JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Menteri Kebudayaan Fadli Zon meminta Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) serta Wakil Delegasi Tetap (Wadetap) Republik Indonesia untuk UNESCO menjadi garda terdepan diplomasi budaya Indonesia di tengah meningkatnya dinamika geopolitik global. Melalui jejaring internasional yang dimiliki, mereka diharapkan mampu memperluas pengaruh Indonesia melalui kekuatan budaya dan bahasa.
Pesan tersebut disampaikan Fadli Zon saat membuka Seminar Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) dan Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO secara daring, pada Sabtu (1/8/2026). Seminar yang berlangsung hingga 8 Agustus itu mengangkat tema “Atdikbud sebagai Garda Terdepan Diplomasi Budaya dan Bahasa Indonesia“ dan diikuti 242 peserta dari unsur pemerintah, akademisi, guru, mahasiswa, media, pegiat budaya, serta masyarakat umum.
Menurut Fadli, situasi dunia yang diwarnai ketidakpastian geopolitik menuntut Indonesia memanfaatkan kebudayaan sebagai instrumen diplomasi yang efektif. Budaya, kata dia, bukan sekadar identitas bangsa, tetapi juga menjadi soft power yang mampu membangun kepercayaan, memperkuat citra, dan meningkatkan pengaruh Indonesia di tingkat global.
“Kebudayaan merupakan kekuatan lunak atau soft power yang strategis. Melalui daya tarik, legitimasi, empati, dan makna bersama, kebudayaan dapat meningkatkan kepercayaan, citra, dan pengaruh Indonesia di dunia,” ujar Fadli.
Ia menilai Indonesia memiliki modal besar sebagai negara dengan keragaman budaya yang sangat kaya, mulai dari sekitar 1.340 kelompok etnis, 718 bahasa daerah, hingga beragam tradisi dan warisan budaya. Potensi tersebut perlu terus dihadirkan dalam berbagai forum internasional sebagai bagian dari strategi diplomasi bangsa.
Fadli juga menekankan bahwa para Atdikbud harus bertransformasi menjadi cultural frontliners yang tidak hanya mempromosikan budaya Indonesia, tetapi juga mampu membaca perkembangan negara akreditasi, membangun narasi Indonesia, menghubungkan berbagai institusi, serta memperluas jejaring kerja sama kebudayaan.
Ia memaparkan, strategi diplomasi budaya perlu disesuaikan dengan karakter masing-masing negara. Di Eropa, misalnya, peluang kerja sama dapat diperkuat melalui museum, repatriasi benda budaya, konservasi, film, dan penerjemahan karya. Sementara di Korea Selatan, Jepang, dan Tiongkok, kolaborasi dapat difokuskan pada industri kreatif, teknologi budaya, musik, film, serta pengembangan talenta kreatif.
Di kawasan Timur Tengah, kerja sama diarahkan pada pengembangan warisan Islam, manuskrip, sastra, museum, kaligrafi, hingga gastronomi. Adapun Australia dan negara-negara Pasifik dipandang memiliki potensi besar dalam penguatan bahasa Indonesia, budaya maritim, masyarakat adat, serta isu perubahan iklim.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Hafidz Muksin menegaskan bahwa bahasa Indonesia merupakan pintu masuk penting bagi masyarakat dunia untuk mengenal kebudayaan, sastra, dan cara pandang bangsa Indonesia.
Menurut Hafidz, penginternasionalan bahasa Indonesia harus dilakukan secara bertahap melalui pendidikan, diplomasi, dan penerjemahan. Salah satu instrumen utama adalah program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) yang kini telah diselenggarakan di 62 negara melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, sekolah, lembaga kebudayaan, komunitas, dan Perwakilan RI.
Minat masyarakat internasional terhadap bahasa Indonesia, lanjutnya, terus meningkat. Hal itu tercermin dari Festival Handai Indonesia 2026 yang diikuti 542 peserta dari 79 negara. Selain itu, penetapan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO pada 2023 menjadi momentum penting untuk memperluas penggunaannya dalam berbagai dokumen, komunikasi, dan kegiatan UNESCO.
Sementara itu, dalam keterangannya, Senin (3/8/2026), Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Suharti menilai seminar tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi antara kementerian dan Perwakilan RI di luar negeri. Menurut dia, Atdikbud tidak hanya bertugas mempromosikan pendidikan dan kebudayaan Indonesia, tetapi juga memetakan tantangan, kebutuhan, serta peluang kerja sama yang dapat memperkuat posisi Indonesia di tingkat internasional.
Seminar menghadirkan 16 Atdikbud yang bertugas di berbagai Perwakilan RI dengan pembahasan perkembangan program kebudayaan dan bahasa Indonesia di 17 negara. Forum tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret guna memperkuat diplomasi budaya dan memperluas peran bahasa Indonesia sebagai instrumen diplomasi di tingkat global.(*)
Editor: Abdel Rafi
