JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) menyerukan agar Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah terobosan dalam pembenahan sistem penerimaan negara. Salah satu gagasan utama yang disuarakan adalah pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN RI) yang berdiri terpisah dari kementerian dan langsung berada di bawah Presiden.
Seruan ini mengemuka dalam ISNU Forum on Investment, Trade, and Global Affairs yang digelar di Gedung PBNU, Jakarta, Rabu (11/6/2025). Forum ini mengangkat tema “Urgensi Pembentukan Badan Penerimaan Negara di Tengah Krisis dan Defisit Penerimaan Nasional” dan menghadirkan sejumlah pembicara seperti Ketua Komisi XI DPR RI Dr. M. Misbakhun, akademisi Prof. Dr. Edi Slamet Irianto, serta Dr. Darusaam. Acara dibuka oleh Ketua PBNU, KH Aizuddin Abdurrahman, dan dipandu oleh moderator Dr. Ibrahim.
Tax Ratio Menurun, APKLI Soroti Kebocoran Sistem
Ketua Umum APKLI dr. Ali Mahsun Atmo, M.Biomed menyoroti tren penurunan rasio pajak (tax ratio) yang saat ini berada di angka 8,8%. Padahal, pada 2005-2006, angka tax ratio pernah melonjak hingga 12,7% ketika Direktorat Jenderal Pajak di bawah kepemimpinan Hadi Purnomo menggagas sistem single identity number (SIN).
“Sejak 2009, tax ratio stagnan bahkan cenderung menurun. Ini menunjukkan ada distorsi tata kelola penerimaan negara yang tidak kunjung dibenahi,” kata Ali Mahsun dalam keterangannya, Kamis (12/6/2025).
Menurutnya, potensi penerimaan negara masih sangat besar, tetapi belum tergarap secara maksimal karena adanya kebocoran di berbagai sektor, mulai dari pelabuhan, bandara, hingga perpajakan.
Revolusi Sistem, Bukan Tambal Sulam
Ali menyampaikan bahwa untuk menggapai visi Indonesia Emas 2045, Indonesia membutuhkan lompatan besar di sektor penerimaan negara. Di antaranya peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) dari Rp 21.000 triliun menjadi Rp 60.000 triliun, peningkatan tax ratio ke angka 18–20%, dan rasio kewirausahaan dari 3,57% menjadi 10–12%.
“Dengan sistem yang ada sekarang, target itu mustahil dicapai. Dibutuhkan sebuah revolusi tata kelola, bukan lagi tambal sulam. Dan itu hanya bisa diwujudkan jika Presiden langsung memimpin pembentukan BPN RI,” ujar dia.
Dukungan terhadap Presiden Prabowo
APKLI meyakini Presiden Prabowo Subianto memahami dengan baik permasalahan struktural di bidang penerimaan negara. Menurut Ali, beberapa langkah awal telah diambil, termasuk diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi nasional.
“Beliau telah meletakkan fondasi penting. Tinggal memperkuatnya dengan empat langkah strategis: menutup kebocoran, menegakkan hukum, menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 dalam tata kelola SDA, serta membenahi pelabuhan, bea cukai, dan perpajakan,” ucapnya.
ISNU Siapkan Task Force untuk Kawal BPN RI
Ketua ISNU Forum, Hery Haryanto Azumi, menyatakan bahwa forum ini tidak hanya menjadi diskusi akademik semata, tetapi akan ditindaklanjuti secara konkret. ISNU akan membentuk satuan tugas (task force) untuk menjalin komunikasi dengan para pemangku kepentingan dan mendorong terbentuknya Badan Penerimaan Negara.
“BPN RI bukan isu elit. Ini soal masa depan bangsa. Kami akan mengedukasi publik bahwa pembenahan sistem perpajakan dan perluasan basis pajak justru akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat,” ujarnya.
Hery menambahkan, perubahan kelembagaan dan pola pikir birokrasi juga menjadi bagian penting dalam reformasi sistem penerimaan negara agar proses transisi tidak memakan waktu terlalu lama.
APKLI dan ISNU sepakat bahwa pembentukan Badan Penerimaan Negara bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak. Dukungan penuh diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin langsung agenda strategis ini.(*)
Editor: Abdel Rafi
