JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Dewan Perwakilan Rakyat menilai penguatan standar layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi prasyarat penting sebelum Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaksanakan secara serentak mulai Kamis (8/1/20260 besok.
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mengatakan kesiapan layanan di tingkat SPPG akan menentukan keberhasilan program yang menyasar sekitar 55 juta anak dan kelompok sasaran lainnya.
“Dengan cakupan penerima manfaat yang sangat besar, kesiapan layanan SPPG menjadi kunci. Program ini bukan semata soal skala, tetapi juga mutu layanan dan keamanan pangan,” ujar Netty di Jakarta, hari ini, Rabu (7/1/2026).
Ia menyambut komitmen Badan Gizi Nasional yang menjadikan peningkatan kualitas layanan SPPG sebagai fokus utama setelah pembangunan fondasi program dilakukan secara masif sepanjang 2025. Pembangunan lebih dari 19.000 SPPG selama tahun lalu, menurut dia, merupakan capaian besar yang patut diapresiasi.
Namun, Netty mengingatkan bahwa pelaksanaan nasional secara serentak menuntut konsistensi standar layanan di seluruh daerah. Kesiapan operasional SPPG, mulai dari kebersihan dapur, kualitas menu, kompetensi sumber daya manusia, hingga mekanisme distribusi, perlu dipastikan berjalan seragam dan aman.
“Ketika program berjalan bersamaan di seluruh wilayah, yang terpenting adalah memastikan setiap SPPG benar-benar siap melayani,” ujarnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya sistem pengawasan dan evaluasi berkelanjutan, mengingat MBG merupakan program dengan anggaran besar dan berdampak langsung terhadap kesehatan anak.
“Pengawasan yang kuat diperlukan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk memastikan tujuan program tercapai. Komisi IX DPR akan menjalankan fungsi pengawalan agar pelaksanaan MBG berlangsung akuntabel dan berkelanjutan,” kata Netty.
Terkait pelaksanaan MBG di wilayah terdampak bencana yang sementara dialihkan bagi pengungsi, Netty menilai kebijakan tersebut menunjukkan fleksibilitas program dalam merespons kondisi darurat. Menurut dia, pendekatan adaptif tersebut perlu terus diperkuat melalui koordinasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah.(*)
Kontributor: Ali Hasibuan
Editor: Abdel Rafi
