Surabaya, – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju di akhir masa jabatannya. Keputusan untuk mengganti beberapa jajaran kementerian tersebut dilakukan pada Senin (19/8/2024) di Istana Negara, Jakarta.
Melihat hal tersebut, pengamat politik Ali Sahab menilai bahwa reshuffle Kabinet Indonesia Maju dapat dilihat dari dua sisi yang berbeda. Pertama, reshuffle sebagai upaya menggenjot kinerja di akhir jabatan Jokowi. Kedua, reshuffle sebagai isyarat kepada partai oposisi yang cenderung berseberangan,” ungkap Ali Sahab.
Ali Sahab pun menilai bahwa keputusan Jokowi melakukan reshuffle dapat bermakna sebagai bentuk apresiasi pada pihak yang telah berjasa karena telah mendukungnya dan dalam upaya melanggengkan kekuasaanya.
“Saya melihat ini juga sebagai upaya untuk melanggengkan kekuasaan untuk keberlanjutan program. Ditambah setelah ini, kepemimpinan akan dilanjutkan oleh orang yang didukungnya, yaitu Prabowo,” tegas Ali.
Namun, Ali menilai perubahan kabinet di akhir masa jabatan tidak akan berpengaruh besar dalam pembuatan kebijakan atau keputusan politik tertentu. “Saya kira tidak akan berpengaruh signifikan. Sepintar apa pun orang yang dilantik, jika hanya tersisa waktu tiga bulan, maka tidak akan bisa mengambil kebijakan yang berdampak besar bagi masyarakat,” ujarnya pesimis.
Namun, Ali mengingatkan pemerintah bahwa masyarakat pun bisa menilai kinerja pemerintah. Banyaknya perubahan sistem dan kebijakan yang semakin hari semakin memberatkan rakyat dapat berpotensi membuat penilaian masyarakat akan semakin buruk pada pemerintah. Karena itu, lanjut Ali, fenomena seperti ini akan membuat masyarakat makin kritis dalam mengawasi kinerja pemerintah, sehingga ia berharap ke depan masyarakat dapat memilih pejabat daerah dan pusat berdasarkan pada program kerja dan track record-nya.
“Inilah pentingnya memutuskan pilihan politik berdasarkan program kerja dan track record-nya, sehingga calon yang tidak berkualitas itu tidak perlu didukung. Hal ini dapat menjadi upaya preventif agar tokoh politik yang kita pilih dapat membuat kebijakan yang rasional dan condong pada kepentingan masyarakat luas,” pungkas dosen Ilmu Politik FISIP Unair itu.
(khefti/rafel)
