JAKARTA – Empat hari Bom Sarinah berlalu. Ketua Umum PP GPII (Gerakan Pemuda Islam Indonesia), Karman BM melakukan monitoring di media baik nasional maupun internasional dimana bahasan isu masih seputar terorisme secara umum.
Menurut Karman, Bom Sarinah menjadi bagian yang disambung-sambungkan. Media televisi misalnya meliput aksi penyanderaan tamu sebuah hotel di Afrika oleh kelompok yang diduga teroris. Salah satu media online di negeri jiran Malaysia memberitakan polisi setempat menangkap seorang yang diduga ada kaitannya dengan Bom Sarinah.
“Teror atau aksi sejenis di negara yang damai seperti Indonesia adalah jelas sebuah kesalahan dan pelanggaran hukum. Apalagi memakan korban dari masyarakat sipil yang tak berdosa. Untuk itu saya dan kelembagaan yang saya pimpin mengecam aksi tersebut,” ujar Karman kepada cakrawarta.com di Jakarta, Senin (18/1/2016).
Karman menambahkan, lembaga yang ia pimpin ini sudah ada sejak 70 tahun lalu mengajarkan Islam harus diperjuangkan menjadi nilai yang hidup dan mempertahankan NKRI sebagai bagian mengisi dan mempertahankan kemerdekaan yang diraih pendiri bangsa.
“Tetapi jauh dari itu semua, sebab dari aksi-aksi serupa harus dilihat juga terjadi karena adanya ketidakadilan sosial selama ini. Pemangku amanah di Republik ini harus serius pikirkan bagaimana mengatasi masalah ketidakadilan tersebut,” imbuhnya.
Peristiwa Bom Sarinah ini menurutnya merupakan tanggung jawab Pemerintahan Jokowi-JK yang selama setahun memimpin lebih banyak memunculkan kegaduhan politik ketimbang prestasi. “Kebijakan ekonomi rezim Jokowi lebih berpihak kepada korporasi (besar) dan asing daripada sektor real dan UMKM,” tegasnya.
Karman menambahkan pihaknya mengapresiasi Polri dan lembaga pemerintah terkait yang dengan cepat atasi aksi teror tetapi dirinya berharap kasus lain pun seharusnya lembaga pemerintah juga beraksi cepat.
“Selain terorisme saya berharap kasus lain juga bisa lebih cepat penyelesaiannya seperti kasus BLBI, pembakaran hutan dan lainnya,” harap Karman.
Karman juga mendesak kelompok masyarakat sipil, untuk kembali mengawal jalannya pemerintahan yang ada dengan kritik dan peringatan peringatan supaya negara ini tidak salah urus.
“Biarkan kasus terorisme ditangani polisi. Kita kerjakan bagian kita,” pungkasnya.
(kbm/bti)
