Surabaya – Guru besar ekonomi Universitas Airlangga Prof. Rossanto Dwi Handoyo, SE., MSi., PhD., mengatakan bahwa sebagai negara small open economy, perekonomian Indonesia sangat rawan terpengaruh oleh kondisi ekonomi dunia. Pengaruh itu tidak hanya berasal dari kondisi ekonomi, tetapi juga kondisi geo politik, sosial, bahkan kesehatan.
“Dalam sepuluh tahun terakhir, peta geo politik internasional berkembang sangat dinamis, mulai dari perkembangan Brexit di Eropa, perang dagang Amerika dan Tiongkok, perubahan konstelasi politik internasional di negara Teluk, wabah pandemi Covid-19, hingga perang antara Rusia vs Ukraina yang terjadi setahun terakhir,” ungkapnya pada media ini.
Selain itu, terbukanya peluang perdagangan yang makin luas serta ketergantungan ekonomi dan perdagangan dunia yang makin meningkat, lanjut Rossanto -sapaan akrabnya, mengakibatkan kondisi ekonomi Indonesia mengalami fluktuasi sesuai dengan ritme perdagangan global.
“Kondisi ekonomi dunia makin membaik khususnya pasca pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukrania. Hal ini berdampak pada neraca perdagangan Indonesia yang mampu mencapai rekor tertinggi dalam sejarah pada tahun 2021 dan 2022,” imbuhnya.
Upaya pemerintah, lanjut Rossanto, untuk terus menggencarkan peluang ekspor dengan melakukan berbagai perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA) dengan negara lain dapat meningkatkan peluang produk ekspor Indonesia memasuki negara mitra dengan lebih bebas. Di samping itu, produk-produk ekspor negara mitra juga lebih bebas memasuki pasar domestik.
“Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perjanjian perdagangan yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara mitra telah mendorong adanya penciptaan perdagangan atau trade creation. Pembentukan perjanjian perdagangan bebas telah berhasil meningkatkan perdagangan di antara negara-negara yang berpartisipasi dan mendorong peningkatan produksi domestik,” jelasnya.
Karena itu, Rossanto berharap, peluang terbukanya pasar yang makin luas itu juga dapat dimanfaatkan oleh UMKM, bukan para pelaku eksportir besar saja. Hal itu karena UMKM di Indonesia telah mampu menyerap 60 persen tenaga kerja domestik dan mampu menghasilkan produk-produk yang berkualitas.
“Saat ini, jumlah eksportir kita pertumbuhannya tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan negara tetangga kita di ASEAN yang sudah berorientasi ekspor walaupun sekelas UMKM. Selain itu, jumlah UMKM yang berperan sebagai eksportir produsen masih sangat minim. Kebanyakan dari mereka berperan hanya sebagai trader.” paparnya.
Rossanto menyebut ada beberapa alasan yang menyebabkan UMKM di Indonesia tidak berani untuk melakukan ekspor. Pertama, mereka lebih berfokus untuk melakukan penjualan di dalam negeri. Kedua, mereka masih mengganggap ekspor adalah suatu hal yang sulit dan berbelit-belit. Ketiga, mereka takut mendapatkan pajak yang tinggi. Terakhir, mereka tidak memiliki sertifikasi yang diperlukan.
“Sehingga, ketika ada UMKM yang dapat buyer dan bisa ekspor, banyak yang menggunakan undername. Istilah undername adalah istilah yang digunakan UKM yang akan ekspor tapi tidak menggunakan nama perusahaan sendiri karena banyak alasan,” pungkasnya.
(mar/pkip/bti)
