mencanangkan berbagai program kesehatan untuk rakyat kecil, tetapi hingga saat ini masih banyak masyarakat yang kurang mampu kesulitan dalam mengaksesnya. Padahal pelayanan rumah sakit yang nyaman dan hangat sangat dibutuhkan warga kurang mampu untuk menikmati kesehatan.

“Maka dari itu, pemerintah harus lebih tegas  dalam mengawasi rumah sakit yang bisa menampung pasien dari kalangan kurang mampu melalui Peraturan Pemerintah,” pungkas Agung.

(bti)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular