SURABAYA – Guru besar ekonomi Universitas Airlangga Prof. Dr. Wasiaturrahma, SE., MSi., meminta pemerintah untuk mempercepat kebijakan inklusi keuangan digital di Indonesia. Tujuannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kebangkitan UMKM.
Rahma -sapaan akrabnya- mengatakan bahwa Indonesia akan menghadapi berbagai tantangan ekonomi global. Tantangan itu salah satunya dipicu oleh konflik-konflik geopolitik global, seperti halnya konflik geopolitik Ukraina dan Rusia yang belum juga mereda.
“Hingga saat ini, ketegangan geopolitik itu masih berlangsung dan masih belum terlihat kapan akan berakhir, sehingga ini menjadi salah satu tantangan berat karena dapat menyebabkan ketidakpastian global, tekanan inflasi, gangguan pasokan pangan dunia, hingga krisis pangan,” tuturnya pada media ini.
Selain itu, dinamika ekonomi global yang memicu penurunan demand (permintaan) global, tingginya tingkat inflasi, menurunnya harga komoditas global, serta masih belum stabilnya UMKM global juga menjadi tantangan yang harus dihadapi dan diantisipasi.
Sebagai langkah preventif dalam menghadapi tantangan tersebut, Prof Rahma memandang bahwa pemerintah perlu secepatnya menentukan langkah yang strategis. Langkah itu, katanya, bisa dilakukan melalui akselerasi pada inklusi keuangan digital.
“Inklusi keuangan sudah menjadi tren pasca krisis 2008. Hal itu merupakan dampak dari krisis yang menyasar kelompok-kelompok berpendapatan rendah dan tidak teratur, tinggal di daerah terpencil, buruh yang tidak memiliki dokumen identitas legal, dan masyarakat pinggiran unbanked yang jumlahnya sangat tinggi di luar negara maju,” terangnya.
Beberapa manfaat inklusi keuangan digital bagi perekonomian suatu negara antara lain dapat meningkatkan efisiensi ekonomi, mendukung stabilitas sistem keuangan, mengurangi shadow banking atau irresponsible finance, memberikan potensi pasar baru bagi perbankan, dan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang berkelanjutan.
“Lebih jauh, inklusi keuangan digital ini juga bisa mengurangi kesenjangan dan rigiditas low income trap, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Perempuan asal Sumenep itu juga menuturkan bahwa dengan inklusi keuangan digital, pemerintah dan para pemangku kebijakan juga dapat membantu UMKM untuk berkembang dan bangkit di tengah tantangan ekonomi global.
Inklusi keuangan digital mampu mendorong UMKM untuk naik kelas menjadi eksportir dan terhubung dengan pasar global. Selain itu, dengan inklusi keuangan digital, UMKM juga dapat memperluas akses inovasi bisnis, serta mendapatkan akses sumber daya keuangan yang lebih mudah.
“Berbagai dampak yang dihasilkan oleh inklusi keuangan digital ini dapat membantu UMKM utamanya dalam pengembangan bisnis sehingga akan menurunkan tingkat pengangguran dan mengurangi ketimpangan pendapatan,” tandasnya.
Menurut Rahma, penerapan inklusi keuangan digital pada beberapa negara telah terbukti memberikan dampak positif yang signifikan seperti Cina, India, dan Thailand.
(mar/pkip/bti)
