PARIS, CAKRAWARTA.com – Indonesia memperkuat diplomasi budaya dan perannya dalam menentukan arah kebijakan global melalui Sidang Dewan Eksekutif UNESCO ke-225 di Paris, Kamis (8/10/2026). Dalam forum tersebut, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Prof. (Hon) Dr. Fadli Zon, menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat multilateralisme, memperjuangkan pengembalian warisan budaya ke negara asal, serta mendorong UNESCO menjadi organisasi yang lebih inklusif dan responsif terhadap tantangan global.
Berbicara di hadapan delegasi dari 90 negara anggota UNESCO, Fadli Zon menyoroti pentingnya peran organisasi tersebut di tengah meningkatnya fragmentasi global, transformasi digital, kesenjangan pembangunan, dan berbagai tantangan dalam pelindungan warisan budaya.
“Kami mendorong UNESCO untuk tetap menjadi ruang dialog dan kerja sama di tengah meningkatnya fragmentasi global, sekaligus semakin responsif terhadap transformasi digital, kesenjangan pembangunan, pelindungan warisan budaya, serta kebutuhan negara-negara berkembang,” ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi, Jumat (9/10/2026).
Indonesia merupakan salah satu dari 58 negara anggota Dewan Eksekutif UNESCO untuk periode 2023-2027. Keanggotaan ini memberikan ruang bagi Indonesia untuk berkontribusi dalam pembahasan program, kebijakan, dan arah strategis organisasi internasional tersebut.
“Posisi ini sangat strategis karena memberi kita ruang untuk berperan aktif dalam salah satu badan utama UNESCO, termasuk dalam mengawal program, kebijakan, dan arah strategis organisasi. Indonesia juga terpilih sebagai anggota Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage periode 2026–2030 pada Juni lalu. Ini semakin memperkuat komitmen kita untuk lebih berkontribusi aktif dalam UNESCO,” ujar Fadli Zon.
Salah satu isu utama yang diangkat Indonesia adalah repatriasi atau pengembalian benda dan artefak budaya ke negara asal. Bagi Indonesia, repatriasi tidak hanya menyangkut pemulangan koleksi bersejarah, tetapi juga pemulihan hubungan masyarakat dengan warisan budaya serta upaya menjawab ketidakadilan sejarah.
Salah satu capaian penting yang disoroti adalah repatriasi Koleksi Dubois dari Belanda, yang mencakup lebih dari 30.000 fosil terkait penemuan awal Homo erectus di Jawa. Koleksi tersebut menjadi bagian penting dari sejarah penelitian manusia purba di Indonesia.
“Bagi Indonesia, repatriasi merupakan kewajiban moral untuk memulihkan integritas warisan budaya kita, menjawab ketidakadilan sejarah, serta memperkuat rasa saling menghormati,” tegasnya.
Indonesia juga menyerukan penguatan kerja sama antarnegara anggota UNESCO untuk mendorong pengembalian dan restitusi properti budaya kepada negara asal. Langkah ini dinilai penting untuk membangun hubungan internasional yang berlandaskan penghormatan terhadap sejarah, identitas, dan hak masyarakat atas warisan budayanya.
Selain pelindungan warisan budaya, Indonesia menekankan pentingnya pengakuan terhadap keragaman bahasa dan budaya dalam sistem multilateral. Pengakuan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ke-10 Konferensi Umum UNESCO dinilai menjadi langkah penting untuk memperluas representasi negara dan masyarakat dalam forum internasional.
“Pengakuan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ke-10 Konferensi Umum UNESCO, menunjukkan bahwa multilateralisme akan semakin kuat ketika lebih banyak bahasa, budaya, dan perspektif memperoleh ruang yang setara,” jelas Fadli Zon.
Indonesia juga mendorong representasi geografis yang lebih berimbang di Sekretariat UNESCO, khususnya bagi negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik yang dinilai masih kurang terwakili.
“Komposisi yang lebih representatif akan memperkuat legitimasi dan efektivitas UNESCO,” ujarnya.
Dorongan tersebut menegaskan bahwa penguatan organisasi multilateral tidak cukup hanya melalui reformasi kelembagaan. UNESCO juga perlu memastikan bahwa keragaman geografis, budaya, dan perspektif negara anggota tercermin dalam struktur organisasi maupun proses pengambilan keputusan.
AI, Reformasi UNESCO, dan Fondasi Perdamaian
Dalam pidatonya, Fadli Zon juga menyoroti perubahan lanskap global yang ditandai konflik, ketimpangan, krisis iklim, dan disrupsi teknologi. Menurutnya, UNESCO tetap memiliki peran penting dalam membangun fondasi perdamaian melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, serta akses terhadap informasi.
“Perdamaian tidak dapat bertumpu pada kesepakatan politik semata. Ia harus dibangun melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, serta akses terhadap informasi yang memperkuat masyarakat,” ujar Fadli Zon.
Ia juga menyerukan agar UNESCO terus memperkuat pelindungan warisan budaya, keberlanjutan pendidikan, kebebasan berekspresi, dan dukungan bagi masyarakat yang terdampak konflik di berbagai belahan dunia.
“Indonesia menyerukan penyelesaian sengketa secara damai sesuai Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta penghormatan terhadap kewajiban moral dan hukum internasional,” tegasnya.
Untuk memperkuat dampak UNESCO, Indonesia menyoroti tiga prioritas utama. Pertama, memastikan transformasi digital dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau akal imitasi (AI) tetap berpusat pada manusia, inklusif, dan dapat diakses secara luas. Kedua, menjaga UNESCO sebagai ruang dialog dan kerja sama di tengah fragmentasi global. Ketiga, mendukung reformasi organisasi agar UNESCO semakin efektif dan responsif terhadap kebutuhan negara anggota.
Dalam konteks transformasi digital, Indonesia juga menggarisbawahi posisinya sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang telah menyelesaikan UNESCO AI Readiness Assessment Methodology.
Pencapaian tersebut menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan yang memperhatikan kepentingan manusia, prinsip inklusivitas, serta pemerataan akses terhadap teknologi.
Penguatan peran Indonesia di UNESCO juga ditopang oleh upaya memperbaiki koordinasi di tingkat nasional. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2026 tentang Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU), yang diarahkan untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
“Pengaturan ini diarahkan untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar posisi Indonesia di UNESCO semakin terpadu, aktif, dan substantif,” jelas Fadli Zon.
Melalui penguatan koordinasi tersebut, Indonesia berupaya memastikan bahwa keterlibatannya di UNESCO tidak berhenti pada keanggotaan formal, tetapi juga menghasilkan kontribusi substantif dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan program organisasi.
Keikutsertaan Indonesia dalam Sidang Dewan Eksekutif UNESCO ke-225 sekaligus menegaskan komitmen untuk membawa gagasan, pengalaman, dan praktik baik dari Indonesia serta kawasan Asia Tenggara ke dalam pembahasan multilateral. Indonesia juga berupaya menyuarakan kepentingan negara-negara yang selama ini masih kurang terwakili dalam pengambilan keputusan global.
Menutup pernyataannya, Fadli Zon menegaskan kesiapan Indonesia untuk bekerja sama dengan seluruh negara anggota dalam memperkuat peran UNESCO sebagai organisasi yang menjembatani perbedaan dan membangun perdamaian dunia.
“Indonesia siap bekerja bersama seluruh negara anggota untuk membangun UNESCO yang lebih kuat, lebih representatif, dan lebih efektif sebagai platform pengetahuan, jembatan bagi perbedaan, penjaga kemanusiaan bersama, dan terutama, pembangun perdamaian,” pungkas Fadli Zon.(*)
Editor: Abdel Rafi
